Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan produk yang telah memiliki label halal dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Konsumen juga dianjurkan untuk menghindari produk yang belum mencantumkan label halal, terutama ketika tersedia pilihan lain dengan keterangan kehalalan yang jelas. Imbauan ini disampaikan menyusul perubahan jadwal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang semula direncanakan berlaku pada 2026 dan kemudian diundur menjadi 2028.
Pergeseran tenggat tersebut tidak mengubah anjuran MUI kepada masyarakat. Penundaan kebijakan pemerintah berkaitan dengan waktu penerapan kewajiban, sedangkan keputusan konsumen untuk memilih produk halal tetap dapat dilakukan sekarang. Karena itu, konsumen tidak perlu menunggu hingga aturan wajib halal berlaku untuk memeriksa informasi pada kemasan atau memilih barang yang sudah mencantumkan tanda halal secara resmi.
Label halal membantu konsumen mengenali status suatu produk dan menjadi salah satu pertimbangan saat berbelanja. Masyarakat dapat memeriksa keterangan pada kemasan serta mencari informasi mengenai sertifikasi apabila status produk belum jelas. Sikap cermat ini juga dapat mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan pemenuhan ketentuan halal dan menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh pembeli. Dengan demikian, pilihan konsumen ikut mendukung transparansi di pasar tanpa menggantikan peran pengawasan dan kebijakan pemerintah.
MUI menegaskan pentingnya menjaga kebiasaan memilih produk berlabel halal meskipun masa transisi diperpanjang. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, sementara pelaku usaha dapat menggunakan waktu tambahan untuk menyesuaikan proses dan persyaratan yang berlaku. Dalam praktiknya, konsumen sebaiknya tidak menyamakan penundaan kewajiban dengan perubahan pada anjuran tersebut. Memilih produk yang sudah berlabel halal tetap menjadi langkah yang dianjurkan, sedangkan produk tanpa label dapat dihindari sampai keterangan kehalalannya dapat dipastikan. Dengan memahami perbedaan jadwal regulasi dan imbauan konsumsi, masyarakat dapat bersikap tenang, teliti, dan konsisten saat menentukan pilihan produk sehari-hari.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan penyesalan atas penundaan kewajiban sertifikasi halal. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas ketika memilih produk. Sertifikasi dan pencantuman label halal diharapkan membantu konsumen membedakan produk yang telah memenuhi ketentuan halal dari produk yang belum memiliki kejelasan status tersebut.
Kepastian itu penting karena pilihan konsumen tidak hanya menyangkut makanan dan minuman. Masyarakat juga menggunakan beragam barang dalam kehidupan sehari-hari, serta mengonsumsi obat-obatan yang bahan dan proses produksinya mungkin tidak mudah diketahui secara langsung. Tanpa informasi yang memadai, konsumen dapat menghadapi kesulitan untuk menilai produk yang hendak dibeli atau digunakan. Karena itu, penundaan penerapan kewajiban sertifikasi dinilai berpotensi mengurangi kejelasan yang dibutuhkan masyarakat.
Label halal berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan konsumen, bukan sekadar penanda pada kemasan. Keberadaannya membantu mereka membuat keputusan sesuai keyakinan dan kebutuhan, terutama ketika komposisi atau asal bahan suatu produk tidak terlihat dengan mudah. Dengan adanya proses sertifikasi dan informasi yang dapat diakses, konsumen memiliki dasar yang lebih jelas untuk menentukan pilihan. Sebaliknya, apabila penerapan kewajiban ditunda, ketersediaan informasi yang seragam dan dapat dijadikan rujukan berisiko menjadi kurang pasti.
Pandangan MUI tersebut menyoroti pentingnya perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi. Kepastian mengenai status produk dapat mendukung masyarakat agar lebih tenang dalam memilih barang yang dikonsumsi maupun digunakan. Hal ini juga relevan bagi konsumen yang ingin memastikan kesesuaian produk dengan prinsip halal, termasuk dalam kategori yang tidak selalu dipahami sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti obat-obatan dan barang gunaan.
Di tengah penundaan kebijakan, MUI mengimbau masyarakat tetap memperhatikan label halal saat berbelanja. Konsumen dapat menjadikan informasi pada produk sebagai salah satu pertimbangan, sekaligus mencari keterangan yang tersedia apabila statusnya belum jelas. Sikap cermat tersebut membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi, sementara kepastian dari kebijakan sertifikasi tetap menjadi perhatian penting bagi perlindungan hak konsumen.
