Aceh Timur – Pembangunan fasilitas sekolah di SMP Negeri 2 Kecamatan Idi Darul Iksan, Aceh Timur, kembali menuai sorotan. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini diduga sarat penyimpangan.
Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur menjadi pihak pertama yang mengungkap adanya indikasi korupsi. Ketua LAKI Aceh Timur, Saiful Anwar, menegaskan bahwa sejak tahap perencanaan sudah terjadi kejanggalan. Salah satunya adalah tidak dibukanya dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada publik.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas menyebutkan, dokumen proyek negara wajib dapat diakses publik. Tapi di proyek SMP Negeri 2 Darul Iksan ini, semua data ditutup rapat,” kata Saiful, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, ketiadaan transparansi ini membuat masyarakat kehilangan peran dalam mengawasi jalannya pembangunan. Akibatnya, potensi praktik mark up anggaran maupun penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi sangat terbuka lebar.
“Kalau tidak ada pengawasan publik, kualitas bangunan sekolah bisa dikorbankan. Lebih parah lagi, negara bisa dirugikan,” ujarnya.
Saiful juga menyebut, penutupan informasi publik bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum. Ia meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan memeriksa dokumen anggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
“Ini bukan isu sepele. Ada uang negara yang dipertaruhkan. Aparat harus bergerak cepat sebelum kerugian lebih besar terjadi,” tegasnya.
Hingga kini, pihak SMP Negeri 2 Darul Iksan maupun kontraktor pelaksana proyek belum memberi tanggapan resmi terkait tuduhan penyimpangan tersebut. Upaya klarifikasi dari media maupun permintaan informasi publik oleh masyarakat tidak mendapatkan jawaban.
LAKI Aceh Timur menegaskan akan terus mengawal jalannya pembangunan tersebut. “Kami tidak akan berhenti memantau. Setiap rupiah dana pendidikan harus dipastikan tepat sasaran,” pungkas Saiful.
