Surabaya, 21 Juli 2026 – Upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap program prioritas pemerintah menjadi fokus utama Rapat Koordinasi Anggota Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Hotel Mövenpick Surabaya, Selasa (21/7/2026). Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.22 hingga 12.00 WIB itu diikuti sekitar 27 peserta dari unsur intelijen, TNI, Polri, kejaksaan, kementerian, hingga organisasi perangkat daerah, dengan penanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Jawa Timur, Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, memaparkan sejumlah perkembangan situasi strategis yang memerlukan perhatian bersama. Beberapa di antaranya menyangkut keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinamika isu korupsi yang berkembang di tingkat nasional, hingga potensi dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, rapat juga menyoroti berbagai isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari beredarnya informasi di media sosial mengenai pemasangan pagar besi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya yang memunculkan berbagai spekulasi, potensi kenaikan harga bahan pokok, keterbatasan stok BBM menjelang akhir bulan, hingga ancaman inflasi pada sektor pangan. Seluruh perkembangan tersebut dinilai perlu dipantau secara berkelanjutan agar tidak memicu keresahan maupun gangguan terhadap stabilitas daerah.
Aspek ancaman nonmiliter turut menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Kabinda Jawa Timur mengingatkan perlunya mengantisipasi berkembangnya polarisasi narasi terkait isu LGBTQ yang berpotensi memunculkan gesekan di masyarakat akibat perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung maupun yang menolak. Di sisi lain, peserta rapat juga membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, terutama ancaman kekeringan yang telah mendorong sebelas kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan, serta potensi retakan tanah di kawasan Lumpur Lapindo, Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menyampaikan bahwa dinamika aksi unjuk rasa terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi perhatian karena sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan kritik terhadap implementasi program tersebut. Ia juga menyinggung keberhasilan aparat mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional di Kabupaten Gresik dengan barang bukti sekitar 3,37 ton ganja sebagai salah satu indikator bahwa ancaman kejahatan transnasional masih memerlukan pengawasan lintas sektor yang kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Eddy memperkenalkan gagasan penguatan sistem intelijen daerah melalui proyek perubahan bertajuk Jatim Wani. Program tersebut dirancang sebagai mekanisme kolaborasi antarinstansi tanpa mengurangi kewenangan masing-masing lembaga, sehingga pertukaran informasi intelijen dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan komprehensif dalam menghadapi tantangan era cognitive warfare sekaligus mendukung proses pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara lebih efektif.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi sebelum ditutup pada pukul 12.00 WIB. Secara umum, seluruh rangkaian <a href="https://kejarberita.com/bhabinkamtibmas-polsek-cikupa-sambangi-kantor-desa-cibadak-perkuat-harkamtibmas/”>kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Forum koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antaranggota Kominda beserta seluruh instansi terkait dalam meningkatkan deteksi dini, mempercepat pertukaran informasi strategis, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Pewarta: Abdul Latif
Response (1)