Jakarta | Satgas PASTI OJK mengumumkan penghentian kegiatan 16 entitas yang terindikasi menjalankan aktivitas keuangan ilegal. Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran pers pada Selasa, 10 November 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama ketika suatu entitas menawarkan keuntungan atau peluang finansial tanpa dasar kegiatan yang jelas dan sesuai ketentuan.
Modus yang terungkap beragam, sehingga tidak tepat menganggap seluruh entitas menggunakan pola yang sama. Sebagian menawarkan pengerjaan tugas sederhana dengan imbalan yang dijanjikan. Dalam pola semacam ini, calon peserta dapat diminta menyelesaikan tugas tertentu terlebih dahulu, lalu diarahkan untuk menyetor deposit agar bisa melanjutkan tugas atau memperoleh penghasilan lebih besar. Janji imbalan tersebut dapat membuat masyarakat terdorong mengirim uang sebelum memahami risiko maupun identitas pihak yang mengelola kegiatan.
Modus lain yang disebutkan mencakup skema member get member. Peserta didorong mengajak orang lain untuk bergabung, dan perekrutan anggota baru dapat menjadi bagian penting dari mekanisme yang ditawarkan. Selain itu, terdapat tawaran perdagangan saham yang perlu dicermati, khususnya apabila promosi tidak disertai penjelasan memadai mengenai izin, risiko investasi, dan pihak yang bertanggung jawab. Nama atau istilah yang berkaitan dengan investasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penawaran tersebut sah.
Satgas PASTI juga mengungkap penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana untuk meyakinkan masyarakat. Teknologi itu dapat dimanfaatkan dalam materi promosi atau komunikasi yang tampak profesional, tetapi tampilannya saja tidak menjamin legalitas maupun kebenaran klaim. Karena itu, masyarakat sebaiknya memeriksa identitas penyelenggara, status izin, serta mekanisme kegiatan melalui kanal resmi sebelum memberikan data pribadi atau mentransfer dana. Tawaran yang menjanjikan hasil besar, mendesak calon peserta untuk segera bergabung, atau mensyaratkan setoran awal patut ditelaah dengan hati-hati. Penghentian 16 entitas tersebut menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai pola, bukan hanya satu jenis penawaran, dan perlunya verifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan.
Satgas PASTI menduga sepuluh entitas, yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, JadiDuit, pihak yang mengimpersonasi Easy Cash, EarnTycoon, Zedt, USDT AL, dan Task 33, menawarkan kegiatan penyewaan komputasi dengan pola yang serupa. Dalam dugaan tersebut, masyarakat diarahkan untuk menyetor deposit sebagai syarat mengikuti program, lalu mengerjakan tugas tertentu melalui platform atau aplikasi. Skema ini juga diduga menggunakan mekanisme member get member, yaitu peserta diminta mengajak anggota baru untuk memperoleh manfaat atau imbal hasil tertentu.
Model yang dipromosikan oleh masing-masing entitas tersebut dapat dikemas dengan istilah berbeda, tetapi Satgas PASTI mencurigai adanya rangkaian yang menghubungkan penyetoran dana, penyelesaian tugas, dan perekrutan peserta. Karena itu, penawaran yang menyebut penyewaan komputasi atau pekerjaan daring tidak serta-merta dapat dipandang sebagai kegiatan usaha yang wajar. Masyarakat perlu mencermati sumber keuntungan yang dijanjikan, kewajiban deposit, serta ketergantungan program pada masuknya anggota baru. Informasi yang tersedia tetap berupa dugaan otoritas, bukan penetapan bahwa seluruh pihak tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.
Dugaan terhadap Zahra Berkah memiliki ciri yang berbeda. Entitas tersebut disebut menjanjikan keuntungan hingga 80% dalam waktu 30 hari kepada pihak yang menyetorkan deposit. Besaran imbal hasil dan jangka waktu yang ditawarkan patut diperiksa secara hati-hati, terutama apabila penjelasan mengenai sumber keuntungan, risiko, dan kegiatan usaha yang mendasarinya tidak disampaikan secara transparan. Satgas PASTI menduga pola penawaran tersebut berpotensi merugikan masyarakat; statusnya tetap dugaan dan bukan kesimpulan bahwa tindakan melawan hukum telah terbukti.
