Pemkot Sorong Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Penurunan Stunting 2026 Fokus Bangun Generasi Sehat dan Berkualitas

Kota Sorong, PBD – Pemerintah Kota Sorong kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kota Sorong Tahun 2026 yang digelar di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan <a href="https://kejarberita.com/rehab-rtlh-milik-bapak-herman-terus-dikebut-bukti-nyata-kepedulian-satgas-tmmd-ke-129-kodim-1807-sorong-selatan/”>Masyarakat tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

Mewakili Wali Kota Sorong, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sorong, Amos Kareth, S.H., menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kualitas generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan Kota Sorong di masa mendatang.

Dalam arahannya, Amos Kareth menyampaikan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Anak-anak yang mengalami stunting berpotensi menghadapi hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika memasuki usia dewasa. Oleh sebab itu, penanganannya memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama bagi tumbuh kembang anak.

“Pemerintah Kota Sorong berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Seluruh program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan dasar, sanitasi, penyediaan air bersih, hingga perlindungan sosial harus berjalan secara terpadu agar memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program konvergensi sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang berbasis data. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah distrik, kelurahan, hingga Puskesmas diharapkan mampu menyusun program yang tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan. Data keluarga berisiko stunting harus terus diperbarui sehingga setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Kota Sorong juga memberikan perhatian khusus terhadap peran kepala distrik dan lurah sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat wilayah. Mereka diharapkan aktif melakukan koordinasi hingga ke tingkat RT, RW, Posyandu, serta memastikan seluruh program pemerintah dapat diterima masyarakat secara optimal.

Selain itu, Puskesmas diminta terus memperkuat pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Sementara kader Posyandu diharapkan semakin aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.

Sebelumnya, Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Tenau, S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026 bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kota Sorong. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun perencanaan program yang terintegrasi sehingga seluruh intervensi spesifik maupun sensitif dapat berjalan secara efektif.

Menurutnya, melalui forum ini seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai strategi percepatan penurunan stunting sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi di tingkat distrik dan kelurahan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran pada tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, para kepala distrik, serta berbagai perangkat daerah yang memiliki peran dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Sorong juga mengajak seluruh orang tua untuk memberikan perhatian serius terhadap 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan periode paling menentukan dalam pertumbuhan anak. Pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta pemantauan rutin di Posyandu menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya stunting sejak dini.

Mengakhiri sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah kembali menegaskan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Kota Sorong. Pemerintah Kota Sorong optimistis, melalui sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan masyarakat, serta pelaksanaan program yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, target penurunan stunting dapat tercapai sehingga lahir generasi Kota Sorong yang sehat, cerdas, produktif, serta mampu menjadi penggerak pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dan Indonesia pada masa mendatang.

(Timo)