Jakarta | PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyatakan dukungannya terhadap upaya dekarbonisasi di Asia melalui pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS). Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Utojo Danusaputro, dalam panel Japan CCUS Summit 2026 di Tokyo, Jepang, pada Senin (19/10/2026). Keikutsertaan PHE dalam forum tersebut mencerminkan perhatian perusahaan terhadap peran kerja sama lintas negara untuk mendorong pengembangan solusi penurunan emisi di kawasan.
Panel yang diikuti Dannif bertajuk “From Partnerships to Projects: Delivering Cross-Border CCS Between Japan and Asia”. Pembahasan ini menyoroti bagaimana kemitraan dapat diterjemahkan menjadi proyek CCS yang nyata, termasuk melalui koordinasi negara, perusahaan, dan pemangku kepentingan terkait. Dalam konteks tersebut, kerja sama regional dipandang penting karena rantai pengembangan CCS mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari penangkapan karbon hingga pengangkutan dan penyimpanan yang aman. Pertukaran pandangan di forum internasional juga membuka ruang untuk membahas kesesuaian pendekatan, kesiapan infrastruktur, serta peluang kolaborasi antarwilayah.
Indonesia dinilai mempunyai modal geologis yang besar untuk mendukung penyimpanan karbon. Selain potensi ruang penyimpanan bawah permukaan, letak geografis Indonesia berdekatan dengan pusat-pusat industri utama di Asia. Kedekatan ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kemitraan CCS lintas batas, terutama ketika negara atau kawasan industri membutuhkan pilihan penyimpanan yang memadai. Dengan posisi tersebut, Indonesia berpeluang mengambil peran regional dalam pengembangan ekosistem CCS, sepanjang kajian teknis, aspek keselamatan, regulasi, dan tata kelola disiapkan secara cermat.
Dukungan PHE terhadap dekarbonisasi melalui CCS sejalan dengan kebutuhan untuk mengembangkan berbagai solusi pengurangan emisi, khususnya pada sektor yang proses produksinya sulit dialihkan sepenuhnya dari penggunaan bahan bakar fosil. Namun, pengembangan teknologi ini memerlukan kolaborasi yang terukur dan kerangka pelaksanaan yang jelas. Dialog di Tokyo menjadi salah satu wadah untuk mempertemukan kepentingan dan membahas jalur dari kemitraan menuju proyek. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam pembicaraan tersebut dapat membantu memperkuat pemahaman mengenai peluang, tantangan, dan prasyarat agar potensi penyimpanan geologis dapat dikembangkan secara bertanggung jawab serta memberi manfaat bagi upaya dekarbonisasi kawasan Asia.
Dannif menilai keberhasilan kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) lintas negara tidak dapat diukur hanya dari besarnya kapasitas penyimpanan yang tersedia. Kapasitas memang menjadi bagian penting dari proyek, tetapi belum cukup untuk membuat perusahaan dan investor bersedia mengambil komitmen jangka panjang. Kerja sama semacam ini membutuhkan kepercayaan bahwa seluruh kerangka proyek dapat berjalan secara konsisten selama masa operasinya. Karena keputusan investasi akan terikat dalam rentang waktu panjang, kepastian perlu dibangun sejak awal, bukan hanya mengandalkan potensi teknis penyimpanan karbon.
Jangka waktu yang dibutuhkan, sekitar 20 hingga 30 tahun, membuat kepastian regulasi menjadi salah satu pilar utama. Investor dan industri penghasil emisi di Jepang perlu memahami aturan yang berlaku serta bagaimana risiko jangka panjang akan dikelola. Kejelasan tersebut membantu para pihak menilai komitmen yang harus diambil sepanjang umur proyek. Tanpa kepastian mengenai kerangka regulasi, keputusan investasi akan menghadapi ketidakjelasan yang sulit diselaraskan dengan horizon proyek. Bagi Dannif, aturan yang jelas menjadi dasar untuk menumbuhkan keyakinan bahwa kerja sama dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Pilar berikutnya adalah kejelasan kelembagaan yang terkoordinasi dan transparan. Dalam proyek lintas batas, investor dan industri perlu mengetahui bagaimana proses perizinan hingga pengawasan dikelola, termasuk ketika melibatkan lebih dari satu negara. Koordinasi yang terang membantu memperjelas peran kelembagaan, sementara transparansi membuat proses tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, proyek harus memiliki kelayakan finansial jangka panjang atau bankability. Artinya, bukan hanya kapasitas dan rancangan kerja sama yang perlu diperhatikan, melainkan juga kemampuan proyek untuk meyakinkan investor dari sisi pembiayaan. Ketiga pilar—kepastian regulasi, kelembagaan yang terkoordinasi dan transparan, serta bankability—menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan. Dengan landasan tersebut, kemitraan CCS lintas negara memiliki peluang lebih kuat untuk memperoleh dukungan investasi yang dibutuhkan selama rentang waktu proyek.
