Jakarta | Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut sejumlah proyek dalam negeri sebagai bukti nyata penerapan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi telah diwujudkan melalui pengembangan berbagai kegiatan industri yang memanfaatkan sumber daya alam secara lebih terintegrasi.
Proyek-proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk . Pengembangannya juga mencakup tahapan industri lanjutan yang menghasilkan barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengolahan berlangsung melalui rangkaian proses yang lebih panjang, mulai dari pemanfaatan komoditas dasar, produksi bahan baku industri, hingga pembuatan produk akhir yang dapat digunakan oleh konsumen maupun sektor manufaktur lainnya.
Dalam penjelasannya, Juda Agung menempatkan proyek-proyek itu sebagai bagian dari penerapan kebijakan yang mendorong perubahan struktur kegiatan ekonomi. Sumber daya alam tidak berhenti pada tahap ekstraksi atau penjualan dalam bentuk awal, melainkan diproses melalui fasilitas industri di dalam negeri. Perluasan tersebut mencakup pembangunan kapasitas produksi, penguatan keterkaitan antarindustri, serta pengembangan produk yang memiliki tingkat pengolahan lebih tinggi.
Konteks penyampaian pernyataan itu berkaitan dengan pembahasan mengenai arah pembangunan industri dan pemanfaatan sumber daya nasional. Melalui proyek hilirisasi, kegiatan ekonomi mencakup lebih banyak tahapan dibandingkan sekadar pengolahan awal bahan mentah. Contohnya terlihat pada pengembangan ekosistem industri yang menghubungkan ketersediaan komoditas, proses pemurnian dan pengolahan, produksi komponen, hingga manufaktur produk yang memiliki kegunaan lebih luas.
Juda Agung juga menegaskan bahwa keberadaan proyek-proyek tersebut menjadi gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan hilirisasi di tingkat domestik. Penyampaian ini menyoroti proses pengembangan industri dari sektor berbasis sumber daya menuju kegiatan produksi yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, sebagaimana dibahas dalam forum kebijakan tersebut.
Juda menyampaikan bahwa kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara, menjadi salah satu contoh utama pengembangan ekosistem hilirisasi nikel di Indonesia. Menurut keterangannya, kawasan tersebut menunjukkan dorongan pemerintah untuk membangun rangkaian kegiatan hilirisasi yang terintegrasi, khususnya melalui pengembangan ekosistem nikel dan produksi kendaraan listrik. Penjelasan itu disampaikan sebagai bagian dari gambaran mengenai langkah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nikel melalui kegiatan industri di dalam negeri.
Dalam keterangannya, Juda menyebut telah dilakukan groundbreaking untuk 11 ekosistem hilirisasi nikel di Weda Bay. Ia juga menyampaikan bahwa kawasan tersebut mencatat ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Informasi itu menjadi salah satu penanda penting dalam pelaksanaan program hilirisasi yang dikembangkan di kawasan industri tersebut. Juda menegaskan bahwa rangkaian pembangunan dan kegiatan ekspor itu berada dalam satu program yang memiliki nilai investasi besar.
Juda menyebut nilai investasi program tersebut mencapai US$10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun. Ia juga menerangkan bahwa presiden baru saja meluncurkan ekspor baterai di Weda Bay dalam kerangka program senilai Rp180 triliun. Keterangan tersebut menempatkan Weda Bay sebagai contoh proyek yang disampaikan dalam pembahasan mengenai penguatan hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dengan demikian, informasi mengenai groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel, ekspor perdana baterai kendaraan listrik, serta nilai investasi program disampaikan Juda sebagai bagian dari perkembangan proyek di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara.
Contoh kedua yang diangkat Juda adalah fasilitas perakitan mobil BYD di Subang Smartpolitan Industrial Park, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi berlanjut menuju kegiatan manufaktur kendaraan. Lokasinya berada di kawasan industri yang dirancang untuk mendukung aktivitas produksi, investasi, dan keterhubungan antarpelaku industri.
Fasilitas tersebut dikelola oleh PT BYD Auto Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp11,6 triliun. Dalam perencanaannya, pabrik ini memiliki kapasitas maksimal hingga 150 ribu unit per tahun. Besaran investasi dan kapasitas itu mencerminkan skala pengembangan industri kendaraan listrik yang diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok serta manufaktur otomotif regional.
Dari sisi ketenagakerjaan, fasilitas BYD di Subang diproyeksikan menyerap hingga lebih dari 20 ribu tenaga kerja lokal ketika pabrik beroperasi penuh. Proyeksi tersebut mencakup dampak langsung dari kegiatan fasilitas maupun peluang yang dapat muncul pada sektor pendukung di sekitarnya. Dengan demikian, investasi ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam bidang manufaktur berteknologi tinggi.
Fasilitas itu diresmikan pada September 2026. Menurut Juda, peresmian tersebut memperluas rantai industri Indonesia ke tahap manufaktur kendaraan listrik. Perkembangan ini menjadi bagian dari agenda hilirisasi yang menghubungkan sumber daya, industri komponen, dan perakitan kendaraan dalam satu ekosistem. Penempatan fasilitas di Subang juga mempertegas peran kawasan industri dalam mendukung transformasi sektor otomotif nasional, tanpa membatasi pengembangan hilirisasi hanya pada tahap pengolahan material.
Hilirisasi didorong sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi Indonesia. Pendekatan ini tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi mengarahkan kegiatan produksi menuju barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan mengembangkan tahapan pengolahan di dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu memperluas jenis produk yang dihasilkan dan meningkatkan kemampuan manufaktur nasional. Hilirisasi juga berkaitan dengan upaya membangun kapasitas produksi yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan bertumpu pada pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan proses kerja yang lebih maju.
Kompleksitas ekonomi merupakan indikator yang mengukur kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang membutuhkan kombinasi pengetahuan, keahlian, teknologi, serta proses produksi yang semakin kompleks. Berdasarkan rujukan Harvard Growth Lab sebagaimana disebutkan sumber, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 140 negara. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama dalam menghasilkan produk yang memerlukan tingkat pengetahuan dan teknologi lebih tinggi. Dalam perbandingan yang sama, Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Thailand, dan India.
Posisi itu lain berkaitan dengan struktur ekspor yang sebagian masih bertumpu pada produk berbasis sumber daya alam serta barang dengan tingkat kompleksitas rendah hingga menengah. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat keterkaitan pengolahan bahan baku, penguasaan teknologi, dan pengembangan kemampuan industri. Karena itu, manufaktur nasional perlu didorong untuk beralih menuju produksi bernilai tambah tinggi. Perubahan tersebut dapat membantu Indonesia menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Hilirisasi menjadi jalur untuk memperkuat proses tersebut melalui pengembangan produk dan kegiatan industri yang semakin beragam serta kompleks.
Baca juga: Inisiatif Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya: Tender Terbuka untuk Program Listrik Desa 2026 | Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi
