BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 October 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin masyarakat tetap dapat memperoleh tiket pesawat dengan harga terjangkau selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Jaminan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa liburan, ketika kebutuhan perjalanan udara biasanya mengalami kenaikan.
Keterjangkauan tarif penerbangan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan udara selama periode Nataru. Pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang tidak memberatkan, sehingga rencana bepergian menggunakan pesawat dapat dijangkau oleh berbagai kalangan.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, menyampaikan hal tersebut dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 2 Oktober. Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga agar tarif penerbangan tetap dapat dijangkau masyarakat menjelang masa libur akhir tahun.
Pemerintah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga tiket penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Melalui kebijakan ini, sebagian atau seluruh beban PPN tiket penerbangan domestik ditanggung oleh negara sehingga tarif yang dibayarkan masyarakat diharapkan tidak meningkat terlalu tinggi ketika permintaan perjalanan mengalami kenaikan.
Stimulus tersebut akan memiliki landasan hukum berupa peraturan Menteri Keuangan. Namun, peraturan itu masih berada dalam tahap penyusunan dan perlu melalui proses harmonisasi sebelum ditetapkan. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan ketentuan mengenai penerima manfaat, periode pemberlakuan, mekanisme pelaksanaan, serta pelaporan dapat berjalan secara jelas dan terkoordinasi dengan kementerian, maskapai penerbangan, dan pihak terkait lainnya.
Agustinus memperkirakan besaran stimulus yang diberikan kemungkinan sama dengan tarif PPN yang berlaku, yakni 11 persen. Jika diterapkan, skema tersebut dapat mengurangi komponen pajak dalam harga tiket, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan penerbangan domestik pada masa Nataru. Besaran final tetap menunggu keputusan pemerintah dan hasil penyelesaian regulasi.
Dalam rencana yang disiapkan, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 100 persen untuk tiket penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode Nataru. Program ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp722 miliar. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada sekitar 3,7 juta penumpang. Jumlah penerima manfaat itu mencerminkan upaya memperluas akses perjalanan udara sekaligus membantu menahan kenaikan biaya mobilitas masyarakat pada salah satu periode perjalanan tersibuk.
Pemberian PPN DTP menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan layanan penerbangan. Selain mendukung daya beli penumpang, stimulus ini diharapkan membantu menjaga konektivitas antardaerah tanpa mengabaikan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif dan ketentuan penerbangan yang berlaku.
Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi untuk menekan harga tiket pesawat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan kebijakan pajak, karena struktur biaya penerbangan juga mencakup beberapa komponen lain yang berpengaruh terhadap harga akhir bagi penumpang. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian passenger service charge (PSC), yaitu biaya pelayanan penumpang yang dipungut melalui tiket, serta biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.
Penyesuaian kedua komponen tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan harga tiket yang lebih terjangkau, terutama pada masa perjalanan dengan permintaan tinggi. Namun, besaran atau persentase pengurangannya belum diputuskan. Pemerintah masih melakukan pembahasan dan akan mematangkan formula kebijakan tersebut dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan kondisi industri penerbangan, kemampuan masyarakat, serta keberlanjutan operasional maskapai dan pengelola bandara. Keputusan akhir akan menjadi bagian dari paket kebijakan yang disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Nataru.
Rencana itu sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai kemungkinan pemberian diskon tiket pesawat dan angkutan transportasi lainnya sebagai stimulus ekonomi pada semester II 2026. Airlangga menyampaikan hal tersebut pada 26 Mei di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Selain menyiapkan kebijakan penurunan biaya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp161,4 miliar untuk periode Nataru. Anggaran tersebut ditujukan bagi 2.874.581 orang sebagai penerima manfaat. Kombinasi diskon transportasi dan dukungan anggaran diharapkan memperkuat daya beli masyarakat, mendorong perjalanan, serta menjaga aktivitas ekonomi di berbagai daerah selama periode libur panjang.
Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematangkan kesiapan keselamatan dan operasional penerbangan. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah membuka posko terpadu, sebagaimana pelaksanaan pada masa angkutan Nataru sebelumnya. Posko ini berfungsi sebagai pusat pemantauan, koordinasi, serta penanganan cepat terhadap berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kelancaran penerbangan selama periode mobilitas masyarakat yang biasanya meningkat tajam.
Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat puncak perjalanan, tetapi juga sejak sebelum periode Nataru dimulai. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) bersama seluruh kantor otoritas bandar udara (Otban) wilayah 1 hingga 10 akan meningkatkan pemeriksaan terhadap pesawat dan kesiapan operasional maskapai. Pemeriksaan mencakup aspek kelaikudaraan, pemenuhan ketentuan keselamatan, kesiapan personel, serta kondisi teknis armada yang akan digunakan untuk melayani penumpang.
Dalam kesempatan tersebut, Agustinus mengimbau seluruh maskapai agar memastikan setiap armada berada dalam kondisi laik operasi. Pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi gangguan teknis sebelum pesawat menjalankan penerbangan. Langkah ini juga penting untuk memastikan kesiapan armada tetap terjaga ketika frekuensi penerbangan meningkat dan waktu rotasi pesawat menjadi lebih padat selama masa libur panjang.
Kesiapan tersebut ditujukan untuk mencegah kerusakan mendadak yang dapat mengganggu rotasi pesawat. Apabila satu armada mengalami kendala, dampaknya dapat merambat ke penerbangan berikutnya dan menimbulkan efek domino berupa keterlambatan di sejumlah rute. Pada masa puncak perjalanan, keterlambatan panjang berpotensi menjadi sorotan publik. Karena itu, pemerintah tidak menginginkan persoalan teknis maupun lemahnya kesiapan operasional berkembang menjadi gangguan luas terhadap pelayanan penerbangan. Melalui koordinasi posko terpadu dan pengawasan berlapis, Kemenhub berharap perjalanan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