Sementara itu, Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan member get member. Calon peserta disebut diminta menempatkan dana, sedangkan perekrutan anggota lain diduga menjadi bagian dari pola penawaran. Sebelum menyerahkan uang atau mengajak orang lain, masyarakat sebaiknya memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi dan memahami risiko serta mekanisme transaksinya. Ketiga kelompok dugaan ini menunjukkan pentingnya membedakan kegiatan investasi atau layanan yang memiliki dasar usaha jelas dari tawaran berimbal hasil tinggi yang bergantung pada deposit maupun perekrutan peserta.
Maera disebut menawarkan skema investasi yang mengharuskan peserta menyetor deposit, lalu mengerjakan sejumlah tugas melalui platformnya. Berdasarkan informasi yang beredar, tugas tersebut berkaitan dengan industri film dan meliputi menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film. Peserta dijanjikan pendapatan harian sebagai imbalan atas aktivitas atau penempatan dana tersebut. Rincian ini menggambarkan pola penawaran yang perlu dicermati, terutama ketika proyeksi hasil disampaikan sebagai pemasukan rutin tanpa penjelasan memadai mengenai sumber keuntungan, risiko, dan mekanisme pengembaliannya.
Maera juga diklaim menyatakan bahwa entitas tersebut berbadan hukum PT Maera Movie Indonesia dan telah memiliki izin di Indonesia. Pernyataan itu merupakan klaim dari pihak Maera, bukan verifikasi independen atas status badan hukum maupun perizinannya. Karena itu, calon peserta sebaiknya memeriksa informasi melalui kanal resmi yang berwenang sebelum menyerahkan dana atau data pribadi. Keberadaan nama perusahaan atau pernyataan mengenai izin saja tidak cukup untuk memastikan bahwa suatu penawaran investasi telah memperoleh persetujuan yang sesuai untuk menjalankan kegiatan tersebut. Pemeriksaan juga perlu mencakup identitas pengelola, jenis izin, ruang lingkup kegiatan, dan kesesuaian izin dengan produk yang ditawarkan.
Selain Maera, Onetwomarkets diduga menawarkan investasi pada berbagai instrumen, termasuk forex, komoditas, aset kripto, saham, dan indeks. Ragam aset tersebut dapat memberi kesan bahwa pengguna memiliki banyak pilihan, tetapi setiap instrumen membawa karakteristik serta risiko yang berbeda. Penawaran lintas pasar keuangan tetap perlu ditelaah, khususnya terkait pihak yang mengelola transaksi, cara dana ditempatkan, serta apakah penyelenggara memiliki kewenangan yang relevan. Sementara itu, Brevondale diduga menggunakan modus investasi saham. Informasi mengenai kedua entitas tersebut perlu dipahami sebagai dugaan yang disampaikan dalam konteks penindakan, bukan penilaian atas setiap transaksi secara terpisah. Masyarakat disarankan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan janji keuntungan, promosi, atau testimoni. Sebelum bergabung, pahami struktur biaya dan risiko, cek legalitas melalui sumber resmi, serta hindari mengirim deposit apabila penjelasan mengenai penggunaan dana dan penarikan hasil tidak transparan.
Salah satu modus yang menjadi perhatian Satgas PASTI adalah dugaan impersonasi Guotai Haitong untuk menawarkan pendanaan dengan jaminan atau sasaran aset properti. Dalam penawaran tersebut, pihak terkait diduga menggunakan identitas dan nama perusahaan yang menyerupai Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Perusahaan itu merupakan perusahaan efek atau sekuritas berizin di China, tetapi status tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa penawaran yang beredar berasal dari perusahaan tersebut atau memiliki izin di Indonesia. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa keaslian pihak yang menghubungi, legalitas kegiatan, dan dokumen penawaran sebelum memberikan data pribadi, mengirim dana, atau menyetujui pengikatan aset. Penawaran yang menjanjikan akses pendanaan dengan proses mudah tetap perlu ditelaah secara cermat.
Satgas PASTI menindaklanjuti dugaan kegiatan tersebut dengan menghentikan kegiatan entitas terkait. Langkah ini ditujukan untuk membatasi aktivitas yang diduga tidak sesuai ketentuan serta mengurangi risiko masyarakat terpapar tawaran serupa. Satgas juga melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan yang digunakan dalam kegiatan itu. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan aparat penegak hukum untuk mendukung penindakan lebih lanjut sesuai kewenangan dan proses hukum yang berlaku. Penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadapi aktivitas keuangan ilegal, termasuk penggunaan nama atau identitas lembaga lain untuk membangun kepercayaan calon korban.
Baca juga: BNI Mendorong Literasi Keuangan Anak dan Remaja melalui Wondr
20 kunjungan
