Jakarta | Pekerja yang baru mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mungkin bertanya apakah mereka masih dapat menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Namun, status PHK saja belum cukup untuk memastikan jawabannya. Kondisi tersebut tidak otomatis membuat seseorang memenuhi syarat, tetapi juga tidak serta-merta membuktikan bahwa ia tidak berhak. Kelayakan perlu dinilai berdasarkan kriteria resmi yang ditetapkan untuk program dan periode penyaluran tahun ini.
Hingga pemerintah mengumumkan ketentuan BSU 2026, calon penerima sebaiknya tidak menyimpulkan haknya hanya dari waktu atau status PHK. Aturan program dapat memuat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi secara bersamaan. Misalnya, ketentuan dapat mengatur status pekerjaan pada tanggal tertentu, batas penghasilan, atau kategori pekerja yang menjadi sasaran bantuan. Persyaratan tersebut belum dapat dianggap berlaku sebelum diumumkan secara resmi.
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan, tetapi ketentuan mengenai kepesertaan dan status aktifnya harus menunggu penjelasan pemerintah. Dalam program bantuan sebelumnya, data kepesertaan dapat digunakan sebagai salah satu acuan. Meski demikian, aturan atau mekanisme pada periode terdahulu tidak otomatis sama dengan kebijakan BSU 2026. Perubahan sasaran, syarat administrasi, maupun waktu pendataan dapat memengaruhi proses penentuan penerima.
Bagi pekerja yang terkena PHK, langkah yang lebih tepat adalah memantau pengumuman dari kementerian terkait dan BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal resmi. Simpan dokumen pekerjaan serta informasi kepesertaan, lalu periksa kembali data apabila pemerintah membuka proses verifikasi atau pendaftaran. Hindari mengandalkan kabar yang belum terkonfirmasi maupun membayar pihak yang menjanjikan kelulusan. Setelah ketentuan resmi diterbitkan, barulah status PHK, data pekerjaan, dan kepesertaan dapat dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku untuk mengetahui kemungkinan memperoleh BSU.
Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 disebut mencakup bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Dengan skema tersebut, nilai bantuan untuk satu pekerja yang memenuhi syarat mencapai Rp900.000 selama keseluruhan periode. Angka ini menggambarkan besaran yang direncanakan, bukan kepastian bahwa setiap pekerja akan menerima pembayaran dalam bentuk dan waktu yang sama. Realisasi tetap bergantung pada ketentuan resmi serta mekanisme penyaluran yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Target tersebut menunjukkan skala program yang dirancang untuk mendukung pekerja dalam menghadapi tekanan ekonomi, tetapi tidak berarti semua orang yang bekerja otomatis tercatat sebagai penerima. Penetapan penerima umumnya dilakukan melalui pemadanan data dan pemeriksaan persyaratan administratif. Karena itu, angka sasaran perlu dipahami sebagai perkiraan cakupan program, sementara kepastian mengenai siapa yang lolos baru dapat diketahui setelah kriteria, basis data, dan proses verifikasi diumumkan secara resmi.
Besaran Rp300.000 per bulan dan target 13,3 juta orang belum menjawab pertanyaan penting bagi pekerja yang baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK): apakah mereka termasuk kelompok yang berhak menerima BSU. Informasi mengenai nilai maupun sasaran program tidak dengan sendirinya menetapkan status kelayakan setiap individu. Status pekerja pada tanggal tertentu, masa kepesertaan, data upah, dan ketentuan lain dapat menjadi faktor apabila nanti dicantumkan dalam aturan resmi. Tanpa rincian tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa pekerja yang baru di-PHK pasti memenuhi syarat atau pasti dikecualikan.
Pekerja terdampak PHK sebaiknya membedakan rencana awal penyaluran dengan keputusan final tentang penerima. Pantau informasi dari kementerian dan lembaga pemerintah yang menangani program, serta periksa kanal resmi untuk memastikan syarat, jadwal, dan cara pengecekan status. Hindari mengandalkan unggahan media sosial yang menjanjikan pencairan atau meminta biaya dan data sensitif. Jika aturan kelak menetapkan syarat tertentu, calon penerima perlu memastikan data kependudukan, rekening, dan catatan kepesertaan sesuai. Sampai ada pengumuman resmi yang menjelaskan cakupan penerima, peluang pekerja yang baru terkena PHK tetap belum dapat dipastikan.
