Warga menyampaikan protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui sebuah petisi. Petisi tersebut dibuat pada Jumat, 2 Oktober 2026, sebagai respons atas penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap lamban dalam menghadapi persoalan karhutla. Hingga pukul 17.20 WIB, petisi itu telah dibagikan sebanyak 932 kali dan ditandatangani oleh 794 orang.
Dalam petisi tersebut, warga menyoroti karhutla yang berulang setiap musim kemarau. Kebakaran yang kembali terjadi dinilai memunculkan asap dan mengganggu kehidupan masyarakat. Paparan asap juga berdampak terhadap kesehatan, sehingga persoalan karhutla tidak hanya dipandang sebagai isu lingkungan, tetapi turut menjadi perhatian publik dalam kaitannya dengan kondisi warga yang terdampak. Perkembangan dukungan terhadap petisi menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap penanganan bencana asap di Sumatera Selatan.
Anisa Irawan menyampaikan bahwa koordinasi dan transparansi pemerintah masih minim. Menurutnya, informasi publik mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla masih terbatas, sehingga masyarakat belum memperoleh gambaran yang memadai tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Pengetahuan warga mengenai proses penyelidikan dan penindakan terhadap pembakaran hutan ilegal juga dinilai masih kurang. Kondisi tersebut memperkuat sorotan terhadap keterbukaan informasi dan kinerja penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran kembali muncul pada musim kemarau dan asap mulai dirasakan masyarakat.
Petisi yang semula berfokus pada penyediaan layanan gratis bagi pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) kemudian diperluas menjadi desakan kebijakan kepada pemerintah. Perluasan tuntutan ini didorong oleh kebutuhan untuk menangani persoalan karhutla secara lebih menyeluruh, bukan hanya merespons dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Anisa menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran hutan tertinggi di Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa pada 2022, lebih dari 5.000 hektare lahan terbakar. Dalam pernyataannya, fakta tersebut dihubungkan dengan peningkatan kasus ISPA yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan publik.
Warga menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap kebijakan penanganan karhutla, termasuk menilai efektivitas langkah pencegahan, penanganan, serta penegakan hukum yang telah dilakukan. Mereka juga meminta keterbukaan informasi yang lebih kuat dalam proses penegakan hukum agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah didorong menyampaikan laporan secara rutin mengenai perkembangan situasi karhutla, hasil upaya penanganan, serta rencana tindak lanjutnya. Keteraturan pelaporan dinilai penting untuk memastikan kebijakan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Desakan lainnya adalah penguatan kerja sama pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil untuk menyusun strategi pencegahan sejak dini. Strategi tersebut diharapkan mencakup kesiapsiagaan, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi yang lebih baik sebelum kebakaran meluas. Warga juga mendorong pengenalan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang dapat membantu mendeteksi kebakaran secara lebih awal. Melalui langkah-langkah tersebut, Anisa menyerukan kepada masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan untuk mendukung udara bersih dan lingkungan yang sehat. Dukungan publik diperlukan agar upaya pencegahan karhutla dan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi perhatian bersama.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan keprihatinannya atas dampak kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap perhatian dan kritik publik mengenai kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, termasuk Palembang. Deru menegaskan bahwa kondisi warga menjadi perhatian pemerintah daerah, bukan hanya bagi dirinya sebagai gubernur, tetapi juga bagi para bupati dan wali kota. Menurutnya, para kepala daerah tersebut memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak oleh situasi karhutla dan asap.
Dalam menjelaskan kabut asap di Palembang, Deru menyebut bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang ditekankannya ialah topografi Palembang yang relatif rendah. Selain itu, arah angin dari titik-titik kebakaran hutan dan lahan menuju Palembang turut membawa asap ke wilayah perkotaan. Penjelasan ini merupakan pandangan gubernur mengenai penyebab asap yang dirasakan masyarakat, bukan uraian mengenai ukuran dampak atau penilaian kualitas udara.
Deru juga menyatakan bahwa kondisi topografi tersebut membuat Palembang menjadi tempat berkumpulnya asap. Dengan demikian, kabut yang terlihat di kota tidak semata-mata dipahami dari keberadaan kebakaran di sekitar wilayah perkotaan, tetapi juga dari pergerakan asap yang dipengaruhi arah angin dan karakter wilayah. Penjelasan gubernur ini perlu dibedakan dari fakta lain dalam pemberitaan mengenai karhutla. Bagian ini tidak menambahkan data kualitas udara, jumlah titik api, maupun rincian wilayah yang tidak disebutkan. Fokusnya adalah menyampaikan sikap prihatin Deru serta penjelasannya tentang faktor yang membuat asap dari titik-titik karhutla dapat menyelimuti Palembang.
Setelah protes warga menguat, pemerintah mengambil langkah langsung untuk memastikan keluhan kesehatan akibat asap karhutla mendapat penanganan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap akan memperoleh pemeriksaan, penanganan, dan pengobatan tanpa biaya. Pernyataan ini menjadi bentuk tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan warga yang terdampak kondisi udara buruk.
Herman Deru juga menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk bersiaga selama 24 jam. Instruksi tersebut mencakup puskesmas sebagai layanan kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat. Kesiapsiagaan ini dimaksudkan agar warga yang mengalami keluhan pernapasan dapat segera memperoleh pertolongan ketika membutuhkan layanan medis, tanpa harus menghadapi keterlambatan akibat terbatasnya waktu pelayanan.
Selain memastikan kesiapan fasilitas, tim medis diminta bergerak cepat dalam melayani pasien dengan keluhan pernapasan. Respons yang cepat diperlukan karena paparan asap dapat menimbulkan gangguan pada saluran pernapasan, terutama bagi warga yang berada di wilayah terdampak karhutla. Petugas kesehatan diharapkan memberikan perhatian terhadap setiap laporan dan membantu pasien sesuai kebutuhan medisnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas di tengah tekanan publik. Kesiagaan puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi bagian penting dari respons terhadap dampak asap, sementara instruksi bagi tenaga medis memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi keluhan kesehatan seorang diri. Pemerintah juga menegaskan bahwa warga tidak perlu menanggung biaya pengobatan ketika gangguan pernapasan yang dialami terbukti berkaitan dengan asap karhutla.
Sesuai pernyataan Gubernur Herman Deru, layanan penanganan dan pengobatan ISPA yang diakibatkan asap karhutla digratiskan bagi masyarakat.
