KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 15 September 2026, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah menerapkan kebijakan inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Kampung Pancasila. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial, pemahaman dan pengamalan Pancasila harus diperkuat, terutama di level komunitas.
Salah satu komponen kunci dari kebijakan ini adalah sistem penghargaan yang diperkenalkan untuk mendorong perangkat daerah dalam pembinaan Kampung Pancasila. Melalui pemberian simbol, berupa bendera putih dan bendera hitam, perangkat daerah diharapkan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Bendera putih akan diberikan kepada kategori pembinaan yang berhasil, sebagai pengakuan atas usaha dan prestasi yang diraih. Sebaliknya, bendera hitam akan diberikan bagi kategori yang dianggap gagal, agar menjadi introspeksi dan dorongan untuk perbaikan.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dengan lebih baik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya pengawasan dan penilaian yang terstruktur, diharapkan pembinaan Kampung Pancasila dapat berlangsung lebih efektif. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila.
Masyarakat yang terlibat langsung dalam kampung tersebut dapat merasakan dampak positif dari setiap keberhasilan yang dicapai oleh perangkat daerah. Hal ini juga diharapkan dapat membangun rasa kebersamaan dan cinta tanah air, yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila. Inisiatif ini menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila.
Setiap Rukun Warga (RW) di daerah diberikan perhatian yang signifikan dalam menjalankan visi dan misi program Kampung Pancasila. Dalam konteks ini, penempatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengampu menjadi suatu langkah strategis yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat setempat. ASN tersebut dipandang sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam mendorong dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang berbasiskan nilai-nilai Pancasila.
Pentingnya peran ASN dalam pengembangan masyarakat lokal tidak dapat diabaikan. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat serta memberikan arahan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya-aspek ini mencakup penguatan kebudayaan, pendidikan, dan sektor ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. ASN sebagai penggerak di setiap RW diharapkan mampu mengintegrasikan program-program pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta harmoni dalam pengelolaan wilayah.
Selain itu, ASN pengampu juga memiliki tugas untuk memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat. Ini mencakup bimbingan mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Melalui pendekatan ini, ASN diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dengan demikian, peran ASN tidak hanya terbatas pada administrasi, melainkan juga dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya di lingkup RW. Tanggung jawab ini menjadikan mereka garda depan dalam pelaksanaan program Kampung Pancasila, di mana keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kinerja ASN penggawa di setiap daerah.
Eri Cahyadi, dalam paparan mengenai evaluasi kinerja perangkat daerah, menekankan pentingnya keberhasilan dalam membina Kampung Pancasila sebagai salah satu indikator penting. Kampung Pancasila, yang merupakan inisiatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat komunitas, diharapkan dapat menjadi contoh nyata penguatan ideologi dan karakter bangsa. Melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis, keberhasilan ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa aspek yang relevan.
Salah satu simbol yang digunakan dalam sistem evaluasi ini adalah bendera putih dan bendera hitam. Bendera putih akan menjadi tanda pengakuan terhadap perangkat daerah yang telah berhasil dalam pembinaan Kampung Pancasila. Ini mencerminkan implementasi yang efektif dari program-program yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan nilai-nilai Pancasila dan menjalin kerjasama di level lokal. Sebaliknya, bendera hitam akan menjadi sinyal bahwa terdapat kelemahan dalam kinerja aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut, menunjukkan perlunya perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas mereka.
Indikator lain yang bisa digunakan dalam evaluasi ini mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, keberhasilan dalam mengimplementasikan program-program pembinaan, serta dampak positif yang timbul dari berbagai kegiatan di lapangan. Setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan indikator spesifik yang sesuai dengan konteks dan kondisi daerah masing-masing, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara akurat dan efektif.
Dengan penilaian yang komprehensif ini, diharapkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mendukung Kampung Pancasila akan semakin terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Keberhasilan pembinaan bukan hanya diukur dari kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana hasil dari pembinaan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya.
Wali Kota mengungkapkan harapannya terkait implementasi program Kampung Pancasila yang dirancang bukan sekadar menjadi formalitas belaka. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat. Pengembangan Kampung Pancasila diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran warga tentang nilai-nilai Pancasila, dengan penekanan dalam praktik sehari-hari.
Untuk mencapai hasil yang optimal dari program ini, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Partisipasi aktif dari warga dalam menjaga lingkungan serta membangun wilayah mereka sendiri diyakini dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program Kampung Pancasila. Dengan kata lain, ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki program ini, mereka lebih cenderung untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Wali Kota berharap agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif dari program ini, tetapi juga menjadi agen perubahan. Melalui kesadaran kolektif dan usaha bersama, warga dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan beradab, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Setiap individu dan kelompok diharapkan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal.
Implementasi program ini juga mengharuskan adanya sinergi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dukungan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah lokal akan memperkuat komitmen untuk menjalankan program Kampung Pancasila dengan lebih efektif.
Dengan adanya harapan yang kuat dari Wali Kota, diharapkan bahwa seluruh elemen masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan keberhasilan program ini. Perubahan menuju masyarakat yang lebih baik tidak dapat terjadi hanya dengan pendekatan top-down; sebaliknya, harus melibatkan semua lapisan masyarakat dalam prosesnya. Hanya dengan demikian, program Kampung Pancasila dapat menjadi alat yang efetif untuk membangun karakter dan kesadaran warga menuju kehidupan yang lebih harmonis dan produktif.
