JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI–Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan FKPPI harus tetap menjadi organisasi perjuangan, bukan alat politik atau kendaraan untuk mencari kekuasaan. FKPPI lahir dari semangat pengabdian dan nilai-nilai perjuangan keluarga besar TNI–Polri sehingga orientasi utamanya harus tetap membangun bangsa, menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, FKPPI harus bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak boleh kehilangan jati dirinya hanya karena kepentingan perebutan kekuasaan.
“FKPPI adalah alat perjuangan, bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara. Boleh anggotanya memiliki pilihan politik yang berbeda, tetapi ketika berada di dalam FKPPI, kepentingan yang diperjuangkan harus kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bamsoet saat menghadiri Perayaan HUT ke-48 FKPPI di Bidakara Jakarta, Sabtu (12/9/2026).
Hadir antara lain Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna R Legawati, Ketua SC Duddy Makmun Murod, Bambang Indra Utoyo, Adi Tahir, Agun Gunanjar, Didin, Ketua dan Sekretaris FKPPI provinsi seluruh Indonesia.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini mengingatkan, di usia ke-48 tahun FKPPI perlu melakukan transformasi menjadi organisasi modern yang mampu menjawab perubahan zaman sekaligus memperkuat peran generasi penerus keluarga besar TNI–Polri dalam pembangunan nasional. FKPPI memiliki modal sosial, jaringan organisasi dan semangat kebangsaan yang kuat untuk menjadi kekuatan sipil strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional serta mendorong terwujudnya kedaulatan ekonomi, kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.
“FKPPI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Semangat bela negara hari ini harus diwujudkan ke dalam kerja nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, menjaga ketahanan pangan dan energi, memperkuat literasi digital, sampai ikut melindungi masyarakat dari berbagai ancaman nonmiliter. Inilah bentuk bela negara yang relevan dengan tantangan Indonesia modern,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua KADIN Indonesia ini menuturkan, tantangan bangsa saat ini jauh lebih kompleks. Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat muncul melalui tekanan ekonomi, perang dagang, gangguan rantai pasok, ketergantungan teknologi, serangan siber, disinformasi, perubahan iklim, krisis pangan dan energi, hingga kesenjangan sosial. Karena itu, konsep bela negara harus dipahami sebagai kesediaan setiap warga negara untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang keahlian dan profesinya. FKPPI dengan basis keluarga besar TNI–Polri mempunyai posisi strategis untuk menjadi salah satu penggerak kesadaran tersebut.
“Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata. Pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan, petani yang meningkatkan produksi pangan, anak muda yang membangun usaha berbasis teknologi, akademisi yang menghasilkan inovasi, pekerja yang menjaga produktivitas, serta masyarakat yang melawan hoaks dan menjaga persatuan, semuanya sedang melakukan bela negara. FKPPI harus mampu mengonsolidasikan seluruh potensi itu menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang produktif,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menjelaskan, momentum transformasi tersebut semakin penting karena perekonomian nasional memang menunjukkan daya tahan, tetapi pekerjaan rumah untuk memastikan pertumbuhan dirasakan seluruh lapisan masyarakat masih besar. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen. PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2026 mencapai Rp6.552,1 triliun. Namun, pada Maret 2026 masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin atau 8,07 persen dari populasi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa tinggi pertumbuhan PDB, melainkan seberapa besar pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, menaikkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Karena itu, FKPPI harus mengambil bagian dalam memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak langsung di tingkat masyarakat,” urai Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, transformasi FKPPI harus menyentuh generasi muda. Anak-anak muda dari keluarga besar TNI–Polri harus dipersiapkan menjadi generasi yang memiliki kompetensi, daya saing, kemampuan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. FKPPI dapat menjadi ruang untuk mempertemukan generasi muda dengan dunia pendidikan, industri, perbankan, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha serta komunitas profesional. Dengan jaringan tersebut, FKPPI dapat membantu memperluas akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, permodalan, pemasaran dan penciptaan lapangan kerja.
“Generasi muda FKPPI harus menjadi penerus nilai perjuangan sekaligus pencipta masa depan. Kita perlu mencetak pengusaha muda, profesional, teknokrat, akademisi, inovator, pekerja kreatif dan pemimpin daerah dari keluarga besar FKPPI. Kalau ini berhasil, FKPPI akan menjadi wadah kaderisasi sosial ekonomi yang sangat kuat bagi bangsa,” pungkas Bamsoet.
Pewarta: Abdul Latif
