Tuban, 24 September 2025 — Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara (LIN), Gus Robi, melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0811 Tuban dan Polres Tuban, Rabu (24/9). Selain mempererat sinergi kelembagaan dalam menjaga keamanan wilayah, Gus Robi juga menyampaikan kritik terbuka terhadap putusan tiga hakim Pengadilan Negeri Tuban yang dianggap mengesampingkan keberadaan dan hak-hak korban.
“Kita tidak butuh hukum yang sekadar rapi dalam berkas, tapi kosong dalam keadilan. Putusan yang mengabaikan korban adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat undang-undang,” tegas Gus Robi usai pertemuan tertutup di Polres Tuban.
Desak Peninjauan Putusan yang Cacat Keadilan
Dalam dialog bersama jajaran Polres Tuban, Gus Robi mempertanyakan dasar yuridis putusan tersebut dan meminta aparat kepolisian untuk bersikap objektif, terbuka terhadap evaluasi, serta berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jika ada kelalaian atau keberpihakan dalam putusan, maka harus ada konsekuensi. Jangan tunggu kepercayaan publik benar-benar hilang,” ujarnya.
Bangun Kolaborasi dengan TNI untuk Stabilitas Wilayah
Di Kodim 0811 Tuban, Gus Robi mendapat sambutan positif dari unsur pimpinan militer. Pertemuan membahas langkah konkret dalam penguatan pembinaan teritorial, peningkatan edukasi hukum masyarakat, dan pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial.
“Stabilitas keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal keadilan sosial. Dan itu tugas kita bersama – sipil dan militer – untuk menjaganya,” kata Gus Robi dalam pertemuan tersebut.
Pentingnya Literasi Hukum di Tengah Ketimpangan
Gus Robi juga menyoroti lemahnya pemahaman hukum masyarakat, terutama di desa-desa, yang menyebabkan warga sering kali menjadi korban manipulasi hukum. Untuk itu, LIN mengusulkan program turun langsung ke masyarakat bersama TNI dan Polri, guna memberikan pemahaman hukum dasar secara masif dan berkelanjutan.
Pesan Tegas LIN: Keadilan Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Melalui kunjungan ini, LIN menegaskan sikap: hukum tidak boleh dimonopoli oleh kekuasaan. Lembaga hukum di daerah wajib dikawal agar tetap bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat.
“Jika keadilan terus disingkirkan dari proses hukum, maka tidak ada lagi alasan bagi rakyat untuk percaya. LIN berdiri untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” tutup Gus Robi.
LIN – Berdiri Bersama Kebenaran, Bergerak Bersama Rakyat.
