Jakarta | Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, menyampaikan desakan agar dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh lain ditangani melalui penegakan hukum yang kuat. Ia menilai perkara tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan, mengingat penyadapan yang dilakukan di luar proses penindakan hukum dapat menimbulkan persoalan serius mengenai perlindungan privasi, kewenangan, dan kepatuhan terhadap aturan. Pernyataan itu menekankan perlunya pemeriksaan yang cermat, terbuka, serta berlandaskan hukum, sehingga fakta dapat diuji dan tanggung jawab setiap pihak ditentukan secara adil.
Dalam desakannya, Megawati meminta Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi dihukum berat apabila keterlibatan mereka dalam dugaan penyadapan tersebut terbukti melalui proses hukum. Penyebutan nama-nama itu merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan Megawati, bukan penetapan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Status perkara tetap dugaan, sehingga penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan yang berimbang perlu mendahului kesimpulan apa pun. Prinsip praduga tak bersalah juga harus dijaga, sekalipun desakan agar perkara ditangani dengan tegas terus disuarakan.
Inti pesan Megawati adalah bahwa hukum perlu ditegakkan secara konsisten ketika muncul dugaan tindakan yang menyasar kepala negara maupun tokoh lainnya di luar kepentingan penindakan hukum. Penegakan yang kuat mencakup pemeriksaan independen, penjelasan mengenai dasar kewenangan penyadapan, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku jika pelanggaran dapat dibuktikan. Sebaliknya, bila bukti tidak mendukung tuduhan, hasil pemeriksaan semestinya disampaikan dengan jelas agar tidak berkembang menjadi spekulasi. Dengan demikian, permintaan untuk menjatuhkan hukuman berat harus dipahami sebagai desakan agar proses berjalan serius dan berujung pada sanksi yang setimpal hanya apabila kesalahan terbukti. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan hak setiap orang terlindungi, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini juga menyoroti kebutuhan akan aturan penyadapan yang tegas, batas penggunaan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.Megawati menilai penyadapan perlu diatur melalui ketentuan yang lebih kuat dan jelas. Menurut pandangannya, penggunaan alat sadap tidak semestinya berlangsung tanpa batas atau tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Aturan yang tegas diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan sesuai kewenangan dan landasan hukum yang berlaku. Kejelasan ini juga penting untuk membedakan tindakan yang memiliki dasar yang sah dari penggunaan alat sadap yang tidak semestinya. Karena itu, pembahasan mengenai penyadapan, menurut Megawati, perlu memberi perhatian pada batas kewenangan serta persyaratan hukum sebelum tindakan dilakukan.
Dalam pandangannya, aturan perlu menjawab pertanyaan mendasar tentang siapa yang berwenang melakukan penyadapan. Penentuan kewenangan itu tidak cukup dibiarkan samar, sebab tindakan yang menyangkut komunikasi pribadi memerlukan dasar dan batas yang jelas. Selain pihak yang boleh melakukannya, ketentuan juga harus menjelaskan landasan hukum yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, kewenangan tidak dipahami sebagai izin terbuka bagi siapa pun, melainkan sebagai tindakan yang harus memiliki pijakan hukum. Megawati menekankan perlunya penguatan aturan tersebut tanpa menguraikan rincian teknis atau menyebut ketentuan tertentu.
Kekhawatirannya mengenai penyadapan juga berkaitan dengan pengakuannya bahwa ia tidak ingin memiliki ponsel. Ia mengatakan adanya bukti penggunaan alat sadap memperkuat kekhawatiran tersebut. Pernyataan itu memberi konteks pada sikapnya terhadap perlindungan komunikasi pribadi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian tentang alat, pihak yang menggunakannya, ataupun keadaan penggunaannya. Karena itu, pandangan yang ia sampaikan berpusat pada kebutuhan akan aturan yang kuat: siapa yang memiliki kewenangan harus jelas, dan landasan hukum harus dipenuhi. Penjelasan tersebut tidak menyimpulkan hal lain mengenai bukti yang disebutkan, melainkan menunjukkan mengapa kepastian aturan menjadi perhatian penting baginya.
