AHU PERUBAHAN LIN HASIL MUBESLUB SURABAYA RESMI TERBIT, DPD Bilang : OKNUM PEMBUAT GADUH HARUS HENTIKAN FITNAH

Jakarta – Legalitas DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN) hasil MUBESLUB Surabaya 30 Mei – 1 Juni 2025 telah resmi tercatat di Kemenkumham RI dengan terbitnya AHU Perubahan Tahun 2026.

Pengesahan ini sekaligus menutup polemik terkait kepengurusan LIN yang sempat diupayakan oknum tertentu yang mau Kedeta

Kronologi: Dari AHU 2017 ke AHU 2026
Ketua DPD Papua Barat Daya menjelaskan alur sejarah legalitas LIN:

1. AHU Tahun 2017: Merupakan legalitas awal LIN. Masa bhaktinya telah habis.
2. Perubahan 2025: Di tahun 2025 dilakukan perubahan AD/ART sesuai aturan organisasi dan di ambil alih oleh Pendiri karena masa Bhakti Habis dan tidak ada Laporan sama sekali serta punya Hutang Pajak dan di selesaikan oleh Ketua Dewan pendiri sekaligus 2025 jadi Ketua Umum yaitu Gus Robi Irawan Wiratmoko. Namun dalam perjalanan menuju 1 Tahun Oknum pengurus Harian melakukan upaya “kudeta” oleh Sekjend Antoni Pane saat itu dan koordinasi dengan DPD DPD di hubungi tapi DPD DPD tidak percaya dan mereka kumpulkan Bukti saat di Adakan Rakernas Separuh lebih DPD yang Hadir usulkan MUBESLUB jadilah Mubeslub LIN surabaya di 30Mei – 1juni 2026 di surabaya dan saat itu Antoni Pane dan Kroni tidak Hadir di Mubeslub padahal 1 bulan sudah di beritahu Bukti ada semuanya
3. MUBESLUB SURABAYA 2026: Untuk menyelamatkan organisasi, maka sesuai AD ART Mubeslub boleh di lakukan setelah 1 tahun MUBESLUB di Surabaya. Forum tertinggi ini memilih Gus Robi Irawan Wiratmoko sebagai Ketum dan menyusun kepengurusan baru serta ada perubahan AD ART BARU.
4. AHU PERUBAHAN 2026: Hasil MUBESLUB tersebut diajukan dan resmi terbit AHU Perubahan Tahun 2026 dari Kementrian HUKUM no. ….

“Jadi jelas. AHU 2017 dan 2025 sudah selesai. Yang berlaku sekarang AHU 2026 hasil MUBESLUB. Semua sudah sesuai AD/ART,” ujar Ketua DPD LIN yang Ikuti Mubeslub surabaya

Tegaskan: Stop Fitnah dan Bikin Gaduh
Pihak DPD-DPC LIN se-Indonesia menyayangkan masih adanya oknum yang menyebarkan fitnah terkait legalitas.

“Kalau oknum yang tidak sadar diri akan selalu bikin gaduh. Karena tidak bisa sadar siapa dirinya. SK, AD/ART, AHU dan pemberhentian Sekjend dan Kroninya semua sudah jelas di Kementerian Hukum dan ingat kementerian tidak terbitkan bila tidak jelas berita acara Jelas . Jangan lagi memecah belah,” tegas salah satu Pengurus DPD.

Panglima Komando DPP LIN menambahkan, “LIN sekarang fokus kerja. Kawal rakyat, bukan kawal ego pribadi. Yang merasa LIN, taat pada Ketum Gus Robi dan AHU 2026. Titik.”

Imbauan ke Seluruh DPD/DPC

DPP LIN mengimbau seluruh DPD dan DPC untuk:
1. Segera tertib administrasi ke Kesbangpol masing-masing menggunakan AHU 2026.
2. Tidak melayani kegiatan yang mengatasnamakan LIN di luar struktur sah.
3. Fokus pada program: Investigasi, Advokasi, dan Kontrol Sosial serta Dukung Pemerintah sambil kita Awasi dengan Kritis dan kembangkan Ketahanan Ekonomi

“Siapapun yang masih mengaku LIN tapi tidak tunduk pada AHU 2026 dan Ketum Gus Robi, itu ILEGAL dan melawan hukum,” tutup beberapa DPD yang Usulkan Mubeslub bila masih Melawan kita Lapor kan, Sadar diri lebih Bijak