JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Guru besar Universitas Pertamina, Iman Kartolaksono Reksowardojo, menilai pengujian bahan bakar dengan kandungan bioetanol tinggi perlu segera dipercepat. Dorongan ini muncul di tengah kebutuhan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin yang masih membebani neraca perdagangan dan membuat pasokan energi domestik rentan terhadap perubahan harga minyak dunia. Menurut Iman, bioetanol dapat menjadi salah satu pilihan dalam diversifikasi sumber energi, terutama karena bahan bakar tersebut berpotensi diproduksi dari komoditas pertanian dan bahan baku terbarukan di dalam negeri.
Percepatan pengujian dipandang penting agar pemerintah, industri, dan lembaga penelitian memperoleh dasar teknis yang memadai sebelum menentukan arah penerapan secara lebih luas. Evaluasi perlu mencakup kesesuaian bioetanol terhadap berbagai jenis kendaraan, dampaknya terhadap mesin dan sistem distribusi, mutu bahan bakar, serta ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Aspek biaya, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan produsen juga perlu diperhitungkan sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada target pencampuran, tetapi dapat berjalan secara konsisten.
Iman menyebut percepatan bioetanol sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengembangkan sumber energi alternatif, Indonesia berpeluang mengurangi tekanan impor sekaligus membuka ruang bagi penguatan sektor pertanian dan industri pengolahan. Namun, pandangan tersebut tidak berarti bahwa penerapan bioetanol berkadar tinggi telah sepenuhnya siap dilakukan. Pengujian bertahap, pembuktian keamanan dan kinerja, serta penyusunan standar yang jelas tetap diperlukan. Pendekatan hati-hati akan membantu memastikan bahwa kebijakan bioetanol didasarkan pada data, mempertimbangkan kepentingan konsumen, dan mampu mendukung transisi energi tanpa menimbulkan gangguan pada sistem bahan bakar yang telah berjalan.
Ketersediaan bahan baku masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan bioetanol kadar tinggi. Produksi bahan bakar ini membutuhkan pasokan komoditas pertanian yang memadai dan berkelanjutan, sementara bahan baku dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung masih terbatas. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan industri untuk meningkatkan produksi bioetanol secara konsisten dan memenuhi kebutuhan pencampuran bahan bakar.
Keterbatasan pasokan tidak hanya berkaitan dengan jumlah bahan baku, tetapi juga dengan kesinambungan penyediaannya. Industri bioetanol memerlukan kepastian agar proses pengolahan dapat berjalan tanpa gangguan. Apabila ketersediaan tebu, singkong, atau jagung belum mampu mendukung kebutuhan industri, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan akan menghadapi hambatan. Persoalan ini menjadi penting karena bioetanol diharapkan dapat berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap bensin impor.
Penguatan pasokan bahan baku domestik perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan bioetanol. Dukungan terhadap komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi etanol akan membantu membangun keterhubungan sektor pertanian dan energi. Namun, langkah tersebut tetap membutuhkan perencanaan yang hati-hati agar pemanfaatan bahan baku untuk energi tidak mengganggu kebutuhan lain. Ketersediaan bahan baku yang cukup menjadi dasar bagi terbentuknya industri bioetanol yang berkelanjutan.
Iman memandang penerapan bioetanol juga memiliki potensi manfaat ekonomi yang lebih luas. Pengembangan sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, baik dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku maupun pengolahan etanol. Selain itu, aktivitas bioetanol berpeluang menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam rantai produksinya. Dengan demikian, pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga dengan upaya menciptakan nilai ekonomi dari sumber daya dalam negeri. Potensi tersebut akan lebih mudah diwujudkan apabila persoalan keterbatasan bahan baku dapat ditangani secara terarah dan berkelanjutan.
Bioetanol berkadar tinggi perlu menjalani pengujian intensif sebelum penggunaannya diperluas sebagai bahan bakar kendaraan. Pengujian tersebut harus dilakukan melalui perbandingan langsung dengan bensin komersial yang saat ini beredar, menggunakan kendaraan, mesin, dan kondisi operasi yang setara. Pendekatan komparatif penting agar penilaian tidak hanya didasarkan pada asumsi mengenai karakteristik masing-masing bahan bakar, tetapi pada data teknis yang dapat diverifikasi.
Aspek pertama yang perlu diukur ialah efisiensi. Pengujian dapat mencakup konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, kinerja mesin, respons kendaraan, serta kestabilan operasi dalam berbagai kondisi. Bioetanol berkadar tinggi juga perlu diuji pada kondisi penggunaan yang merepresentasikan lalu lintas harian, perjalanan jarak jauh, suhu lingkungan yang berbeda, dan beban kendaraan yang beragam. Dengan demikian, perbandingan terhadap bensin komersial dapat menggambarkan performa secara lebih menyeluruh, bukan sekadar hasil pengujian di laboratorium.
Selain efisiensi, tingkat emisi yang dihasilkan harus menjadi bagian utama dalam rancangan pengujian. Pengukuran emisi gas buang, termasuk karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida, diperlukan untuk mengetahui dampak lingkungan dari setiap pilihan bahan bakar. Prosedur pengujian harus menggunakan metode yang konsisten agar data bioetanol dan bensin dapat dibandingkan secara adil. Hasilnya belum dapat disimpulkan sebelum seluruh rangkaian pengukuran selesai dan dianalisis secara terbuka.
Iman menilai sudah saatnya dilakukan pembuktian mengenai bahan bakar mana yang lebih efisien. Pernyataan tersebut menegaskan perlunya kajian berbasis bukti, bukan keputusan yang terburu-buru. Data mengenai efisiensi dan emisi akan menjadi dasar penting bagi pemerintah, industri, serta konsumen dalam menilai kelayakan bioetanol berkadar tinggi. Sebelum penerapan diperluas, hasil pengujian yang komprehensif diperlukan untuk memastikan kebijakan energi memiliki landasan teknis yang kuat, memperhitungkan kinerja kendaraan, dan mampu mendukung upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.
Pemerintah menyiapkan peta jalan mandatori bioetanol sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana penerapan campuran bioetanol 10 persen atau E10 pada 2027. Kebijakan itu kemudian diarahkan meningkat menjadi E20 dalam rentang 2028 hingga 2029, dengan target pengembangan jangka panjang mencapai E50. Tahapan tersebut diharapkan memberikan waktu bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok, serta memastikan kesiapan kendaraan dan infrastruktur distribusi.
Saat ini, Pertamina telah memasarkan Pertamax Green yang menggunakan campuran bioetanol 5 persen atau E5. Namun, pemerintah ingin memperluas penerapan E10 terlebih dahulu sebelum menuju kadar campuran yang lebih tinggi. Perluasan ini dinilai penting untuk menekan kebutuhan impor bensin sekaligus mematangkan industri bioetanol dalam negeri. Ketersediaan bahan baku, kesinambungan produksi, standar mutu, dan harga yang kompetitif menjadi sejumlah aspek yang perlu dipastikan agar program tersebut dapat berjalan secara konsisten.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pengembangan bioetanol akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah akan menjamin ketersediaan serta kepastian lahan, termasuk legalitas kawasan, sehingga investasi dan kemitraan dapat berkembang dengan dasar hukum yang jelas. Rencana itu dibahas bersama 44 bupati di Jakarta pada Senin, 21 September, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya, pemerintah merencanakan pemanfaatan lahan seluas 1 hingga 2 juta hektare untuk tiga komoditas strategis. Lahan tersebut akan mendukung penyediaan bahan baku sekaligus pembangunan pabrik bioetanol secara masif di berbagai wilayah Indonesia, sehingga manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat tersebar lebih luas.
