Jakarta | Bursa Efek Indonesia (BEI) belum menerima laporan resmi mengenai pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback dari 18 perusahaan yang sahamnya telah dihapus dari pencatatan bursa. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa pihak bursa belum memperoleh informasi terbaru terkait pemenuhan kewajiban tersebut. Keterangan itu menggambarkan informasi yang tersedia di BEI saat pernyataan disampaikan, bukan kepastian mengenai tindakan yang telah atau belum dilakukan oleh masing-masing perusahaan.
Jeffrey menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 November. Ia mengatakan belum mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaksanaan buyback oleh 18 emiten yang telah delisting. Hingga saat itu, BEI belum menerima laporan yang dapat memberikan pembaruan tentang pemenuhan kewajiban pembelian kembali saham tersebut. Tidak ada keterangan dalam pernyataan itu yang merinci status setiap perusahaan, maupun menjelaskan apakah terdapat proses pelaporan yang masih berlangsung.
Karena itu, perbedaan belum diterimanya laporan oleh BEI dan belum dilaksanakannya buyback perlu diperhatikan. Informasi yang disampaikan Jeffrey hanya menyebut bahwa bursa belum memperoleh laporan resmi atau pembaruan mengenai pelaksanaannya. Hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembelian kembali saham belum dilakukan. Status pelaksanaan pada masing-masing perusahaan belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan tersebut saja. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada informasi atau laporan yang diterima BEI, sementara untuk saat ini bursa menyatakan belum memiliki pembaruan mengenai pemenuhan kewajiban itu.Pembelian kembali saham publik atau buyback merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi perusahaan ketika sahamnya dihapus dari papan perdagangan bursa. Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab pada emiten untuk menyediakan mekanisme bagi pemegang saham publik yang ingin melepas kepemilikannya setelah perdagangan saham di bursa berakhir. Dengan demikian, delisting tidak serta-merta menghapus kepentingan investor ritel yang masih memiliki saham perusahaan tersebut.
Kewajiban buyback ditujukan untuk memberi kepastian sekaligus perlindungan kepada pemegang saham, terutama investor ritel yang memiliki akses dan daya tawar lebih terbatas dibandingkan pemegang saham pengendali. Tanpa mekanisme pembelian kembali, investor dapat menghadapi kesulitan menjual sahamnya karena tidak lagi tersedia perdagangan reguler di bursa. Penawaran buyback memberi mereka pilihan untuk menjual saham sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun keputusan untuk menerima atau tidak menerima penawaran tetap berada pada masing-masing pemegang saham.
Namun, tujuan perlindungan tersebut perlu dibedakan dari status pelaksanaannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) belum menerima laporan resmi terkait pelaksanaan buyback dari 18 emiten yang telah delisting. Artinya, kewajiban pembelian kembali sebagai persyaratan delisting tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa prosesnya sudah dijalankan atau bahwa pemegang saham telah memperoleh penawaran. Informasi mengenai rencana, tahapan, maupun penyelesaian buyback perlu merujuk pada laporan resmi yang disampaikan emiten dan diterima oleh BEI.
Perbedaan ini penting bagi investor dalam menilai kondisi perusahaan setelah sahamnya keluar dari bursa. Status delisting menjelaskan bahwa saham tidak lagi diperdagangkan di papan bursa, sedangkan laporan pelaksanaan buyback menunjukkan apakah kewajiban terhadap pemegang saham publik telah ditindaklanjuti. Selama laporan resmi belum diterima, investor sebaiknya tidak menyamakan adanya persyaratan buyback dengan bukti bahwa pembelian telah selesai. Kepastian mengenai proses tersebut memerlukan keterbukaan informasi dari emiten dan pemantauan terhadap pengumuman resmi, sehingga pemegang saham dapat memahami pilihan yang tersedia serta perkembangan pemenuhan kewajiban perusahaan.Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan penghapusan pencatatan saham atau delisting terhadap 18 perusahaan tercatat. Keputusan tersebut berlaku efektif pada 10 November 2026. Dengan berlakunya keputusan ini, saham perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi tercatat dan diperdagangkan di Bursa sesuai mekanisme pasar reguler. Penetapan ini menjadi langkah formal BEI setelah perusahaan terkait berada dalam kondisi yang memenuhi ketentuan delisting yang berlaku.
