Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya membuka akses pasokan minyak mentah dari sejumlah negara di tengah gejolak pasokan global. Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung dengan beberapa pemerintah, termasuk negara-negara di kawasan Afrika. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kebutuhan minyak mentah nasional tetap terpenuhi ketika situasi geopolitik dunia masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Dalam keterangannya pada sebuah acara di Djakarta Theatre, Jakarta, 12 Oktober 2026, Bahlil menceritakan proses lobi yang dilakukan untuk mencari sumber pasokan alternatif. Ia menjelaskan bahwa diplomasi energi tidak hanya mengandalkan hubungan formal antarpemerintah, tetapi juga membutuhkan pendekatan personal agar pembicaraan dapat berlangsung lebih terbuka. Bagi Indonesia, diversifikasi pemasok dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan distribusi dan menjaga kesinambungan kebutuhan energi dalam negeri.
Saat membahas komunikasi dengan pihak Afrika, Bahlil menggambarkan pendekatan humanis yang ia gunakan. Ia menyampaikan kelakar mengenai kesamaan warna kulit sebagai cara mencairkan suasana dan membangun kedekatan dengan lawan bicara. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai inti kebijakan, melainkan sebagai gambaran mengenai gaya komunikasi yang dipilihnya dalam menjalankan diplomasi. Dengan bahasa yang lebih informal, ia berusaha menciptakan rasa akrab sebelum memasuki pembahasan mengenai kerja sama pasokan minyak.
Cara tersebut menunjukkan bahwa diplomasi energi dapat berlangsung melalui kombinasi negosiasi strategis dan hubungan antarmanusia. Di balik gaya penyampaiannya yang ringan, terdapat kepentingan serius untuk menjamin ketersediaan bahan baku kilang dan stabilitas energi nasional. Kontak dengan negara-negara Afrika menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam memperluas jaringan pemasok, terutama ketika konflik dan ketegangan geopolitik berpotensi memengaruhi arus perdagangan minyak dunia.
Pengakuan Bahlil juga memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha bergerak proaktif, bukan hanya menunggu perubahan kondisi pasar. Lobi tersebut diarahkan untuk memperoleh kepastian pasokan sekaligus menjaga ruang negosiasi Indonesia dengan berbagai mitra internasional. Dengan demikian, pendekatan diplomatik yang disertai komunikasi personal menjadi instrumen penting dalam menghadapi ketidakpastian minyak mentah global.
Pemerintah perlu memperluas pencarian sumber minyak mentah karena ketahanan pasokan tidak dapat hanya bergantung pada jalur dan negara pemasok tertentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai, ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat memengaruhi stabilitas arus perdagangan energi. Setiap eskalasi berpotensi menghambat pelayaran, meningkatkan biaya pengangkutan, serta memperpanjang waktu pengiriman minyak menuju negara konsumen, termasuk Indonesia. Karena itu, diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan terhadap kebutuhan dalam negeri.
Bahlil juga menyoroti dinamika yang berkaitan dengan Haiti dan Arab Saudi sebagai bagian dari perkembangan global yang perlu dicermati. Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarnegara, konflik regional, dan keamanan jalur pelayaran saling berkaitan dalam menentukan kelancaran distribusi energi. Menurutnya, situasi geopolitik saat ini sulit diprediksi. Perubahan kebijakan, munculnya konflik baru, atau gangguan terhadap fasilitas dan rute strategis dapat berlangsung cepat, lalu berdampak pada harga serta ketersediaan minyak mentah di pasar internasional. Indonesia perlu memperhitungkan seluruh kemungkinan itu ketika merancang kebijakan energi.
Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, Menteri ESDM harus terus melakukan lobi kepada berbagai negara untuk membuka dan memperkuat alternatif kerja sama pasokan. Diplomasi ini mencakup penjajakan sumber minyak baru, penguatan hubungan dengan pemasok yang telah ada, serta pembahasan mekanisme pengiriman yang lebih aman dan fleksibel. Upaya tersebut bukan sekadar langkah komersial, melainkan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional. Diplomasi energi memungkinkan pemerintah merespons perubahan global secara lebih cepat, memastikan kebutuhan minyak mentah tetap terpenuhi, dan membatasi dampak gangguan logistik terhadap perekonomian Indonesia.
