Malang, 16 Agustus 2026 — Informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian mencuat dari Dusun Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kegiatan yang disebut berlangsung di wilayah tersebut diduga berupa sabung ayam dan permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam informasi yang beredar, nama Temi dan Yanto turut disebut berkaitan dengan lokasi atau aktivitas tersebut. Namun, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan keterlibatan maupun peran keduanya.
Dugaan praktik tersebut menjadi perhatian karena aktivitas perjudian berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan. Sejumlah orang disebut datang ke lokasi untuk menyaksikan atau mengikuti permainan. Apabila benar terdapat taruhan berupa uang atau barang dan hasil permainan ditentukan berdasarkan menang atau kalah, unsur perjudian perlu menjadi bagian dari pemeriksaan aparat.
Untuk memastikan informasi tersebut, pengecekan langsung di lapangan dinilai penting. Aparat dapat menelusuri aktivitas di lokasi, termasuk memastikan keberadaan permainan, mekanisme taruhan, pihak yang menyediakan tempat, serta orang-orang yang terlibat. Langkah verifikasi diperlukan agar informasi masyarakat dapat diuji berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar kabar yang beredar.
Dari sisi hukum, ketentuan mengenai perjudian kini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 426 ayat (1) mengatur bahwa orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI. Ketentuan tersebut juga mencakup perbuatan menjadikan kegiatan perjudian sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.
Sementara itu, Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pihak yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Ancaman yang diatur berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III. Penerapan pasal nantinya tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, serta peran masing-masing pihak dalam perkara apabila dugaan tersebut benar-benar ditemukan.
Nama Temi dan Yanto yang muncul dalam informasi awal juga perlu disikapi secara hati-hati. Penyebutan nama seseorang dalam laporan dugaan tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan serta keterangan resmi aparat diperlukan untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan, sebatas berada di lokasi, atau justru tidak memiliki hubungan dengan kegiatan yang dimaksud.
Masyarakat berharap informasi mengenai dugaan sabung ayam dan permainan dadu di Dusun Wadung tersebut segera diverifikasi oleh aparat penegak hukum. Jika ditemukan bukti yang memenuhi unsur perjudian, penindakan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Namun apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, keterangan resmi juga penting disampaikan agar tidak terjadi kesimpulan sepihak maupun tuduhan yang merugikan pihak tertentu.