Dalam mengkritik praktik penyadapan, Megawati menyoroti cara orang-orang yang melakukannya mengabaikan sisi kemanusiaan. Menurut pernyataannya, tindakan tersebut tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai urusan teknis atau persoalan memperoleh informasi. Ada manusia yang menjadi sasaran, beserta kehidupan pribadi dan hubungan keluarga yang patut dihormati. Kritik itu menekankan bahwa kemajuan teknologi maupun kepentingan tertentu tidak dengan sendirinya membenarkan tindakan yang mengesampingkan martabat orang lain. Karena itu, ia mengajak pihak yang menyadap untuk mempertimbangkan kembali sikap dan tanggung jawab mereka. Pernyataan tersebut merupakan kritik moral, bukan penetapan bahwa seseorang atau pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Megawati juga mengajak orang-orang tersebut membayangkan apabila tindakan serupa dilakukan terhadap diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Ajakan ini digunakan untuk mendorong empati: sebelum menyadap, seseorang perlu memikirkan bagaimana perbuatan itu akan terasa bila dirinya berada di posisi orang yang menjadi sasaran. Dengan menempatkan keluarga sebagai bahan perenungan, ia mengingatkan bahwa persoalan penyadapan tidak hanya menyangkut pihak yang tindakannya dipantau, tetapi juga menyentuh lingkungan pribadi yang dekat dengannya. Namun, pernyataannya tidak merinci bentuk kerugian atau dampak tertentu yang dialami keluarga. Pokok pesannya adalah agar para pelaku mempertimbangkan konsekuensi kemanusiaan dan tidak bertindak tanpa kepedulian terhadap orang lain.
Kritik tersebut dikaitkan dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kerangka itu, penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang beradab menjadi pertimbangan penting ketika membahas batas suatu tindakan. Megawati mengingatkan bahwa nilai-nilai tersebut semestinya tercermin dalam perilaku, termasuk ketika seseorang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengakses informasi pribadi. Seruan itu mengarahkan perhatian pada tanggung jawab etis, bukan hanya pada kemampuan teknis untuk melakukan penyadapan. Dengan demikian, pesannya menempatkan empati dan perikemanusiaan sebagai ukuran dalam menilai sikap para pelaku. Kritik tersebut juga tidak menggantikan proses pembuktian ataupun penilaian hukum; ia menyampaikan keberatan moral terhadap tindakan yang, menurutnya, dilakukan tanpa mengindahkan kemanusiaan.
Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 9 November 2026, Megawati Soekarnoputri juga menyoroti orang-orang yang memilih bekerja sebagai buzzer dan bersedia menjelek-jelekkan pihak lain demi uang. Ia menggambarkan perilaku tersebut sebagai persoalan yang patut diperhatikan, terutama ketika seseorang menyerang orang lain tanpa mengenal atau mengetahui secara langsung sosok yang menjadi sasaran. Komentar itu menjadi bagian lain dari pidatonya, di luar pembahasan mengenai perlunya penguatan aturan penyadapan dan penindakan terhadap pelanggaran.
Sorotan tersebut mengarah pada motif di balik penyebaran pesan yang merugikan orang lain. Dalam pandangan yang disampaikan Megawati, imbalan finansial dapat mendorong seseorang untuk menyebarkan serangan atau membentuk citra buruk tentang orang yang bahkan tidak pernah ditemuinya. Kritiknya tidak hanya tertuju pada isi pesan, tetapi juga pada kesediaan pelaku menjadikan reputasi pihak lain sebagai sasaran demi memperoleh bayaran. Sikap seperti itu, menurut pokok komentarnya, menunjukkan bagaimana kepentingan uang dapat mengabaikan pertimbangan etis dalam berkomunikasi.
Pembahasan mengenai buzzer ini perlu dipahami sebagai sorotan tersendiri dalam pidato tersebut. Tidak ada keterangan yang menghubungkan langsung aktivitas buzzer dengan kasus penyadapan yang juga dibicarakan dalam pidato, sehingga keduanya tidak semestinya dianggap sebagai satu rangkaian peristiwa. Megawati menyampaikan kritik terhadap orang yang menyerang pihak lain karena bayaran, sementara seruannya mengenai penyadapan berkenaan dengan penguatan aturan dan tindakan terhadap pelaku. Pemisahan konteks ini penting agar isi pidato tidak ditafsirkan melampaui informasi yang tersedia. Dengan demikian, komentar tentang buzzer menambah cakupan tema pidato, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kaitan serangan berbayar dan penyadapan.
Baca juga: Industri Alat Kesehatan Indonesia Tumbuh, Produksi Dalam Negeri Terus Diperkuat
429 kunjungan
