Kota Sorong, Papua Barat Daya – Kericuhan terjadi di Kota Sorong pada Rabu dini hari (27/8/25) ketika ratusan massa pendukung tahanan kasus makar menggelar aksi menolak pemindahan empat tahanan ke Makassar. Aksi tersebut menyebabkan pengrusakan empat mobil dinas milik Gubernur Elisa Kambu yang diparkir di kediamannya.
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, menyampaikan bahwa pengrusakan kendaraan tersebut terjadi bersamaan dengan blokade jalan dan pembakaran ban di sekitar Mapolresta Sorong Kota. “Pengrusakan mobil dinas Gubernur dilakukan oleh massa yang melakukan aksi penolakan pemindahan tahanan,” jelasnya.
Pengusutan atas pengrusakan ini telah berjalan dengan cepat, mengingat pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah nama pelaku berdasarkan kesaksian warga yang melihat langsung aksi tersebut. “Kami memiliki data pelaku, dan tidak akan membiarkan tindakan anarkis ini terjadi tanpa tindakan hukum,” tegas Kapolda.
Aksi massa ini bermula dari proses pemindahan tahanan politik berinisial AAG, NM, MS, dan PR yang terkait dengan dugaan makar atas aktivitas Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Penahanan mereka di Sorong hendak dipindahkan ke Makassar guna proses persidangan.
Namun, simpatisan tahanan melakukan aksi menolak dan berusaha menghadang mobil tahanan di depan Polresta Sorong Kota dengan membakar ban dan kayu serta melakukan orasi tuntutan agar pemindahan dibatalkan. Aparat keamanan pun melakukan langkah penertiban dan berhasil membawa tahanan keluar menuju Bandara Domine Eduard Osok dengan pengawalan ketat.
Setelah tiba di bandara, empat tahanan langsung diterbangkan ke Makassar untuk persidangan lebih lanjut, dibawah pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Meskipun situasi sempat memanas, pengamanan di sejumlah titik strategis seperti Jalan Baru, kantor Pemkot Sorong, dan Kantor Gubernur terus ditingkatkan agar tidak terjadi gangguan keamanan susulan.
Kapolda Gatot menyatakan, “Situasi sudah kondusif, namun kami tetap waspada dan akan terus mengusut tuntas kasus pengrusakan yang terjadi. Pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku.”
Kejadian ini menjadi peringatan keras terhadap upaya-upaya kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum di Papua Barat Daya. Kepolisian menegaskan komitmen menjaga keamanan dan menindak tegas segala bentuk tindakan anarkis demi stabilitas daerah.
(TK)
