Oleh: Dedy Luqman Hakim, S.H. – Praktisi Hukum
KEDIRI — Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa tanda tangan di atas materai adalah jaminan mutlak bahwa sebuah perjanjian pasti sah dan dapat ditegakkan secara hukum.
Keyakinan tersebut begitu mengakar hingga banyak orang merasa aman setelah menandatangani kontrak kerja sama, perjanjian investasi, jual beli, hingga berbagai kesepakatan bisnis bernilai ratusan juta rupiah.
Namun realitas hukum berbicara berbeda.
Di ruang-ruang persidangan, tidak sedikit kontrak yang tampak sempurna dari luar justru runtuh ketika diuji oleh hakim.
Materai ada. Tanda tangan lengkap. Bahkan sebagian dibuat di hadapan notaris. Tetapi pada akhirnya majelis hakim menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.
Putusan seperti itu ibarat vonis mati bagi sebuah kontrak. Segala hak dan kewajiban yang sebelumnya diyakini mengikat, seketika lenyap. Kontrak yang dianggap sebagai tameng perlindungan hukum berubah menjadi secarik kertas yang tidak memiliki nilai hukum sama sekali.
Fenomena ini bukan sekadar teori akademik. Dalam praktik, persoalan tersebut berulang kali menjadi sumber sengketa yang menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.
Ketika Kontrak Mati Sejak Dilahirkan
Menurut Praktisi Hukum, Dedy Luqman Hakim, S.H., banyak pihak baru menyadari kelemahan kontraknya ketika sengketa sudah pecah dan masuk ke pengadilan.
“Kesalahan terbesar masyarakat adalah menganggap materai dan tanda tangan sudah cukup untuk membuat sebuah perjanjian menjadi sah.
Padahal hukum memiliki syarat yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar formalitas administrasi,” ujarnya.
Landasan utama sah atau tidaknya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan empat unsur pokok:
Kesepakatan para pihak.
Kecakapan para pihak.
Adanya objek tertentu.
Adanya sebab atau tujuan yang halal.
Empat syarat tersebut bukan sekadar daftar formalitas. Kegagalan memenuhi salah satunya dapat menjadi awal kehancuran sebuah kontrak.
Dalam doktrin hukum, syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni syarat subjektif dan syarat objektif.
Perbedaan keduanya sangat menentukan nasib sebuah perjanjian.
Bahaya Syarat Objektif: Kontrak yang Dianggap Tidak Pernah Ada
Bagian paling krusial terletak pada syarat objektif, yakni adanya objek tertentu dan sebab yang halal.
Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Konsekuensinya sangat berat.
Secara hukum, kontrak tersebut dianggap tidak pernah lahir sejak awal.
Tidak diperlukan putusan pembatalan.
Tidak perlu gugatan khusus.
Kontrak tersebut pada hakikatnya sudah mati sejak ditandatangani.
Salah satu contoh yang sering muncul adalah perjanjian dengan objek yang tidak jelas.
Banyak kontrak investasi menawarkan partisipasi dalam “proyek masa depan” atau “usaha digital berpotensi tinggi” tanpa penjelasan rinci mengenai bentuk usaha, mekanisme bisnis, sumber keuntungan, maupun parameter investasi.
Sekilas terlihat menjanjikan.
Namun ketika sengketa terjadi, ketidakjelasan objek tersebut dapat menjadi celah yang membuat kontrak kehilangan kekuatan hukumnya.
Jejak Kontrak-Kontrak Ilegal di Balik Investasi Bodong
Investigasi terhadap berbagai kasus investasi ilegal menunjukkan pola yang hampir seragam.
Korban diberikan dokumen perjanjian yang terlihat profesional. Logo perusahaan tercetak rapi. Klausul berlembar-lembar. Janji keuntungan tetap disampaikan secara meyakinkan.
Tetapi di balik dokumen tersebut, ternyata dana masyarakat dialirkan ke aktivitas yang melanggar hukum, mulai dari skema ponzi hingga perjudian online.
Ketika bisnis ambruk dan para investor menggugat, banyak pengadilan justru menyatakan kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tujuan atau objeknya bertentangan dengan hukum.
Di sinilah Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata bekerja.
