Suasana di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), tepatnya di seberang Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, pada Jumat siang (19/6/2026) sempat dipadati aktivitas massa aksi dari kalangan mahasiswa. Sekitar 80 orang yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia (BEM PI) menggelar unjuk rasa dengan pengawalan aparat keamanan serta berlangsung dalam situasi relatif kondusif. Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.25 WIB itu berakhir menjelang pukul 15.30 WIB setelah rangkaian orasi dan pembacaan sikap selesai disampaikan.
Kehadiran massa mahasiswa tersebut berasal dari sejumlah perguruan tinggi yang terhimpun dalam aliansi, di antaranya Universitas Jayabaya, Universitas Ibnu Chaldun, STEBANK, Universitas Bina Insani, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Krisnadwipayana, serta Universitas Pertiwi. Mereka datang dengan satu agenda utama: menyuarakan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan internal kalangan mahasiswa.
Sejak awal kedatangan, massa langsung membentuk barisan di tepi jalan Medan Merdeka Selatan sambil membawa orasi bergantian. Tidak terlihat adanya tindakan anarkis maupun gesekan dengan aparat, namun situasi sempat menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar yang melintas di kawasan pusat ibu kota tersebut. Suara pengeras orasi dan nyanyian perjuangan mahasiswa beberapa kali terdengar bergema di sekitar kawasan yang biasanya padat aktivitas perkantoran.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara terbuka, BEM Persatuan Indonesia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari ekspresi demokrasi yang ditempuh melalui jalur dialog intelektual, bukan melalui tindakan destruktif. Mereka menekankan pentingnya ruang diskusi yang sehat antara mahasiswa, pemerintah, dan publik dalam mengawal kebijakan negara. Dalam narasi yang mereka sampaikan, demokrasi disebut harus dibangun atas dasar argumentasi, bukan provokasi, serta dijaga melalui sikap bermartabat.
Namun di balik penegasan tersebut, aliansi mahasiswa ini melayangkan sejumlah kritik tajam terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satu sorotan utama tertuju pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan dalam tata kelola dan transparansi anggaran. Mahasiswa menilai terdapat indikasi lemahnya pengawasan yang berpotensi membuka ruang penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dalam salah satu poin pernyataan yang dibacakan, mahasiswa juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap lembaga-lembaga pelaksana program strategis negara. Mereka meminta agar pemerintah melakukan audit menyeluruh dan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas serta asas umum pemerintahan yang baik. Tidak hanya MBG, mereka juga menyinggung program lain seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai masih membutuhkan kejelasan konsep dan arah implementasi di lapangan.
Selain isu program pemerintah, massa aksi juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dianggap belum stabil. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang disebut sempat berada di kisaran 16.400 terhadap dolar AS menjadi salah satu indikator yang mereka angkat sebagai bentuk kekhawatiran terhadap daya tahan ekonomi domestik. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Tidak hanya itu, isu subsidi bahan bakar minyak juga turut masuk dalam daftar tuntutan. Mereka mendesak agar pemerintah memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga agar tidak semakin membebani masyarakat kecil. Dalam narasi yang berkembang di lapangan, mahasiswa menilai kebijakan ekonomi perlu lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat yang saat ini dinilai mulai tertekan.
Di sela-sela orasi, beberapa perwakilan kampus juga menyinggung persoalan yang lebih luas terkait praktik tata kelola negara. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proyek-proyek strategis nasional, termasuk dampak sosial yang ditimbulkan di sejumlah wilayah. Isu sengketa lahan, dampak terhadap masyarakat adat, hingga dugaan pelanggaran hak-hak warga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik.
Presiden Mahasiswa dari salah satu kampus yang tergabung dalam aliansi menyebut bahwa gerakan ini lahir dari hasil konsolidasi internal berbagai kampus yang memiliki kepedulian terhadap arah kebijakan negara. Ia menilai bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap bersuara ketika melihat adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan program pemerintah. Namun ia juga menekankan pentingnya menjaga gerakan tetap berada dalam koridor damai dan tidak terprovokasi.
Di sisi lain, Universitas Bina Insani dalam orasinya menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari kepentingan politik maupun intervensi pihak luar. Mereka menolak segala bentuk upaya yang dapat menggeser substansi perjuangan mahasiswa menjadi alat kepentingan tertentu. Dalam pandangan mereka, gerakan mahasiswa harus tetap berdiri sebagai kontrol sosial yang objektif dan tidak terikat kepentingan jangka pendek.
Sementara itu, perwakilan dari STAI Al Hikmah menegaskan bahwa aksi yang digelar merupakan aksi damai yang berorientasi pada penyampaian aspirasi secara konstruktif. Mereka menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang dianggap positif, namun tetap memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum matang secara perencanaan maupun pelaksanaan. Mereka juga menekankan tidak adanya rencana tindakan anarkis dalam aksi tersebut.
Dalam sesi orasi yang berlangsung sekitar 40 menit, sejumlah isu lain juga ikut disinggung, termasuk dugaan kasus korupsi yang menyeret lembaga pelaksana program gizi nasional. Meski demikian, sebagian besar pernyataan disampaikan dalam bentuk tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi dan klarifikasi secara terbuka, bukan sebagai putusan hukum. Mahasiswa menuntut adanya transparansi lebih luas agar kepercayaan publik tidak menurun terhadap program-program strategis.
Menjelang akhir aksi, massa sempat menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang menambah suasana emosional di lokasi. Setelah itu, mereka kembali berkumpul untuk membacakan pernyataan sikap resmi aliansi yang berisi lima poin utama tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan, penolakan terhadap tindakan yang dianggap merusak ruang demokrasi, hingga seruan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
Aksi kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu-isu yang mereka anggap krusial dalam kebijakan negara. Massa secara perlahan membubarkan diri dari lokasi sekitar pukul 15.30 WIB dengan pengawasan aparat yang tetap bersiaga hingga area kembali normal seperti sediakala.
Secara umum, aksi unjuk rasa ini berlangsung relatif tertib tanpa insiden berarti. Namun demikian, pesan politik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan adanya dorongan kuat agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis yang sedang berjalan, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan kalangan akademisi. Pemerintah sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Responses (3)