Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mempercepat pemadaman kebakaran sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar api tidak meluas.
Dalam rapat itu, perhatian diarahkan pada kebutuhan untuk memastikan penanganan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan tingkat urgensi di lapangan. Percepatan pemadaman menjadi salah satu pokok pembahasan, seiring pentingnya mencegah titik kebakaran berkembang menjadi kondisi yang lebih luas. Pemerintah juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari penanganan, sehingga langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pengendalian agar kebakaran tidak menyebar.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan seluruh sumber daya untuk dikerahkan secara optimal dalam penanganan karhutla. Arahan tersebut menegaskan perlunya pemanfaatan kekuatan yang tersedia secara maksimal untuk mendukung percepatan pemadaman dan pencegahan perluasan kebakaran. Melalui rapat terbatas ini, Presiden mendorong agar setiap unsur yang terlibat menjalankan perannya secara efektif dan mendukung satu sama lain.
Pelaksanaan rapat secara hybrid memungkinkan pembahasan penanganan karhutla dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui kehadiran langsung maupun sambungan jarak jauh. Dengan kepemimpinan Presiden dan pengerahan sumber daya secara optimal, pemerintah menekankan pentingnya respons yang segera serta langkah pencegahan yang konsisten. Fokus utama rapat tetap berada pada percepatan pemadaman dan upaya menjaga agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi terdampak. Berdasarkan laporan situasi terbaru, terdapat sekitar 639 hektare lahan yang masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menggambarkan luas area yang memerlukan penanganan aktif, baik melalui pemadaman langsung, pendinginan, maupun pemantauan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Enam provinsi tersebut tetap menjadi bagian dari pemantauan dan penanganan terpadu pemerintah. Namun, perkembangan di lapangan membuat prioritas operasi saat ini dipusatkan pada dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Pergeseran fokus ini dilakukan dengan mempertimbangkan laporan situasi, kondisi sebaran api, kebutuhan pengerahan personel, serta tingkat kesulitan akses menuju lokasi terdampak. Dengan demikian, sumber daya dapat diarahkan secara lebih cepat pada area yang membutuhkan respons paling mendesak.
Penetapan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai wilayah prioritas tidak berarti kebakaran hanya terjadi di kedua provinsi tersebut. Wilayah lain yang termasuk dalam laporan enam provinsi tetap dipantau dan dapat memperoleh dukungan sesuai perkembangan kondisi. Pemerintah melalui BNPB dan unsur terkait terus menyesuaikan strategi berdasarkan informasi terbaru dari lapangan, termasuk laporan pemerintah daerah, tim pemadam, dan hasil pemantauan udara.
Operasi pemadaman juga menuntut koordinasi lintas lembaga agar penanganan tidak berhenti pada pengendalian api di permukaan. Tim perlu memastikan bara di area gambut atau lahan kering benar-benar padam, sekaligus mengantisipasi perubahan arah angin dan potensi perluasan kebakaran. Laporan berkala mengenai luas area yang masih dalam proses pemadaman menjadi dasar untuk mengevaluasi kebutuhan personel, peralatan, dukungan udara, serta langkah pencegahan lanjutan di enam provinsi terdampak.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui pengerahan lebih dari 60.177 personel gabungan di berbagai wilayah terdampak. Penambahan kekuatan ini ditujukan untuk mempercepat respons terhadap titik kebakaran, memperluas jangkauan operasi, serta memastikan penanganan di lapangan berlangsung secara terkoordinasi. Dengan dukungan puluhan ribu personel, upaya pemadaman dapat dilakukan lebih intensif sejak kebakaran terdeteksi.
Operasi di lapangan menunjukkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pengerahan personel gabungan berperan penting dalam mengendalikan perluasan area terdampak. Pemadaman dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan kebakaran di setiap wilayah, sehingga lahan yang baru terbakar dapat segera ditangani dan tidak meluas.
Selain penguatan operasi darat, operasi udara melalui water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah. Langkah ini digunakan untuk mempercepat pemadaman, terutama pada area yang memerlukan penanganan segera. Penyiraman dari udara mendukung upaya pemadaman di lapangan dengan menjangkau lokasi kebakaran secara lebih cepat dan membantu menekan kobaran yang masih berlangsung.
Pengerahan personel dalam jumlah besar dan pelaksanaan water bombing secara berkelanjutan menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui operasi gabungan yang diperkuat. Perpaduan kedua upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan tingkat keberhasilan pemadaman, membatasi penambahan luas lahan terbakar, serta mempercepat pengendalian kebakaran di berbagai wilayah.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan terus dipantau melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah pemadaman darat, patroli terpadu, penegakan hukum, dan dukungan operasi udara dilakukan secara bersamaan untuk mencegah munculnya titik api baru serta mempercepat penanganan wilayah yang masih terdampak. Perbaikan tersebut tetap perlu dijaga karena perubahan cuaca, kondisi lahan, dan potensi angin dapat memengaruhi perkembangan api.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah prioritas, terutama kawasan yang masih mengalami kekeringan atau memiliki potensi kebakaran. Pelaksanaan operasi dilakukan berdasarkan pemantauan dinamika atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi syarat. Strategi tersebut menjadi bagian dari penanganan terpadu, bersama pengerahan personel, peralatan pemadaman, dukungan logistik, serta pemantauan melalui teknologi penginderaan jauh.
Penguatan operasi dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Meski demikian, pemerintah tetap meminta seluruh unsur siaga sampai kondisi benar-benar stabil dan risiko karhutla menurun secara konsisten. Rapat tersebut dihadiri secara langsung dan virtual oleh sejumlah menteri koordinator, menteri terkait, pimpinan TNI dan Polri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, calon Kepala BPGMN, Gubernur Sumatra Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah, serta Pangdam dan Kapolda dari kedua provinsi tersebut. Kehadiran unsur pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam memastikan respons cepat, pembagian tugas, serta pemantauan berkelanjutan terhadap potensi karhutla.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
