Kota Yogyakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu dini hari, 11 November 2026. Kunjungan tersebut berlangsung beberapa jam setelah demonstrasi di kawasan Malioboro berakhir ricuh pada Selasa malam. Kedatangan kedua pejabat itu menjadi bagian dari peninjauan langsung terhadap situasi di sekitar gedung DPRD setelah kericuhan terjadi.
Kapolri tiba sekitar pukul 01.23 WIB, didampingi sejumlah tokoh dari unsur TNI dan Polri. Setibanya di lokasi, rombongan langsung melihat kondisi lapangan dan situasi di area gedung. Mereka juga meninjau peserta aksi yang telah diamankan polisi. Peninjauan tersebut memberi kesempatan kepada para pejabat untuk memperoleh gambaran langsung mengenai keadaan pascademonstrasi, termasuk penanganan terhadap massa yang berada dalam pengamanan aparat.
Langkah mendatangi lokasi pada dini hari itu dilakukan setelah rangkaian aksi di Malioboro berujung pada kericuhan. Kehadiran Kapolri dan Wakil Ketua DPR RI di Gedung DPRD DIY menempatkan perhatian pada kondisi keamanan serta proses penanganan yang sedang berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, fokus yang terlihat dari kegiatan rombongan adalah memeriksa keadaan di lapangan dan melihat langsung peserta aksi yang telah diamankan, bukan hanya menerima laporan dari pihak terkait.
Dengan meninjau lokasi secara langsung, jajaran yang hadir dapat melihat situasi gedung DPRD setelah insiden dan kondisi para peserta aksi dalam pengamanan polisi. Kunjungan ini berlangsung pada waktu yang berdekatan dengan berakhirnya demonstrasi, ketika penanganan dampak kericuhan masih menjadi perhatian. Informasi mengenai kedatangan rombongan, waktu tiba, serta kegiatan peninjauan menjadi bagian penting untuk menjelaskan respons awal setelah aksi di kawasan Malioboro berubah ricuh. Kapolri datang bersama Wakil Ketua DPR RI dan sejumlah tokoh TNI-Polri, lalu memeriksa lapangan serta peserta aksi yang diamankan aparat.
Kedatangan Kapolri ke lokasi demonstrasi di Gedung DPRD DIY bertujuan untuk melihat secara langsung penanganan aksi yang berujung ricuh. Ia ingin memastikan seluruh jajaran kepolisian menjalankan tugas sesuai prosedur, termasuk dalam mengendalikan massa dan merespons situasi di lapangan. Peninjauan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi langkah petugas serta memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan rangkaian peristiwa yang terjadi.
Suyudi menyampaikan bahwa dirinya ingin melihat sendiri bagaimana anggota kepolisian menangani demonstrasi tersebut. Pemeriksaan terhadap tindakan petugas penting dilakukan agar penanganan berlangsung secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi unjuk rasa yang berkembang menjadi kericuhan, evaluasi diperlukan untuk menilai apakah setiap langkah aparat telah sesuai ketentuan serta mempertimbangkan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas.
Selain meninjau tindakan aparat, kepolisian akan mengusut dugaan perusakan dan penggunaan barang-barang berbahaya dalam aksi. Suyudi menyebut adanya dugaan keterlibatan benda seperti molotov dan senjata tajam. Namun, informasi tersebut masih perlu ditelusuri melalui penyelidikan dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Penyidik perlu mengumpulkan keterangan, memeriksa bukti yang ditemukan, serta menyusun kronologi secara cermat sebelum menarik kesimpulan.
Suyudi juga menyatakan bahwa pihaknya ingin mengungkap siapa yang diduga sengaja membawa barang-barang tersebut ke lokasi demonstrasi. Penyelidikan diharapkan dapat menjelaskan apakah benda-benda itu benar dibawa untuk digunakan dalam aksi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana dugaan perusakan terjadi. Proses tersebut perlu dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah bagi setiap pihak yang diperiksa.
Langkah peninjauan dan penyelidikan ini mencakup dua hal yang saling berkaitan: memastikan prosedur kepolisian dipatuhi sekaligus menelusuri dugaan pelanggaran hukum selama kericuhan. Kepolisian diharapkan menyampaikan perkembangan secara transparan setelah pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, penanganan perkara dapat memberikan kejelasan mengenai peristiwa di Gedung DPRD DIY tanpa mendahului hasil penyelidikan maupun menetapkan kesalahan sebelum proses hukum selesai.