Cholil menilai sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai urusan ekonomi, strategi pemasaran, atau pengembangan keuangan syariah. Persoalan ini juga menyentuh pemenuhan hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen Muslim, informasi mengenai status halal membantu mereka menentukan pilihan yang sesuai dengan keyakinan. Karena itu, ketersediaan keterangan yang jelas pada produk merupakan bagian penting dari kepastian yang patut diperoleh masyarakat, bukan sekadar nilai tambah bagi pelaku usaha.
Kepastian tersebut semakin dibutuhkan ketika kewajiban sertifikasi halal mengalami penundaan. Cholil mengingatkan bahwa jika kewajiban belum berlaku, pelaku usaha belum memiliki kewajiban yang sama untuk mengurus sertifikasi dan dapat belum menghadapi sanksi terkait kepatuhan. Situasi itu berpotensi membuat informasi mengenai status produk yang beredar kurang mudah dikenali oleh konsumen. Masyarakat mungkin kesulitan membedakan produk yang telah melalui proses sertifikasi dari produk yang belum memiliki keterangan tersebut. Dalam kondisi demikian, label halal yang tercantum secara jelas dapat membantu konsumen mengambil keputusan dengan lebih tenang dan berdasarkan informasi yang tersedia.
Atas dasar itu, Cholil menganjurkan masyarakat untuk tetap mengutamakan produk berlabel halal. Anjuran tersebut berangkat dari kebutuhan menjalankan ajaran agama serta memperoleh kepastian ketika berbelanja, bukan semata-mata karena mengikuti aturan pemerintah. Peraturan dapat mengatur kewajiban dan tahapan penerapan sertifikasi, tetapi pertimbangan konsumen juga berkaitan dengan keyakinan pribadi. Memilih produk yang memiliki label halal merupakan langkah praktis agar masyarakat memperoleh penanda yang dapat dijadikan rujukan saat menentukan pilihan. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan konsumen dan penghormatan terhadap kebutuhan beragama tetap relevan, termasuk selama masa penundaan kewajiban. Dengan demikian, imbauan untuk memeriksa label halal tidak perlu menunggu perubahan regulasi; konsumen dapat menjadikannya pertimbangan sejak sekarang, sementara pelaku usaha dan pihak terkait terus mendorong tersedianya informasi yang dapat dipercaya.
Cholil menilai bahwa instrumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal pada dasarnya telah tersedia. Pemerintah telah memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal. Keberadaan lembaga ini, menurut pandangannya, menjadi salah satu penanda bahwa kerangka kelembagaan untuk mengurus sertifikasi bukan sesuatu yang harus dibangun dari awal. Ia juga memandang berbagai perangkat pendukung yang telah disiapkan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban secara lebih konsisten. Penilaian tersebut menegaskan kesiapan instrumen, tetapi tidak berarti seluruh keputusan mengenai waktu pemberlakuan berada di tangan MUI. Sikap itu membedakan kesiapan sistem dan penetapan kebijakan oleh pemerintah.
Terkait alasan penundaan, Cholil menyatakan keputusan tersebut merupakan ranah pemerintah. Ia tidak menguraikan alasan tertentu sebagai penyebab kebijakan itu, sehingga pembahasan mengenai latar belakang penundaan perlu merujuk pada penjelasan resmi pemerintah. Bagi MUI, hal yang dapat disampaikan ialah bahwa penentuan jadwal dan pelaksanaan kebijakan berada pada pihak yang berwenang menetapkannya. Karena itu, kesiapan BPJPH dan instrumen lain tidak dengan sendirinya menghapus keputusan pemerintah untuk menunda kewajiban. Kedua hal tersebut perlu dipahami secara terpisah: lembaga serta perangkat pelaksana dinilai tersedia, sedangkan keputusan mengenai waktu penerapan tetap menjadi kewenangan pemerintah. Cholil menempatkan batas itu dengan jelas, tanpa mengaitkan penundaan dengan faktor yang tidak disampaikan.
MUI berpandangan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, semestinya tidak memiliki alasan untuk kembali menunda kewajiban halal.
Baca juga: Penyelesaian Masalah Konsumen oleh Wuling Di Surabaya
25 kunjungan
