Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ekonomi Indonesia yang berada di posisi ketujuh terbesar dunia merujuk pada ukuran paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Dengan demikian, peringkat tersebut tidak menggambarkan hasil dari setiap metode yang digunakan untuk membandingkan ukuran perekonomian antarnegara. Penjelasan ini penting agar klaim mengenai posisi Indonesia dipahami sesuai indikator yang menjadi dasarnya.
Menurut Airlangga, acuan yang digunakan adalah data Dana Moneter Internasional (IMF). PPP membandingkan kemampuan daya beli dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga barang dan jasa di berbagai negara. Ukuran ini memberi gambaran tentang seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan nilai ekonomi tertentu di masing-masing negara. Karena tingkat harga tidak sama, perbandingan berbasis PPP dapat menghasilkan urutan yang berbeda dari perhitungan yang menggunakan nilai tukar pasar.
Perbedaan indikator tersebut membuat posisi suatu negara dapat berubah bergantung pada cara pengukuran. Peringkat ketujuh yang dimaksud Presiden Prabowo, sebagaimana diterangkan Airlangga, berkaitan khusus dengan skala ekonomi berdasarkan daya beli. Angka itu tidak serta-merta berarti Indonesia menempati posisi yang sama apabila ukuran lain digunakan, seperti produk domestik bruto nominal yang dikonversi dengan nilai tukar. Kedua pendekatan menjawab pertanyaan yang berlainan dan perlu dibaca dalam konteks masing-masing.
Karena itu, saat menyampaikan posisi ekonomi Indonesia di tingkat global, keterangan mengenai indikator dan sumber datanya menjadi bagian penting dari informasi. Penyebutan PPP membantu menjelaskan bahwa klaim tersebut mengacu pada kemampuan daya beli relatif, bukan penilaian tunggal atas seluruh aspek perekonomian. Data IMF menjadi rujukan untuk perbandingan tersebut, sementara peringkat dapat berbeda jika metodologi atau ukuran yang dipakai tidak sama. Penjelasan Airlangga menempatkan pernyataan Presiden dalam konteks statistik yang lebih spesifik, sehingga pembaca dapat membedakan peringkat berdasarkan PPP dari perbandingan ekonomi dengan ukuran lainnya.Perbedaan peringkat ekonomi Indonesia bergantung pada ukuran yang digunakan. Posisi ketujuh dunia yang dibicarakan Airlangga merujuk pada penghitungan berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Ukuran tersebut memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara, sehingga nilai barang dan jasa dibandingkan dengan mempertimbangkan daya beli di masing-masing negara. Hasilnya dapat menggambarkan skala ekonomi domestik dalam konteks biaya hidup dan harga setempat.
Penghitungan produk domestik bruto (PDB) nominal dalam dolar Amerika Serikat menggunakan pendekatan berbeda. Nilai PDB suatu negara dinyatakan dalam harga yang berlaku, lalu dikonversi ke dolar AS dengan kurs pasar. Karena tidak menyesuaikan perbedaan tingkat harga sebagaimana PPP, peringkat nominal dapat berubah mengikuti nilai tukar, selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan harga. Kedua angka itu menjawab pertanyaan yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Airlangga menyampaikan bahwa apabila ukuran yang digunakan adalah PDB dalam dolar AS untuk kelompok negara G20, Indonesia berada di urutan ke-16 atau ke-17. Rentang peringkat tersebut berbeda dari posisi ketujuh yang merujuk pada PPP. Dengan demikian, penyebutan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia perlu disertai keterangan mengenai dasar perhitungannya, agar tidak dipahami sebagai urutan yang sama dalam daftar PDB nominal.
Penjelasan itu disampaikan Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/10). Ia membedakan ukuran berdasarkan PPP dari perhitungan PDB yang dikonversi ke dolar AS, bukan menyamakan keduanya. Dalam membaca klaim mengenai posisi ekonomi Indonesia, konteks tolok ukur menjadi penting: PPP menekankan daya beli relatif, sedangkan PDB nominal menunjukkan nilai ekonomi pada harga berlaku setelah konversi kurs. Karena itu, perbandingan angka dan peringkat sebaiknya menyebutkan metode yang digunakan secara jelas. Pemisahan tersebut membantu publik memahami mengapa satu negara dapat menempati posisi berlainan pada ukuran yang berbeda, tanpa menganggap salah satunya sebagai pembatal bagi yang lain.
