Jakarta | Polda Metro Jaya menggelar tactical floor game (TFG) pada Senin, 9 November 2026, sebagai bagian dari persiapan pengamanan unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi bagi berbagai unsur yang akan terlibat dalam pengamanan, termasuk jajaran kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan terkait. Melalui persiapan tersebut, setiap pihak diharapkan memahami rencana umum dan perannya sebelum aksi berlangsung. Koordinasi dilakukan lebih awal agar langkah di lapangan dapat disusun secara terarah, dengan memperhatikan kebutuhan pengamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi aksi. Pelaksanaan TFG juga membantu memastikan komunikasi antarpihak telah dibangun sebelum situasi berkembang di lapangan.
TFG merupakan metode simulasi yang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan situasi dan menguji koordinasi berdasarkan skenario. Dalam kegiatan ini, unsur-unsur terkait dapat membahas pembagian tugas, jalur komunikasi, serta tahapan respons yang diperlukan ketika menghadapi dinamika unjuk rasa. Simulasi memberi kesempatan kepada peserta untuk menyamakan pemahaman mengenai rencana pengamanan dan alur koordinasi, sehingga informasi penting dapat diteruskan secara lebih teratur. Dengan melibatkan pihak di luar kepolisian, pembahasan juga mencakup koordinasi lintas instansi yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan publik. Pendekatan ini penting karena pengamanan aksi melibatkan kebutuhan yang beragam, mulai dari ketertiban hingga koordinasi layanan pemerintahan.
Tujuan utama TFG adalah menyamakan persepsi lintas unsur agar pengamanan aksi pada 10 November dapat berjalan tertib dan terkoordinasi. Kesamaan pemahaman membantu mengurangi potensi perbedaan langkah ketika petugas menjalankan tugas masing-masing. Selain itu, komunikasi yang disiapkan sejak awal memungkinkan setiap instansi mengetahui pihak yang perlu dihubungi serta cara menyelaraskan tindakan apabila terjadi perubahan situasi. Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban selama unjuk rasa, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan masyarakat di wilayah sekitar. Dengan demikian, TFG bukan sekadar pembahasan rencana, melainkan sarana untuk menguji kesiapan dan memperkuat kerja sama sebelum pengamanan dilaksanakan. Koordinasi yang matang diharapkan membuat pelaksanaan tugas lebih terukur, responsif, dan sesuai dengan rencana bersama.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan di Polda Metro Jaya pada 9 November 2026, menjelang aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November. Penegasan ini menempatkan kebebasan menyampaikan aspirasi sebagai bagian penting dari kehidupan demokratis, sekaligus menjadi pengingat bahwa pelaksanaannya perlu berlangsung dengan memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.
Dalam menyampaikan aspirasi, peserta aksi diimbau untuk tetap mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Ruang publik digunakan bersama, sehingga penyampaian pendapat sebaiknya tidak mengabaikan kebutuhan warga lain untuk bekerja, belajar, bepergian, atau menjalankan kegiatan sehari-hari. Imbauan itu menekankan pentingnya keseimbangan penggunaan hak konstitusional dan penghormatan terhadap kepentingan umum.
Peserta dapat menyampaikan tuntutan dan pandangan secara jelas, sambil menjaga sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Perhatian terhadap masyarakat sekitar juga dapat membantu mengurangi gangguan yang tidak perlu selama kegiatan berlangsung. Dengan mempertimbangkan situasi di lapangan serta kebutuhan pengguna ruang publik lainnya, aspirasi dapat disampaikan secara lebih tertib dan pesan yang dibawa tetap menjadi perhatian.
Pernyataan Budi Hermanto tersebut tidak mengurangi pengakuan atas hak warga untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, imbauan agar kepentingan masyarakat lain diperhatikan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan tanggung jawab sosial berjalan beriringan. Sikap tertib, saling menghormati, dan peka terhadap kondisi sekitar merupakan hal yang relevan bagi semua pihak ketika ruang publik digunakan untuk kegiatan penyampaian aspirasi.
Menjelang aksi 10 November, peserta diharapkan mengingat bahwa kebebasan berekspresi berlangsung berdampingan dengan hak warga lainnya. Dengan menjaga perhatian pada dampak kegiatan terhadap masyarakat, penyampaian aspirasi dapat tetap dilakukan tanpa mengesampingkan kepentingan bersama. Pesan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Polda Metro Jaya mengenai hak konstitusional warga dan pentingnya mempertimbangkan lingkungan sosial saat menyampaikan pendapat di muka umum.
