Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar dan saat ini sedang ditangani oleh satuan tugas di lapangan. Laporan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta langkah-langkah yang perlu diperkuat untuk mengendalikan dampaknya.
Penyampaian laporan berlangsung dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Informasi mengenai rapat dan laporan tersebut kemudian dipublikasikan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Suharyanto menyatakan bahwa luas area yang masih terbakar mencapai 639,23 hektare, dengan penanganan terus dilakukan oleh personel dan unsur satuan tugas terkait.
Area kebakaran itu tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar wilayah yang terdampak merupakan kawasan gambut, sehingga penanganannya memerlukan perhatian khusus. Karakteristik gambut membuat api berpotensi menjalar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan sepenuhnya hanya melalui penanganan di permukaan. Karena itu, satuan tugas di daerah tetap melakukan pemantauan dan penanganan pada titik-titik yang masih terbakar.
Laporan BNPB tersebut memberikan gambaran mengenai skala kebakaran yang masih berlangsung sekaligus wilayah yang menjadi prioritas pengendalian. Penyebaran titik api di beberapa provinsi menunjukkan bahwa penanganan perlu dilakukan secara terpadu, dengan menyesuaikan kondisi lahan dan kemampuan setiap daerah. Pemerintah melalui satuan tugas terus mengupayakan pengendalian kebakaran agar luasan area terdampak tidak bertambah dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar dalam laporan BNPB terbaru. Posisi ini berkaitan dengan ditemukannya titik api baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Penemuan tersebut menambah catatan penanganan kebakaran dan membuat dampak di provinsi ini tercatat paling luas dibandingkan wilayah lain yang dilaporkan.
Berdasarkan laporan BNPB, luas lahan yang terbakar di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting mencapai 513,89 hektare. Angka tersebut menjadi ukuran utama besarnya dampak kebakaran di Kalimantan Tengah. Dengan adanya temuan kebakaran baru di kawasan tersebut, wilayah ini menempati posisi teratas dalam daftar area yang masih mendapat penanganan.
Lahan yang terbakar di lokasi itu merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Keterangan mengenai karakter lahan tersebut menjadi bagian penting dari laporan karena menjelaskan kondisi area yang terdampak tanpa mengubah fakta utama bahwa kebakaran baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Luasan 513,89 hektare juga menunjukkan skala area yang harus ditangani oleh petugas di lapangan.
Pada hari pelaporan, Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung penanganan di lapangan. Kehadiran pimpinan tersebut menegaskan bahwa penanganan kebakaran di kawasan yang berada dalam wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan dilakukan secara langsung di lokasi terdampak. Fokus utama operasi tetap diarahkan pada penanganan titik api baru dan area terbakar yang luasnya mencapai 513,89 hektare.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menambah personel serta peralatan untuk mendukung operasi darat. Satgas darat dikerahkan ke sejumlah lokasi untuk melakukan pemadaman langsung, pembasahan area rawan, pembuatan sekat bakar, dan pemantauan titik api. Penguatan ini diperlukan karena kondisi lapangan tidak hanya membutuhkan respons cepat, tetapi juga pengawasan berkelanjutan agar api tidak kembali meluas setelah berhasil dikendalikan. Peralatan tambahan membantu petugas menjangkau lokasi terdampak, terutama wilayah yang sulit diakses dan memiliki vegetasi kering.
Selain mengandalkan kekuatan darat, pemerintah juga menyiapkan helikopter water bombing dari unsur udara untuk menjatuhkan air ke area yang terbakar. Namun, pengerahan armada tersebut menghadapi kendala utama berupa kabut asap tebal yang menurunkan jarak pandang. Upaya penerbangan dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, belum dapat menembus kondisi visibilitas yang terbatas. Situasi ini meningkatkan risiko penerbangan dan membuat pelaksanaan misi udara harus menunggu keadaan yang lebih aman bagi awak serta peralatan.
Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan pesawat komersial untuk sementara tidak dapat terbang karena jarak pandang rendah. Kondisi tersebut tidak berarti operasi udara dihentikan secara permanen, melainkan penerbangan masih bergantung pada perkembangan cuaca dan tingkat kepekatan asap. Selama visibilitas belum memadai, penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan dipusatkan pada operasi darat. Satgas darat terus memperkuat pemadaman, mengamankan kawasan sekitar titik api, serta memantau perubahan arah angin dan sebaran asap. Pengerahan unsur udara dapat kembali dilakukan apabila jarak pandang memenuhi persyaratan keselamatan dan memungkinkan armada menjalankan misi secara efektif.
Pemerintah menyesuaikan dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan kondisi di setiap wilayah. Di Sumatra Selatan, armada udara baru dapat diterbangkan pada hari pelaporan. Pengoperasian tersebut direncanakan berjalan bersamaan dengan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang terdampak. Pemerintah juga menyatakan bahwa jumlah armada akan ditambah sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.
BNPB menyebutkan, Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat dalam dukungan penanganan karhutla. Sementara itu, Sumatra Selatan mengoperasikan dua pesawat yang didatangkan dari Pangkal Pinang. Pembagian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan serta respons terhadap titik-titik kebakaran, terutama ketika asap dan kondisi atmosfer menghambat pelaksanaan operasi udara. Penempatan pesawat dapat disesuaikan kembali apabila terdapat perubahan tingkat ancaman atau kebutuhan di daerah lain.
Selain mengerahkan armada, pemerintah terus memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Informasi tersebut digunakan untuk memperkirakan peluang hujan di sejumlah wilayah dan menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Hujan alami diperkirakan mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November. Kondisi ini diharapkan membantu membasahi lahan, menurunkan intensitas titik panas, serta memperbaiki situasi karhutla secara bertahap, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada sebaran dan durasi hujan.
Sebelum musim hujan datang, pemerintah menyatakan siap mengerahkan seluruh kemampuan yang tersedia untuk menangani kebakaran. Kesiapan itu mencakup pemanfaatan armada udara, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, pemantauan perkembangan kebakaran, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut akan terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan perkembangan prakiraan cuaca.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Penyusutan Hotspot Karhutla di Indonesia: Kalimantan Tengah Masih Memimpin | Operasi Pencarian Kapal Virgo Transport 8 yang Hilang di Banjarmasin
