Jakarta | Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Muhammad Zidan terhadap Raisya Bawazier. Putusan tersebut disampaikan melalui sistem e-court pada 6 November 2026. Dengan dikabulkannya permohonan itu, pengadilan telah memberikan izin kepada Zidan untuk melanjutkan proses perceraian melalui pengucapan ikrar talak. Namun, keputusan tersebut belum berarti bahwa perkawinan mereka telah resmi berakhir pada hari yang sama.
Dalam perkara cerai talak, terdapat tahapan lanjutan setelah permohonan dikabulkan. Pihak pemohon masih harus mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, status proses hukum Zidan dan Raisya masih bergantung pada pelaksanaan tahap tersebut. Sebelum ikrar diucapkan, perceraian belum dinyatakan selesai secara resmi. Penjelasan ini penting agar putusan yang mengabulkan permohonan tidak disalahartikan sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian perkara telah berakhir.
Sebelum dapat mengucapkan ikrar talak, Zidan diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran kepada Raisya. Nilai nafkah yang harus dibayarkan ditetapkan sebesar Rp120 juta. Selain itu, terdapat biaya perkara sebesar Rp304 ribu yang juga menjadi kewajiban dalam proses hukum tersebut. Pembayaran nafkah dan biaya perkara merupakan bagian dari hal-hal yang harus dituntaskan sebelum tahapan ikrar talak dapat dilaksanakan.
Dengan demikian, putusan e-court pada 6 November 2026 menandai dikabulkannya permohonan cerai talak, tetapi bukan akhir dari seluruh proses. Zidan masih harus melunasi nafkah Rp120 juta kepada Raisya serta membayar biaya perkara Rp304 ribu, kemudian menjalani sidang untuk mengucapkan ikrar talak. Hingga kewajiban tersebut dipenuhi dan ikrar disampaikan, proses perceraian keduanya masih berada dalam tahapan hukum lanjutan. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh pemenuhan kewajiban itu dan pelaksanaan sidang ikrar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Kuasa hukum Raisya Bawazier, Machi Ahmad, menjelaskan bahwa kewajiban nafkah yang harus dipenuhi Zidan berjumlah Rp120 juta. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua bagian dengan peruntukan berbeda, yakni Rp60 juta sebagai nafkah iddah dan Rp60 juta sebagai nafkah mut’ah. Keterangan itu memberi gambaran mengenai rincian kewajiban yang menjadi bagian dari proses cerai talak yang masih berjalan. Machi menegaskan, pembayaran tersebut tidak dapat ditunda hingga setelah ikrar talak diucapkan. Seluruh jumlah yang disepakati harus lebih dahulu dilunasi sebelum prosesi ikrar talak berlangsung.
Nafkah iddah sebesar Rp60 juta diperuntukkan bagi masa iddah selama tiga bulan. Sementara itu, Rp60 juta lainnya merupakan nafkah mut’ah. Dengan pembagian tersebut, total kewajiban Zidan tetap sebesar Rp120 juta, dan setiap komponen memiliki dasar serta tujuan tersendiri dalam penyelesaian perkara. Syarat pelunasan sebelum ikrar talak menjadi hal penting dalam tahapan hukum yang sedang ditempuh. Menurut penjelasan Machi, pembayaran penuh perlu dilakukan terlebih dahulu agar proses menuju pengucapan ikrar talak dapat berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian itu disampaikan sebagai keterangan mengenai tuntutan nafkah dalam perkara, bukan pembahasan mengenai pembagian aset bersama.
Machi menyampaikan penjelasan tersebut saat memberikan keterangan di Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2026. Ia juga menegaskan bahwa perkara ini tidak membahas harta gana-gini. Menurutnya, pihaknya hanya menanggapi gugatan cerai talak yang diajukan dalam proses tersebut, sehingga persoalan harta bersama bukan pokok yang sedang dibicarakan. Ia turut menyebut bahwa Raisya dan Zidan belum memiliki anak. Keterangan mengenai belum adanya anak, ruang lingkup perkara, serta kewajiban nafkah itu menjelaskan konteks proses yang sedang berlangsung tanpa mencampurkannya dengan isu lain. Dengan demikian, fokus keterangan kuasa hukum Raisya adalah pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak, sementara perkara cerai talak masih berlanjut.Putusan perkara perceraian Raisya Bawazier dan Zidan belum langsung menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan dibacakan, masih ada masa tenggang selama 14 hari bagi para pihak untuk menentukan langkah berikutnya. Dalam rentang waktu tersebut, Zidan dapat mengajukan banding apabila tidak menerima isi putusan. Sebaliknya, jika ia menerima keputusan pengadilan, proses dapat berlanjut tanpa pemeriksaan di tingkat banding. Masa tenggang ini menjadi bagian penting dari tahapan hukum sebelum pelaksanaan ikrar talak.
Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada banding yang diajukan, putusan akan berkekuatan hukum tetap. Artinya, keputusan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai prosedur yang berlaku. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan akan memanggil Zidan dan Raisya untuk menghadiri sidang ikrar talak. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung tiga hari setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jadwal sidang berikutnya bergantung pada apakah terdapat upaya banding dalam masa tenggang.
Machi menyampaikan bahwa Raisya akan hadir dalam sidang ikrar talak tersebut. Kehadirannya diperlukan dalam rangkaian proses yang menandai pengucapan ikrar setelah keputusan perceraian dapat dilaksanakan. Sementara itu, Zidan masih memiliki waktu untuk menentukan sikap terhadap putusan. Jika tidak ada banding, pemanggilan dari pengadilan menjadi langkah selanjutnya bagi kedua pihak. Tahapan ini juga menunjukkan bahwa proses cerai Raisya Bawazier belum selesai hanya dengan dibacakannya putusan, karena masih ada prosedur lanjutan yang harus ditempuh sebelum ikrar talak berlangsung. Perkembangan perkara selanjutnya akan ditentukan oleh keputusan Zidan dalam masa 14 hari tersebut, lalu oleh pelaksanaan sidang sesuai pemanggilan pengadilan.
Machi menjelaskan bahwa setelah pengadilan menetapkan jadwal sidang ikrar talak, Zidan memiliki batas waktu enam bulan untuk mengucapkan ikrar tersebut. Tenggat ini menjadi tahap penting dalam proses perceraian, sebab putusan yang memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak tidak serta-merta mengakhiri perkawinan. Ikrar perlu disampaikan di hadapan sidang sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan pengadilan dan kepastian mengenai jadwal pelaksanaan menjadi perhatian dalam perkara Raisya Bawazier dan Zidan.
Ketentuan mengenai batas waktu tersebut merujuk pada Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan itu, izin untuk mengucapkan ikrar talak dapat gugur apabila ikrar tidak diucapkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Machi juga menerangkan bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada Zidan perlu dipenuhi. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan dalam tenggat enam bulan, kondisi tersebut dapat berdampak pada keberlakuan izin talak sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menyangkut kehadiran untuk mengucapkan ikrar, tetapi juga penyelesaian kewajiban yang menjadi bagian dari proses di pengadilan.
Batas enam bulan memberi para pihak waktu untuk menindaklanjuti putusan, sekaligus menghadirkan kepastian mengenai langkah berikutnya. Jika ikrar tidak segera diajukan, persoalan dapat berlanjut melalui jalur hukum lain. Machi menyampaikan bahwa Raisya siap mengambil langkah hukum apabila Zidan tidak melaksanakan ikrar talak sesuai tenggat. Langkah yang mungkin ditempuh termasuk mengajukan gugatan cerai balik, sehingga Raisya dapat meminta pengadilan memproses perceraian melalui mekanisme yang tersedia baginya. Pernyataan kesiapan tersebut menunjukkan bahwa Raisya tidak ingin perkara menggantung tanpa kepastian. Namun, tindakan selanjutnya tetap bergantung pada perkembangan proses dan prosedur hukum yang harus ditempuh. Pemenuhan nafkah serta pelaksanaan ikrar dalam batas waktu yang ditetapkan akan menjadi hal penting untuk menentukan arah perkara selanjutnya.
Baca juga: Konsumsi Kafein Sebelum Olahraga Bantu Tingkatkan Performa Sprint hingga 3,5 Jam | Polemik Tuduhan Ijazah Palsu Berlanjut, Jokowi Siap Bersaksi di Persidangan
530 kunjungan