Persiapan pengamanan aksi 10 November oleh Polda Metro Jaya mencakup sejumlah unsur yang saling berkaitan. Penempatan personel menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk mendukung pelayanan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pengaturan ini ditujukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib, dengan perhatian pada kebutuhan di lapangan. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengelolaan arus lalu lintas serta perlindungan terhadap fasilitas umum. Ketiga hal tersebut menjadi fokus dalam koordinasi pengamanan yang dimatangkan menjelang aksi.
Dalam aspek lalu lintas, pengelolaan arus menjadi bagian dari persiapan agar aktivitas masyarakat tetap mendapat perhatian selama berlangsungnya kegiatan. Pengamanan tidak hanya menyangkut situasi di sekitar aksi, tetapi juga mempertimbangkan kelancaran pergerakan warga. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci bentuk pengaturan maupun langkah teknis yang akan diterapkan. Karena itu, persiapan dapat dipahami pada tingkat kebijakan sebagai upaya mengelola lalu lintas, tanpa menyimpulkan adanya rekayasa tertentu atau perubahan rute yang belum disebutkan.
Perlindungan fasilitas umum juga termasuk dalam cakupan pengamanan. Upaya ini menunjukkan bahwa perhatian petugas mencakup keamanan sarana yang digunakan masyarakat, di samping penempatan personel dan pengelolaan lalu lintas. Polda Metro Jaya menyebut unsur-unsur tersebut sebagai bagian dari persiapan, tanpa merinci fasilitas tertentu atau mekanisme perlindungannya. Penjelasan yang terbatas itu penting dipertahankan agar gambaran mengenai rencana pengamanan tetap sesuai dengan keterangan yang tersedia dan tidak menambahkan rincian yang belum disampaikan.
Budi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam pelayanan pengamanan. Penegasan tersebut juga berlaku bagi jurnalis yang bertugas meliput aksi. Dengan demikian, aspek keselamatan tidak hanya diarahkan kepada warga secara umum, tetapi turut mencakup insan pers yang menjalankan tugas peliputan. Prioritas ini melengkapi persiapan terkait personel, lalu lintas, dan fasilitas umum. Secara keseluruhan, koordinasi Polda Metro Jaya diarahkan untuk mendukung pengamanan yang memperhatikan keselamatan, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat maupun jurnalis selama kegiatan berlangsung.
Rincian teknis pengamanan aksi pada 10 November belum dapat dipastikan karena masih menunggu pendataan pemberitahuan yang masuk. Jumlah personel yang akan diterjunkan, titik konsentrasi peserta, pola pengamanan, serta skema pengaturan lalu lintas masih bersifat dinamis. Dengan demikian, informasi mengenai unsur-unsur tersebut belum menjadi keputusan final yang dapat disampaikan kepada publik. Perencanaan akan disesuaikan dengan perkembangan data dan kebutuhan di lapangan setelah pemberitahuan aksi diterima serta ditelaah oleh pihak kepolisian.
Budi menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya akan memberikan perkembangan lebih lanjut setelah menerima dan mendata pemberitahuan aksi. Proses tersebut diperlukan agar kepolisian memiliki gambaran mengenai rencana kegiatan sebelum menyusun langkah pengamanan secara lebih terperinci. Sampai tahapan pendataan selesai, belum ada rincian resmi yang dapat dijadikan acuan mengenai banyaknya personel, lokasi yang menjadi pusat konsentrasi, maupun pengaturan arus kendaraan. Karena itu, informasi yang beredar sebelum pembaruan resmi perlu dipahami sebagai hal yang belum dikonfirmasi.
Perubahan pada jumlah peserta atau informasi yang disampaikan dalam pemberitahuan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam mematangkan rencana. Polda Metro Jaya masih mengoordinasikan persiapan dan menunggu data yang diperlukan, sehingga pola pengamanan serta skema lalu lintas dapat dirancang berdasarkan kondisi yang lebih jelas. Masyarakat dan pengguna jalan sebaiknya menunggu keterangan resmi mengenai perkembangan tersebut, alih-alih mengandalkan perkiraan tentang lokasi atau rekayasa lalu lintas.
Baca juga: Pemkab Maros dan BaKTI Matangkan Perjanjian Kerjasama Perlindungan Hukum Terpadu Bagi Kelompok Rentan – Sulawesion | Pemerintah Matangkan Stimulus Transportasi untuk Nataru 2026–2027 | Palangka Raya Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla hingga Awal November
77 kunjungan
