Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kepastian tersebut mencakup Pertalite dan Biosolar, yang harganya tetap berlaku mulai 1 Oktober 2026. Dengan kebijakan ini, masyarakat masih dapat memperoleh kedua jenis BBM tersebut dengan harga yang sama seperti pada September 2026.
Penetapan harga tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan biaya energi bagi masyarakat. Per 1 Oktober 2026, tidak terdapat perubahan harga pada Pertalite maupun Biosolar. Pemerintah juga menegaskan bahwa kondisi ini akan dipertahankan sampai pengujung tahun, sehingga harga BBM bersubsidi tidak naik selama periode tersebut.
Keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi mempertimbangkan daya beli masyarakat. Harga energi memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, biaya transportasi, serta ongkos distribusi berbagai kebutuhan. Karena itu, stabilitas harga Pertalite dan Biosolar diharapkan dapat membantu menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mengurangi tekanan terhadap pengeluaran.
Kepastian harga mulai 1 Oktober 2026 juga memberikan kejelasan bagi konsumen, pelaku usaha, dan sektor transportasi dalam menyusun perencanaan hingga akhir tahun. Masyarakat tidak perlu mengantisipasi perubahan harga untuk kedua produk tersebut selama pemerintah mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, harga Pertalite dan Biosolar tetap berada pada tingkat yang sama dengan September 2026, tanpa kenaikan sampai akhir 2026.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi merupakan langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Menurutnya, perubahan harga energi perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga dapat memengaruhi biaya produksi, distribusi, dan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Faisal berpandangan bahwa menjaga harga BBM tetap stabil hingga akhir 2026 dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat. Ketidakpastian global, termasuk tekanan terhadap perekonomian dan pergerakan harga komoditas, membuat kebijakan yang memberikan kepastian menjadi penting. Dengan tidak menaikkan harga secara mendadak, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk mengurangi potensi tekanan tambahan terhadap rumah tangga dan dunia usaha.
Ia juga mengingatkan bahwa harga BBM yang berlaku saat ini saja sudah menimbulkan kekhawatiran mengenai keterjangkauannya bagi masyarakat. Kekhawatiran tersebut mencakup BBM bersubsidi maupun nonsubsidi, sebab kemampuan masyarakat dalam menanggung biaya bahan bakar berbeda-beda dan masih dipengaruhi oleh pendapatan, pengeluaran rutin, serta kenaikan harga kebutuhan lainnya. Karena itu, kebijakan harga tidak dapat dilepaskan dari kondisi daya beli secara keseluruhan.
Penilaian tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM bukan semata-mata persoalan menjaga biaya transportasi, melainkan juga bagian dari upaya mempertahankan kestabilan ekonomi rumah tangga. Faisal mendukung langkah pemerintah selama kebijakan tersebut tetap disertai evaluasi terhadap kondisi fiskal, perkembangan harga minyak global, dan efektivitas penyaluran subsidi. Pernyataan Faisal mengenai hal itu dikutip pada Selasa, 6 Oktober, sebagai pandangan atas pentingnya menjaga keterjangkauan energi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ekonom Faisal menilai keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 memang memiliki konsekuensi terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika harga energi untuk masyarakat tidak segera disesuaikan, pemerintah perlu menyediakan dukungan anggaran yang lebih besar agar selisih harga tetap dapat ditanggung. Namun, menurut Faisal, tambahan beban tersebut sebanding dengan kebutuhan menjaga kestabilan perekonomian, terutama ketika masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Alasan pertama berkaitan dengan daya beli masyarakat. Harga BBM memiliki pengaruh luas terhadap pengeluaran rumah tangga karena biaya energi turut menentukan ongkos transportasi dan harga berbagai kebutuhan. Jika harga bahan bakar meningkat, ruang belanja kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dapat menyempit. Dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi, pemerintah dinilai dapat membantu menahan tekanan tersebut sehingga konsumsi masyarakat tetap terjaga. Konsumsi yang tidak jatuh terlalu dalam penting bagi perputaran ekonomi dan aktivitas usaha sehari-hari.
Alasan kedua adalah perlindungan terhadap performa sektor produksi yang bergantung pada kelompok menengah ke bawah. Kelompok ini tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi. Daya beli yang melemah dapat menurunkan permintaan, mengurangi aktivitas usaha, serta menekan kinerja sektor-sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan masyarakat tersebut. Karena itu, stabilitas harga BBM dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi dan mencegah pelemahan ekonomi yang lebih luas.
Faisal juga menyatakan dukungan terhadap bantuan subsidi upah bagi buruh sebagai bagian dari langkah pemerintah. Dukungan itu ditempatkan dalam kerangka kebijakan untuk mempertahankan kemampuan belanja pekerja di tengah tantangan ekonomi. Menurut pandangan tersebut, kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi dan bantuan bagi buruh memiliki arah yang sama, yakni melindungi daya beli sekaligus menopang aktivitas ekonomi. Meski berdampak pada APBN, kebijakan tersebut dinilai mendesak agar tekanan terhadap masyarakat dan sektor produksi tidak semakin besar.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi masih dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Keputusan tersebut tidak hanya merujuk pada perubahan harga minyak dunia, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat. Dengan pertimbangan itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara terukur agar tetap mencerminkan perkembangan biaya dan situasi ekonomi yang dihadapi konsumen.
Di sisi lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tetap tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut tetap berlaku meskipun harga minyak dunia telah menembus USD 107 per barel. Stabilitas harga BBM bersubsidi menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang masih mengandalkan jenis BBM tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi berbeda dari BBM bersubsidi. Harga BBM nonsubsidi mengikuti harga pasar sehingga dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan sejumlah indikator eksternal. Salah satu acuannya ialah rata-rata harga minyak dunia selama satu bulan. Perubahan harga minyak tersebut kemudian menjadi bagian dari evaluasi sebelum penetapan harga BBM nonsubsidi berikutnya.
Perbedaan mekanisme ini membuat harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi tidak selalu bergerak dengan pola yang sama. BBM bersubsidi tetap dipertahankan sesuai kebijakan pemerintah, sedangkan BBM nonsubsidi menyesuaikan kondisi pasar minyak dunia dengan tetap mempertimbangkan keadaan masyarakat. Karena itu, perubahan harga pada produk nonsubsidi tidak secara otomatis berarti adanya kenaikan pada Pertalite atau Biosolar.
