Presiden Prabowo Subianto meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru pada Senin, 5 Oktober, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peresmian tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan organisasi TNI Angkatan Darat, khususnya dalam penataan struktur komando dan penguatan pelaksanaan tugas pertahanan di tingkat wilayah.
Enam kodam yang diresmikan akan membawahi sejumlah wilayah sesuai dengan pembagian tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dengan pembentukan komando daerah militer baru, cakupan pengelolaan wilayah pertahanan diharapkan dapat disusun secara lebih terarah melalui satuan komando yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Keberadaan kodam juga menjadi unsur penting dalam mendukung koordinasi TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia.
Momentum peresmian yang bertepatan dengan HUT ke-81 TNI menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kelembagaan pertahanan nasional. Enam kodam baru itu selanjutnya akan menjalankan fungsi komando teritorial serta membawahi wilayah yang telah ditentukan. Pembentukan tersebut sekaligus menandai bertambahnya struktur komando utama kewilayahan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Peresmian ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas enam kodam dalam mengoordinasikan unsur-unsur di bawahnya. Selain memperjelas pembagian wilayah kerja, keberadaan kodam baru memperkuat kerangka organisasi TNI Angkatan Darat agar dapat menjalankan fungsi pertahanan secara lebih sistematis. Daftar panglima yang memimpin masing-masing kodam menjadi informasi berikutnya yang penting untuk mengetahui susunan kepemimpinan dalam struktur baru tersebut.
TNI Angkatan Darat menjelaskan bahwa peresmian enam komando daerah militer (kodam) baru merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menyesuaikan struktur komando dengan perkembangan kebutuhan pertahanan. Penambahan tersebut dilakukan untuk membangun susunan kewilayahan yang lebih proporsional, sehingga pelaksanaan tugas di setiap daerah dapat dikoordinasikan melalui perangkat komando yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Penguatan organisasi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas komando kewilayahan. Dengan struktur yang disesuaikan, pengendalian satuan, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan tugas pembinaan teritorial diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah. Pembinaan teritorial mencakup upaya membangun hubungan dengan masyarakat, memahami kondisi sosial serta geografis, dan menjaga kesiapan unsur pertahanan di wilayah tanggung jawab setiap kodam.
Selain itu, pembentukan kodam baru berkaitan dengan kebutuhan kesiapsiagaan pertahanan yang berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, demografis, dan potensi kerawanan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengorganisasian komando. Karena itu, penataan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas TNI AD dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, tanpa mengabaikan keterpaduan komando secara nasional.
Perubahan ini juga membawa konsekuensi pada susunan komando kewilayahan TNI AD secara keseluruhan. Setelah enam kodam baru diresmikan, jumlah kodam TNI AD di seluruh Indonesia menjadi 27. Penambahan itu menjadi bagian dari penataan organisasi yang dijelaskan TNI AD sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan fungsi komando kewilayahan, pembinaan teritorial, dan kesiapsiagaan pertahanan sesuai pembagian serta karakteristik wilayah masing-masing.
Peresmian kodam baru TNI AD diikuti dengan penunjukan tiga perwira tinggi sebagai pemimpin pada jajaran Kodam XXV, Kodam XXVI, dan Kodam XXVII. Penetapan tersebut mencakup wilayah Kepulauan Riau, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap pangdam bertanggung jawab memimpin kodam sesuai wilayah yang telah ditetapkan.
Mayjen TNI Rionardo ditunjuk sebagai Pangdam XXV/Mahmud Riayat Syah. Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah membawahi Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, nama pangdam, nomor kodam, nama kodam, dan wilayah yang menjadi cakupan kepemimpinannya adalah Mayjen TNI Rionardo, Kodam XXV, Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah, serta Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya, Mayjen TNI Drajad Brima Yoga menjabat sebagai Pangdam XXVI/Mataram. Kodam XXVI/Mataram membawahi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penunjukan ini menempatkan Mayjen TNI Drajad Brima Yoga sebagai pangdam untuk Kodam XXVI/Mataram, dengan wilayah kepemimpinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara itu, Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua ditunjuk sebagai Pangdam XXVII/Sobe Sonbai. Kodam XXVII/Sobe Sonbai membawahi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Susunan tersebut menempatkan Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua sebagai pangdam pada Kodam XXVII/Sobe Sonbai, dengan cakupan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ketiga penunjukan itu memperjelas susunan kepemimpinan pada tiga kodam baru. Mayjen TNI Rionardo memimpin Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah untuk Provinsi Kepulauan Riau, Mayjen TNI Drajad Brima Yoga memimpin Kodam XXVI/Mataram untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua memimpin Kodam XXVII/Sobe Sonbai untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulisan nama, pangkat, nomor kodam, nama kodam, dan wilayah tersebut mengikuti ketetapan yang diumumkan.
Tiga nama lain yang ditunjuk untuk memimpin kodam baru berasal dari kalangan perwira tinggi TNI AD. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi pertahanan darat yang menyertai peresmian enam kodam baru. Masing-masing panglima akan memimpin satuan kewilayahan dengan cakupan tugas sesuai karakteristik provinsi dan kebutuhan pertahanan di wilayahnya.
1. Mayjen TNI Nefra Firdaus ditunjuk sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha. Kodam ini memiliki wilayah tugas di Provinsi Maluku Utara. Dalam jabatan tersebut, ia akan memimpin pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Maluku Utara, termasuk pembinaan satuan dan penguatan koordinasi teritorial bersama pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya.
2. Mayjen TNI Aminton Manurung ditunjuk sebagai Pangdam XXIX/Mambruk untuk Provinsi Papua Tengah. Penunjukan ini menempatkannya sebagai pemimpin komando kewilayahan yang bertugas mendukung pelaksanaan pertahanan darat di Papua Tengah. Selain menjalankan fungsi komando, panglima kodam juga memiliki tanggung jawab membina kesiapan personel dan satuan di wilayah tanggung jawabnya.
3. Mayjen TNI Edi Saputra menjabat sebagai Pangdam XXX/Rinambora. Kodam tersebut mencakup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai panglima, ia akan mengarahkan pembinaan teritorial, menjaga kesiapan organisasi, serta memastikan pelaksanaan tugas TNI AD berjalan sesuai kebijakan komando atas dan kondisi strategis di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Ketiga penunjukan itu melengkapi daftar pimpinan untuk kodam baru yang diresmikan dalam rangka penguatan struktur organisasi TNI AD. Mayjen TNI Nefra Firdaus, Mayjen TNI Aminton Manurung, dan Mayjen TNI Edi Saputra merupakan perwira tinggi yang ditunjuk seiring dengan peresmian enam kodam baru. Kehadiran para panglima tersebut diharapkan mendukung pengelolaan komando kewilayahan secara lebih terarah, konsisten, dan sesuai kebutuhan pertahanan setiap provinsi.
