Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan penanganan sekaligus memastikan langkah pemerintah berjalan secara cepat, terarah, dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden menargetkan penanganan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Target tersebut menegaskan pentingnya respons segera terhadap titik-titik kebakaran, terutama melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah. Percepatan diperlukan agar dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas warga dapat ditekan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi. Dari laporan itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua wilayah yang disebutkan dalam pembahasan. Informasi mengenai kondisi di kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap pelaksanaan operasi penanganan di lapangan.
Perintah Presiden menempatkan penanganan karhutla sebagai agenda yang harus ditindaklanjuti tanpa penundaan. Pemerintah pusat terus memantau perkembangan di enam provinsi, sementara pelaksanaan di lapangan membutuhkan kerja sama berbagai unsur terkait. Dengan target penyelesaian yang cepat, setiap perkembangan di wilayah terdampak diharapkan segera dilaporkan dan direspons melalui langkah operasional yang sesuai.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah menjalankan operasi pemadaman menggunakan helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Dukungan udara tetap penting untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi melalui jalur biasa, terutama ketika lokasi kebakaran berada jauh dari permukiman atau akses jalan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas operasi udara menghadapi kendala berupa kabut asap yang tebal. Asap tersebut dapat mengurangi jarak pandang, menyulitkan penerbangan, serta membatasi kemampuan kru untuk menemukan dan mendekati titik api secara aman.
Karena itu, pemadaman melalui jalur darat kini lebih diutamakan dalam percepatan penanganan karhutla di enam provinsi. Tim dikerahkan untuk mencapai wilayah yang tidak mudah dijangkau helikopter, dengan dukungan kendaraan operasional, mobil pemadam, serta alat berat. Peralatan tersebut diperlukan untuk membuka akses menuju lokasi, membuat sekat bakar, mengangkut personel dan logistik, serta memadamkan bara yang masih tersisa di permukaan maupun di dalam lahan gambut. Pendekatan dari permukaan tanah juga memungkinkan petugas melakukan pemantauan lebih dekat dan memastikan api tidak kembali menyebar setelah pemadaman awal.
Penekanan pada operasi darat tidak berarti pengerahan operasi militer. Dudung menjelaskan bahwa istilah tersebut merujuk pada metode penanganan kebakaran yang dilakukan dari permukaan tanah, bukan pada status atau sifat kemiliteran kegiatan. Penjelasan ini penting agar strategi penanganan dipahami secara tepat sebagai upaya terpadu yang melibatkan petugas, kendaraan, dan peralatan teknis. Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian, khususnya kawasan Tanjung Puting dan wilayah sekitar taman nasional. Pemadaman di area ini harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat satwa yang perlu dilindungi, termasuk buaya dan harimau sebagaimana disebutkan dalam sumber. Perlindungan ekosistem menjadi pertimbangan utama selama tim mengejar percepatan pemadaman.
Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun personel yang bekerja langsung di lapangan. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya area terdampak.
Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit TNI dan anggota Polri yang terus menjalankan tugas dalam kondisi menantang. Penghargaan yang sama diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk petugas, relawan, serta unsur lain yang mendukung penanganan di wilayah terdampak. Menurutnya, kerja bersama menjadi bagian penting dari keberhasilan mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat.
Capaian penanganan disebut semakin maksimal. Luas area yang berhasil ditangani mencapai sekitar 692 hektare per hari. Informasi tersebut menunjukkan adanya percepatan dalam operasi pemadaman dan pengendalian, meskipun pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi serta konsistensi seluruh unsur di lapangan. Pemerintah terus mendorong agar setiap upaya dilakukan secara efektif sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Selain operasi darat, penanganan juga mencakup operasi mitigasi dan pengendalian cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dukungan tersebut diharapkan membantu mempercepat pengurangan risiko serta membuat kebakaran dapat segera teratasi. Dudung menegaskan bahwa pengerahan kekuatan dan dukungan yang tersedia terus dioptimalkan untuk menangani karhutla. Pernyataan itu menekankan pentingnya kesinambungan upaya, kerja sama antarlembaga, dan perhatian terhadap personel yang bertugas di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara presisi sejak tingkat daerah, sebelum api muncul. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah dan unsur kewilayahan sebagai garda terdepan dalam mengenali potensi titik rawan, memantau perubahan kondisi lahan, serta memastikan informasi mengenai ancaman kebakaran segera diteruskan kepada pihak yang berwenang. Langkah pencegahan perlu disusun berdasarkan karakteristik wilayah, riwayat kejadian, kondisi cuaca, dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan rawan.
Dalam pelaksanaannya, pembentukan dan penguatan masyarakat peduli menjadi bagian penting. Kelompok tersebut perlu melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini dapat mempercepat pemantauan di lapangan, memperkuat edukasi mengenai larangan pembakaran, dan mendorong pelaporan dini apabila terlihat asap atau indikasi api. Penanganan tidak boleh hanya bergerak setelah kebakaran terjadi. Berbagai tindakan antisipatif harus dilakukan lebih dahulu untuk mencegah kemungkinan munculnya api, termasuk patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, dan kesiapan peralatan pemadaman.
Presiden juga meminta agar kampanye pencegahan dilakukan secara masif kepada gubernur di enam provinsi yang menjadi fokus, pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Kampanye tersebut perlu menyampaikan informasi yang seragam, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, sekaligus membangun kesadaran bersama tentang dampak karhutla terhadap kesehatan, lingkungan, ekonomi, serta aktivitas masyarakat. Koordinasi lintas lembaga harus berjalan secara berkala dengan dukungan data cuaca, pemetaan risiko, dan laporan lapangan yang dapat ditindaklanjuti. BNPB dan seluruh unsur terkait diminta memperkuat berbagai langkah strategis di lapangan agar pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons terhadap potensi karhutla terlaksana secara cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