PHE memandang kemitraan CCS lintas negara sebagai hubungan strategis dua arah, bukan sekadar transaksi untuk menampung dan menyimpan karbon. Dalam skema ini, negara atau perusahaan yang menyediakan fasilitas penyimpanan, termasuk Pertamina, perlu memperoleh kepastian bahwa pasokan karbon dioksida (CO₂) akan tersedia dalam jumlah yang memadai dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, pihak industri yang menghasilkan emisi membutuhkan jalur penangkapan dan penyimpanan yang dapat diandalkan untuk mendukung rencana dekarbonisasi mereka. Karena itu, kemitraan perlu menyatukan kepentingan kedua belah pihak sejak tahap perencanaan.
Kepastian pasokan perlu ditopang kesiapan proyek penangkapan karbon di sisi industri, termasuk kejelasan jadwal, volume, dan perkembangan fasilitas yang akan memasok CO₂. Komitmen komersial berjangka panjang juga penting agar penyedia fasilitas dapat merencanakan kapasitas dan mengelola risiko investasi. Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan besarnya modal awal untuk membangun hub CCS. Sebelum injeksi berlangsung, proyek memerlukan studi karakterisasi untuk memahami kondisi geologi dan kapasitas penyimpanan, pengeboran sumur, pembangunan fasilitas injeksi, serta infrastruktur transportasi yang menghubungkan sumber emisi dengan lokasi penyimpanan. Investasi pada komponen-komponen ini tidak dapat bergantung pada transaksi sesaat atau permintaan yang belum pasti.
Menurut pendekatan yang didorong Dannif, membangun kepercayaan antarmitra menjadi bagian penting dari kesiapan proyek. Transparansi mengenai kapasitas penyimpanan, jadwal pengembangan, volume pasokan, dan kebutuhan investasi dapat membantu semua pihak menyelaraskan ekspektasi. Pengembangan infrastruktur berskala hub juga berpotensi melayani beberapa sumber emisi, sehingga fasilitas dapat direncanakan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, bukan proyek terpisah. Namun, skala tersebut memerlukan kolaborasi erat dengan pemerintah, lain untuk mendukung koordinasi kebijakan dan kepastian pengembangan. Dengan menggabungkan transparansi, dukungan pemerintah, kesiapan proyek penangkapan, dan kemitraan jangka panjang, hubungan lintas negara dapat tumbuh menjadi kerja sama yang lebih seimbang. Bagi PHE, fondasi ini memungkinkan penyedia fasilitas dan pemilik emisi berbagi risiko serta manfaat, sekaligus memberi dasar yang lebih kuat bagi investasi hub CCS di Indonesia dan peran regionalnya.
Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Pertamina Hulu Energi (PHE) menargetkan tercapainya tonggak penting bagi pengembangan penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) lintas negara. Sasaran utamanya ialah keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) untuk proyek CCS lintas batas komersial pertama di Asia-Pasifik, kemudian berlanjut hingga tahap injeksi karbon dioksida (CO₂). Target ini menjadi langkah penting untuk mengubah peluang kerja sama menjadi proyek yang dapat beroperasi, sekaligus membuktikan kelayakan rantai CCS lintas negara dalam skala komersial.
Menurut Direktur Utama PHE Dannif Danusaputro, keberhasilan proyek pertama akan menunjukkan bagaimana CO₂ dapat ditangkap di satu negara, diangkut secara aman melintasi perbatasan, dan disimpan secara permanen berdasarkan kerangka regulasi yang andal. Pengalaman nyata dari proses tersebut dapat membuka jalan bagi replikasi proyek serupa di kawasan. Proyek perintis juga menjadi sarana untuk menguji berbagai unsur penting, termasuk kepastian regulasi, kelayakan model bisnis, kesiapan solusi teknis, dan efektivitas struktur kemitraan. Hasil pengujian itu diharapkan memberikan pelajaran bagi pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional dalam merancang kolaborasi berikutnya secara lebih terukur dan bertanggung jawab.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Asia Zero Emission Community (AZEC), yang mendorong kerja sama untuk mencapai penurunan emisi di kawasan.