Menanggapi anggapan bahwa ukuran paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) tidak menggambarkan keadaan ekonomi Indonesia, Airlangga menjelaskan bahwa indikator tersebut memiliki dasar pengukuran yang berbeda dari PDB nominal. PPP memperhitungkan perbedaan harga barang dan jasa di setiap negara, sehingga nilai ekonomi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan menggunakan pendapatan mereka. Dengan demikian, ukuran ini berupaya menunjukkan seberapa jauh sumber daya ekonomi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar mengubah angka PDB ke mata uang dolar Amerika Serikat.
Dalam penghitungan berdasarkan PPP, tingkat harga lokal menjadi pertimbangan penting. Sejumlah barang atau layanan yang sama dapat memiliki harga berbeda di Indonesia dan negara lain. Karena itu, nilai uang yang setara secara nominal belum tentu memberikan kemampuan belanja yang sama. Penyesuaian tersebut membantu membandingkan volume barang dan jasa yang dapat diperoleh penduduk di masing-masing negara. Menurut penjelasan Airlangga, pendekatan ini membuat perbandingan ekonomi lebih dekat dengan daya beli dan kemampuan belanja masyarakat, termasuk ketika biaya hidup serta struktur harga antarwilayah ekonomi berbeda.
Perbedaan PPP dan PDB nominal perlu dipahami agar klaim mengenai posisi ekonomi suatu negara tidak dibaca secara keliru. PDB nominal mengukur nilai produksi dengan harga yang berlaku, lalu perbandingan lintas negara lazimnya menggunakan kurs mata uang. Hasilnya dapat dipengaruhi perubahan nilai tukar dan tidak secara langsung menunjukkan jumlah barang atau jasa yang bisa dibeli penduduk. PPP, sebaliknya, mengoreksi perbedaan tingkat harga untuk menilai kapasitas ekonomi dalam ukuran daya beli. Airlangga menekankan bahwa penggunaan PPP bukan berarti mengabaikan indikator lain, melainkan menyajikan sudut pandang berbeda tentang skala ekonomi. Oleh sebab itu, pernyataan Indonesia berada pada posisi ketujuh dunia perlu dibaca sesuai basis perhitungan yang digunakan. Angka tersebut merujuk pada perbandingan kemampuan ekonomi berdasarkan daya beli, bukan hasil konversi PDB nominal ke dolar AS. Memahami metode ini membantu masyarakat menilai konteks klaim secara lebih tepat dan membedakan ukuran kapasitas belanja dari ukuran nilai ekonomi nominal.Prabowo menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia berada di posisi ketujuh dunia saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). Ia merujuk pada daftar negara berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yang baru diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF). Peringkat tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya kapasitas ekonomi Indonesia jika dihitung dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Namun, ia juga menekankan bahwa angka dan posisi dalam daftar internasional perlu dipahami bersama kondisi nyata masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo menghubungkan capaian itu dengan potensi ekonomi di berbagai daerah dan inovasi pelaku usaha akar rumput. Ia menyampaikan apresiasi kepada pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para petani yang terus mengembangkan produk dan mencari cara baru untuk meningkatkan nilai jual. Salah satu contoh yang ia kemukakan ialah telur yang diolah dan dikeringkan sehingga dapat bertahan hingga belasan bulan. Inovasi sederhana semacam ini, menurut Prabowo, memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk mengolah sumber daya lokal menjadi produk yang lebih tahan lama dan berpotensi menjangkau pasar lebih luas.
Prabowo juga menyoroti kopi yang dihasilkan petani dan telah menembus pasar ekspor. Ia menyebut upaya budidaya, termasuk penanaman benih kopi di lahan rawa dan gambut, sebagai gambaran kreativitas dalam memanfaatkan kondisi setempat.
Baca juga: Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni | Pemulihan Ekonomi Kreatif Pasca Banjir di Padang Pariaman
