Padang, 27 Agustus 2025
Hingga saat ini masih banyak daerah pinggiran Kota Padang yang terisolir dan jauh dari kata layak. Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Kecamatan Bungus, Kelurahan Bungus Timur, terutama akses jalan utama masyarakat dari Tabek sampai Kalampayan. Jalan tersebut sudah lebih dari 15 tahun tidak pernah tersentuh pembangunan pemerintah, padahal menjadi akses vital bagi masyarakat sekitar.
Lebih memprihatinkan lagi, masih ada anak-anak sekolah dasar yang harus melewati pematang sawah setiap hari hanya untuk bisa bersekolah. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah besarnya anggaran pembangunan Kota Padang setiap tahunnya.
Dugaan Proyek Fiktif dan Lemahnya Pengawasan
Berdasarkan temuan tim investigasi di lapangan, diduga ada indikasi proyek fiktif. Anggaran pembangunan infrastruktur tersedia, namun realisasi di lapangan minim. Aparatur negara dan pejabat daerah dinilai bungkam tanpa memberikan solusi konkret.
Padahal, pada tahun 2024 lalu, APBD Perubahan Kota Padang mencapai Rp 2,5097 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 706 miliar, pendapatan transfer Rp 1,8 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp 3,7 miliar. Namun, anggaran tersebut dinilai tidak efektif menjawab kebutuhan masyarakat di pinggiran kota.
Seperti pepatah Minang, “Dulu urang yang menjabat tentu bak kato urang, kini awak yang menjabat tentu bisalah bakato awak.” Realisasi pembangunan di Padang dinilai sangat bergantung pada keberpihakan kepala daerah yang sedang menjabat.
Kota Padang: Ibukota Sumbar yang Masih Tertinggal di Pinggiran
Ironisnya, Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat justru menyimpan banyak wilayah yang masih terisolir dan masyarakatnya hidup di garis kemiskinan. Kondisi ini menandakan lemahnya budaya malu dari para pemimpin daerah. Tanpa perbaikan nyata, siapa pun pemimpin Kota Padang ke depan, masyarakat pinggiran akan tetap terpinggirkan.
Kurangnya Perhatian terhadap Masyarakat Miskin
Kritik tajam kembali diarahkan pada perangkat desa, walikota, hingga gubernur, yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan daerah pinggiran. Periode kepemimpinan 2024–2029 dinilai perlu melakukan evaluasi besar-besaran agar pembangunan berjalan lebih merata.
Langkah yang Dapat Ditempuh
Pengawasan dan Pemantauan Ketat
Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta kinerja perangkat desa dan walikota.
Partisipasi Masyarakat
Warga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi.
Kebijakan Inklusif
Pemerintah wajib menyusun kebijakan yang inklusif, memperhatikan masyarakat miskin dan pinggiran, bukan hanya pusat kota.
Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan anggaran pembangunan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Contoh Kebijakan yang Dapat Dijalankan
Pembangunan Infrastruktur Merata: Prioritas pembangunan jalan, listrik, dan air bersih di daerah pinggiran.
Program Bantuan Sosial: Peningkatan bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pengembangan SDM Masyarakat: Pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
Peran Masyarakat
Mengawasi pembangunan agar tepat sasaran.
Menyuarakan aspirasi secara aktif melalui musyawarah maupun media.
Mengembangkan kapasitas diri sehingga lebih siap menghadapi perubahan dan bisa terlibat dalam pembangunan.
Kesimpulan:
Kondisi ketertinggalan infrastruktur di pinggiran Kota Padang mencerminkan masih lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil. Tanpa komitmen, transparansi, dan keberanian untuk berpihak pada rakyat, pembangunan Kota Padang akan terus timpang dan meninggalkan luka sosial bagi masyarakat pinggiran.
( TIM ) BM