Hukum tidak akan memberikan perlindungan terhadap kontrak yang dibangun di atas perbuatan melawan hukum.
Akibatnya, seluruh klausul denda, keuntungan, maupun kompensasi yang tercantum dalam kontrak ikut gugur bersama kontrak itu sendiri.
Kontrak yang Bisa Dibatalkan: Ancaman yang Sering Diabaikan
Berbeda dengan syarat objektif, pelanggaran syarat subjektif tidak langsung membunuh kontrak.
Kontrak tersebut tetap berlaku sampai ada pihak yang meminta pembatalan kepada pengadilan.
Di sinilah muncul konsep perjanjian yang “dapat dibatalkan”.
Salah satu sumber sengketa terbesar adalah cacat kehendak.
Kesepakatan yang lahir karena penipuan, paksaan, kekhilafan, maupun penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan oleh hakim.
Dalam praktik bisnis modern, bentuk penyalahgunaan keadaan sering kali lebih halus dan sulit dibuktikan.
Misalnya ketika pihak yang memiliki kekuatan ekonomi jauh lebih besar memanfaatkan kondisi terdesak lawan kontraknya untuk memaksakan klausul yang sangat memberatkan.
Secara kasat mata kontrak itu ditandatangani secara sukarela.
Namun secara substansi terdapat ketimpangan yang dapat menjadi dasar pembatalan.
Selain itu, persoalan kecakapan hukum juga sering terabaikan.
Perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur atau pihak yang berada di bawah pengampuan berpotensi dibatalkan sewaktu-waktu melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Klausul Baku yang Ternyata Tidak Berlaku
Di era digital
Masyarakat sebenarnya menandatangani kontrak hampir setiap hari.
Mulai dari aplikasi telepon genggam, layanan marketplace, parkir kendaraan, hingga kredit perbankan.
Masalahnya, sebagian besar konsumen tidak pernah membaca isi klausul yang mereka setujui.
Lebih mengkhawatirkan lagi, tidak semua klausul yang dicantumkan pelaku usaha sah menurut hukum.
Banyak ditemukan klausul yang menyatakan:
“Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.”
“Pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.”
“Dana yang sudah masuk tidak dapat diminta kembali dengan alasan apa pun.”
Bagi masyarakat awam, kalimat tersebut sering dianggap final.
Padahal tidak demikian.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
Jika klausul semacam itu dicantumkan, hukum menganggapnya batal demi hukum.
Artinya, sekalipun konsumen telah membaca dan menyetujuinya, klausul tersebut tetap dapat dianggap tidak pernah ada.
Jangan Menandatangani Bom Waktu
Menurut Dedy Luqman Hakim, kontrak yang baik harus dibangun layaknya fondasi sebuah bangunan.
Jika fondasinya rapuh, bangunan sebesar apa pun pada akhirnya akan runtuh.
Karena itu, sebelum menandatangani perjanjian, masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan langkah mitigasi hukum.
Pertama, melakukan uji tuntas terhadap identitas dan kewenangan pihak yang akan menandatangani kontrak.
Kedua, memastikan objek perjanjian dijelaskan secara rinci dan tidak multitafsir.
Ketiga, memverifikasi bahwa tujuan transaksi tidak bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum.
Keempat, melibatkan penasehat hukum atau notaris sejak tahap perancangan kontrak.
“Biaya konsultasi hukum selalu jauh lebih murah dibanding biaya sengketa yang muncul ketika kontrak bermasalah,” tegasnya.
Pada akhirnya, hukum memang dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan. Namun perlindungan itu hanya diberikan kepada mereka yang berhati-hati.
Materai, legalisasi, tanda tangan, bahkan tumpukan dokumen setebal apa pun tidak akan mampu menyelamatkan sebuah kontrak yang sejak awal lahir dalam keadaan cacat.
Sebelum menorehkan tanda tangan berikutnya, ada satu pertanyaan penting yang wajib dijawab setiap orang:
Apakah kontrak yang ada di hadapan Anda benar-benar merupakan jaminan kepastian hukum, atau justru sebuah bom waktu yang suatu hari akan meledak dan menghancurkan seluruh kepentingan bisnis yang Anda bangun?
Salam Keadilan,
Dedy Luqman Hakim, S.H. ~ Praktisi Hukum
Response (1)