Gangguan geopolitik kembali menempatkan jalur distribusi minyak pada posisi yang sangat penting bagi Indonesia. Salah satu jalur yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, yang sebelumnya digunakan untuk mengalirkan sebagian pasokan minyak mentah dari kawasan Arab Saudi menuju Indonesia. Ketika situasi geopolitik kembali memengaruhi Arab Saudi, kelancaran distribusi melalui jalur tersebut ikut terganggu. Kondisi ini membuat pemerintah perlu meninjau kembali ketergantungan terhadap rute dan sumber pasokan yang selama ini digunakan.
Bahlil menyampaikan bahwa 23 persen minyak mentah Indonesia sebelumnya berasal dari jalur yang berkaitan dengan kawasan tersebut. Angka itu menunjukkan bahwa gangguan pada distribusi dari Arab Saudi dan perjalanan melalui Selat Hormuz tidak dapat dipandang sebagai persoalan terbatas. Perubahan situasi di kawasan tersebut mendorong pemerintah untuk bergerak mencari alternatif, agar kebutuhan pasokan dapat tetap dipenuhi melalui sumber lain yang tersedia.
Dalam upaya tersebut, pemerintah perlu menjajaki pasokan dari negara lain, termasuk dari kawasan Afrika. Pilihan terhadap sumber alternatif menjadi bagian dari langkah diplomasi minyak yang dilakukan untuk merespons perubahan jalur distribusi. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan ketersediaan minyak mentah, tetapi juga memastikan komunikasi dengan berbagai pihak berlangsung secara intensif selama proses pencarian pasokan pengganti.
Besarnya kebutuhan untuk melakukan pendekatan kepada pemasok turut tercermin dalam pengakuan Bahlil mengenai intensitas lobi minyak. Ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut membuatnya tidak dapat beristirahat terlalu lama. Pernyataan itu menggambarkan bagaimana perubahan situasi pasokan menuntut perhatian dan koordinasi yang berkelanjutan. Ketika jalur yang sebelumnya berperan penting mengalami gangguan, pencarian sumber alternatif dari negara lain, termasuk Afrika, menjadi agenda yang harus terus dijalankan melalui diplomasi dan lobi yang aktif.
Pemerintah membuka kemungkinan membeli minyak mentah dari Arab Saudi setelah negara tersebut menurunkan harga jual untuk pasar Asia pada periode November 2026. Namun, peluang itu belum otomatis menjadi keputusan pembelian. Pemerintah perlu menilai dua pertimbangan utama, yaitu efisiensi harga bagi kepentingan negara serta kesesuaian seluruh proses dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, penawaran yang lebih murah harus terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan nasional, mekanisme pengadaan, dan ketentuan hukum yang mengatur pembelian minyak.
Arab Saudi menetapkan official selling price minyak mentah untuk pasar Asia sebesar 5 dolar AS per barel di bawah rata-rata harga minyak Oman dan Dubai. Tingkat tersebut turun 3 dolar AS dibandingkan harga pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data yang disebut dalam sumber, diskon ini merupakan yang terbesar sejak Juni 2020. Kebijakan harga tersebut menunjukkan upaya Saudi mempertahankan daya saing minyaknya di pasar Asia, ketika kawasan ini tetap menjadi salah satu tujuan utama ekspor energi Arab Saudi.
Penurunan harga juga diberlakukan secara lebih besar oleh Saudi Aramco untuk minyak mentah dengan karakteristik lebih berat, seperti Arab Medium dan Arab Heavy, yang dipasarkan ke Asia. Harga kedua jenis minyak itu dipangkas sebesar 5 dolar AS per barel. Sebaliknya, harga untuk pembeli di Eropa Barat Laut dan kawasan Mediterania justru dinaikkan, sehingga kebijakan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan strategi berdasarkan kondisi masing-masing pasar regional.
Bagi Indonesia, selisih harga tersebut dapat menjadi peluang untuk memperoleh pasokan dengan biaya yang lebih efisien. Kendati demikian, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh mengenai manfaat ekonominya dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah tidak semata-mata menjadikan potongan harga sebagai dasar pembelian, melainkan juga mempertimbangkan transparansi, kebutuhan pasokan, serta kepentingan negara dalam jangka panjang.
Baca juga: Kenaikan Saham Emiten Minyak di Tengah Lonjakan Harga Minyak Brent | Memperkuat Diplomasi Budaya Melalui Pembelajaran Seni | Optimisme Perbankan di Kuartal III-2026 di Tengah Ketidakpastian Global