Sebelum pemerintah menetapkan aturan resmi mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, ketentuan program pada tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai gambaran awal untuk memahami kemungkinan persyaratan. Namun, aturan lama bukan jaminan bahwa skema, kelompok penerima, batas upah, maupun mekanisme penyaluran pada 2026 akan sama. Perubahan kebijakan dapat dilakukan sesuai keputusan pemerintah dan kondisi ekonomi. Karena itu, pekerja yang baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebaiknya tidak menganggap dirinya otomatis berhak menerima bantuan hanya berdasarkan ketentuan tahun lalu. Pengumuman resmi dari kementerian terkait tetap menjadi acuan utama.
Pada 2025, kriteria penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025. Salah satu unsur yang menjadi perhatian adalah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja perlu tercatat sebagai peserta aktif hingga periode yang ditentukan, yaitu April 2025, serta memenuhi persyaratan lain dalam regulasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status pekerjaan pada saat bantuan disalurkan bukan satu-satunya hal yang menentukan. Riwayat kepesertaan dan data yang tercatat dalam sistem dapat ikut menjadi dasar verifikasi. Data yang tidak sesuai atau belum diperbarui berpotensi memengaruhi pemeriksaan kelayakan.
Dengan demikian, pekerja yang mengalami PHK setelah April 2025 masih berpeluang dipertimbangkan sebagai penerima BSU 2025 apabila memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. PHK setelah tanggal tersebut tidak serta-merta menghapus peluang, tetapi juga tidak menjamin bantuan akan diterima. Ketentuan lain, seperti batas upah dan kriteria penerima yang ditetapkan pada 2025, tetap perlu diperiksa berdasarkan peraturan serta proses verifikasi resmi. Untuk program 2026, pekerja sebaiknya menunggu pengumuman dan regulasi terbaru sebelum menyimpulkan kelayakan. Sambil menunggu, pastikan data kepesertaan dan identitas tercatat dengan benar, simpan dokumen kerja yang relevan, serta gunakan kanal informasi pemerintah untuk mengecek pembaruan. Dengan cara itu, pekerja dapat membedakan informasi resmi dari perkiraan yang belum memiliki dasar kebijakan.
Ketentuan BSU 2025 menetapkan bahwa calon penerima harus berstatus pekerja atau buruh dan merupakan warga negara Indonesia. Identitas kependudukan harus tercatat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid. Persyaratan ini menjadi dasar pencocokan data penerima oleh instansi terkait. Dengan demikian, status sebagai warga negara dan kesesuaian identitas bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses verifikasi program bantuan tersebut.
Calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Artinya, kepesertaan pada periode yang ditentukan menjadi salah satu tolok ukur kelayakan, bukan hanya pengalaman pernah terdaftar sebelumnya. Batas upah yang disebutkan adalah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, di wilayah yang memiliki ketentuan upah minimum tertentu, batas tersebut dapat disesuaikan mengikuti aturan yang berlaku di wilayah bersangkutan.
Dalam kriteria 2025, aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak termasuk kelompok yang memenuhi persyaratan. Penerima juga diprioritaskan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan. Karena itu, calon pekerja perlu memahami bahwa status pekerjaan dan bantuan sosial lain dapat menjadi bagian dari pemeriksaan sebelum penetapan penerima.
Selain memenuhi kriteria tersebut, calon penerima perlu memiliki rekening atau mengikuti jalur penyaluran yang ditetapkan pemerintah. Informasi rekening dan mekanisme pencairan perlu dipastikan sesuai dengan arahan resmi, sebab tata cara penyaluran dapat menjadi bagian dari proses penerimaan bantuan. Daftar ini merangkum persyaratan yang dikaitkan dengan program BSU 2025 saja. Ketentuan tersebut belum dapat dianggap sebagai syarat BSU 2026.
Baca juga: Pemanfaatan Gedung GMP Oleh Badan Gizi Nasional: Peluang Baru Bagi Telkom Group | PON Pantai Ancol 2026: Peluang Ekonomi bagi Jakarta