Suyudi menyoroti demonstrasi di sekitar Gedung DPRD DIY yang berlangsung melewati pukul 18.00 WIB. Waktu tersebut, menurutnya, merupakan batas toleransi kepolisian terhadap berlangsungnya aksi. Namun, situasi di lapangan masih berkembang hingga larut malam, bahkan ketika waktu telah menunjukkan sekitar pukul 01.00 WIB. Lamanya kegiatan dan kondisi yang menyertainya menjadi perhatian aparat, terutama dalam menilai bagaimana aksi berlangsung setelah batas waktu tersebut terlewati. Kepolisian perlu memeriksa rangkaian kejadian secara cermat sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai tujuan maupun pihak-pihak yang terlibat.
Dalam penyelidikan, polisi akan mendalami apakah demonstrasi itu semata-mata bertujuan menyampaikan pendapat atau disertai maksud lain. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya upaya sengaja untuk merusak fasilitas umum. Penilaian tersebut tidak akan dilakukan hanya berdasarkan satu bagian dari kejadian, melainkan dengan mengurai informasi dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, aparat dapat membedakan tindakan penyampaian aspirasi dari perbuatan yang diduga melanggar hukum. Suyudi menekankan bahwa proses pendalaman masih berjalan, sehingga belum ada kesimpulan akhir yang dapat disampaikan terkait motif aksi maupun kemungkinan adanya rencana tertentu.
Ketika ditanya apakah kericuhan tersebut memiliki kaitan dengan gerakan makar, Suyudi menjawab, “Wah, belum.” Jawaban itu menunjukkan bahwa dugaan tersebut belum dapat dipastikan pada tahap ini. Ia meminta masyarakat dan media bersabar sambil memberi ruang kepada anggota kepolisian untuk mengurai serta menyelidiki kejadian. Aparat masih mengumpulkan dan mencermati keterangan yang relevan sebelum menentukan arah penanganan lebih lanjut. Karena itu, berbagai dugaan mengenai penyebab kericuhan perlu diperlakukan secara hati-hati sampai penyelidikan menghasilkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian akan menyampaikan perkembangan setelah proses pemeriksaan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jalannya demonstrasi hingga malam hari.
Demonstrasi yang berlangsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Selasa, 10 November 2026, berakhir ricuh pada malam hari. Aksi yang awalnya berlangsung di sekitar pusat kota itu kemudian memanas di depan Gedung DPRD DIY. Kericuhan di lokasi tersebut disebut mencapai puncaknya sekitar pukul 20.00 WIB, ketika situasi massa dan petugas semakin tegang.
Untuk memukul mundur massa dari area gedung, polisi mengerahkan mobil water cannon dan menggunakan gas air mata. Upaya tersebut berlangsung saat kerumunan masih berada di sekitar lokasi aksi. Dalam perkembangan berikutnya, massa melempar batu dan menyalakan kembang api ke arah petugas. Rangkaian tindakan itu menandai memburuknya keadaan di depan Gedung DPRD DIY, sementara kericuhan tidak hanya terpusat di satu titik.
Informasi mengenai kejadian tersebut menyebut beberapa lokasi lain sebagai titik meluasnya kericuhan. Area yang disebut mencakup Jalan Margo Utomo, atau kawasan Tugu Pal Putih, serta Pasar Kranggan. Kericuhan juga dilaporkan meluas ke Jalan Jenderal Soedirman dan Bundaran UGM. Dengan demikian, peristiwa yang bermula dalam rangkaian demonstrasi di kawasan Malioboro berkembang ke sejumlah ruas dan kawasan di Kota Yogyakarta.
Urutan kejadian memperlihatkan perubahan situasi dari demonstrasi di pusat kota menjadi kericuhan yang memuncak pada malam hari di depan gedung DPRD. Penggunaan water cannon dan gas air mata oleh polisi, disusul pelemparan batu serta penyalaan kembang api ke arah petugas, menjadi bagian dari rangkaian yang dilaporkan. Penyebutan sejumlah titik di sekitar kota menggambarkan luas wilayah yang terdampak oleh meluasnya kericuhan, tanpa mengubah titik puncak kejadian yang disebut berada di depan Gedung DPRD DIY sekitar pukul 20.00 WIB.
Baca juga: Pergantian Dirtipidum Bareskrim dalam Penanganan Kasus Lakban Diplomat Kemlu | Upaya ini bertujuan memastikan korban mendapatkan perlindungan penuh selama proses penanganan kasus berlangsung | Rangkaian Kabar Nasional: Banjir Bandang Padang, Mutasi Polri, dan Tantangan Penanganan Karhutla
43 kunjungan