BEI menjelaskan bahwa penghapusan pencatatan dapat didasarkan pada sejumlah kriteria. Salah satunya adalah kondisi perusahaan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi finansial maupun hukum, sementara perusahaan tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Penilaian atas kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya, serta prospek perbaikan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha.
Kriteria lain adalah perusahaan tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Persyaratan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk tetap tercatat, sehingga ketidakpatuhan dapat berujung pada penghapusan saham dari daftar efek BEI. Selain itu, delisting juga dapat diberlakukan apabila saham perusahaan telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Periode suspensi yang panjang menjadi salah satu kondisi yang dipertimbangkan dalam ketentuan penghapusan pencatatan.
Ketiga kriteria tersebut merupakan dasar yang disebutkan BEI dalam menjelaskan ketentuan delisting. Hal itu tidak berarti setiap dari 18 perusahaan harus memenuhi seluruh kriteria secara bersamaan. Perusahaan dapat masuk dalam keputusan penghapusan pencatatan berdasarkan kriteria yang relevan dengan kondisi masing-masing, sebagaimana diatur dalam ketentuan bursa. Karena itu, daftar 18 emiten tersebut perlu dipahami sebagai perusahaan yang memenuhi kriteria delisting berdasarkan ketentuan tersebut, bukan sebagai kelompok yang seragam dari sisi penyebab.
Tanggal efektif 10 November 2026 menandai berlakunya penghapusan pencatatan bagi seluruh perusahaan yang termasuk dalam keputusan ini. Bagi investor, informasi mengenai status saham dan perkembangan perusahaan tetap penting untuk diperhatikan, termasuk pengumuman resmi BEI maupun keterbukaan informasi dari emiten. Pemahaman atas dasar delisting membantu membedakan ketentuan yang berlaku secara umum dan alasan spesifik yang mendasari status masing-masing perusahaan.
Bahan sumber menyebut terdapat 18 perusahaan yang telah delisting dan belum menyampaikan kabar mengenai buyback. Namun, daftar nama yang tersedia dalam bahan tersebut hanya memuat 12 emiten. Karena itu, uraian berikut mencantumkan nama-nama yang benar-benar disebutkan, tanpa menambahkan enam nama lain yang tidak tersedia.
Nama pertama dalam daftar adalah PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS). Keempat perusahaan ini tercantum sebagai bagian dari emiten yang dibahas dalam konteks belum adanya kabar buyback setelah delisting.
Daftar berikutnya mencakup PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), dan PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM). Nama-nama tersebut disajikan bersama kode saham sebagaimana tertulis dalam bahan sumber, sehingga pembaca dapat mengenali masing-masing perusahaan dengan lebih mudah.
Empat emiten lainnya yang dicantumkan adalah PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), serta PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT). Dengan demikian, keseluruhan nama yang tersedia dalam daftar terdiri atas COWL, ENVY, LCGP, LMAS, MABA, SBAT, SKYB, TDPM, TELE, TOYS, TRIL, dan UNIT.
Perbedaan jumlah keseluruhan yang disebutkan dan jumlah entri yang ditampilkan perlu diperhatikan. Sumber menyatakan totalnya 18 perusahaan, sedangkan nama yang tercantum hanya 12. Enam nama lainnya tidak disediakan dalam daftar yang menjadi acuan ini, sehingga tidak dapat diidentifikasi atau dilengkapi secara bertanggung jawab. Penyajian terbatas pada 12 perusahaan tersebut menjaga agar informasi tetap sesuai dengan bahan yang tersedia, tanpa membuat asumsi mengenai identitas emiten lain maupun status masing-masing perusahaan di luar keterangan sumber.
Baca juga: Harga Emas Antam 11 Oktober 2026 Naik Rp20.000, Buyback Bertambah Rp25.000
5 kunjungan
