Sidrap | Kasus perundungan terhadap seorang siswi SMP Negeri 1 Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dilaporkan terjadi di lingkungan sekolah. Peristiwa tersebut berlangsung di dalam kelas saat jam istirahat pada Jumat, 9 Oktober 2026. Keluarga korban kemudian mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti dugaan perundungan yang dialami siswi tersebut.
Kepala SMPN 1 Rappang, Rahmat Perdana, membenarkan bahwa peristiwa itu memang terjadi. Keterangan tersebut menjadi dasar konfirmasi atas laporan mengenai adanya dugaan perundungan yang melibatkan siswi dan teman-temannya di ruang kelas. Pihak sekolah mengetahui adanya kejadian tersebut dan menjadi bagian dari proses penanganan laporan yang disampaikan keluarga korban.
Langkah keluarga untuk menempuh jalur hukum menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme internal sekolah. Laporan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan dan perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan. Namun, informasi mengenai bentuk perundungan serta kondisi korban belum disampaikan secara terperinci dalam keterangan awal.
Peristiwa ini menambah perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan pencegahan perundungan di sekolah. Jam istirahat, meskipun merupakan waktu jeda bagi siswa, tetap membutuhkan pengawasan yang memadai agar lingkungan kelas berlangsung aman dan tertib. Konfirmasi dari pihak sekolah serta langkah hukum keluarga diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian kejadian secara jelas, sekaligus memastikan penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus yang melibatkan siswi SMPN 1 Rappang tersebut selanjutnya perlu ditangani secara hati-hati dengan mengutamakan perlindungan korban dan pemeriksaan berdasarkan fakta. Setiap pihak diharapkan menghormati proses yang berjalan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, penanganan perkara dapat berlangsung objektif dan tetap memperhatikan hak seluruh pihak yang terlibat.
Pihak SMPN 1 Rappang memberikan keterangan mengenai jumlah siswi yang disebut terlibat dalam dugaan perundungan terhadap seorang siswi. Kepala sekolah, Rahmat Perdana, menyebut terdapat 10 siswi yang terlibat dalam perkara tersebut. Keterangan itu disampaikan sebagai penjelasan dari pihak sekolah terkait informasi yang tengah menjadi perhatian.
Menurut Rahmat Perdana, siswi yang disebut dalam laporan tersebut berasal dari dua tingkat kelas, yakni kelas VII dan kelas IX. Dengan demikian, keterangan sekolah tidak menyebut keterlibatan siswa dari seluruh tingkatan di SMPN 1 Rappang, melainkan merujuk pada siswi dari dua jenjang tersebut. Jumlah 10 siswi dan asal tingkat kelas itu merupakan informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah.
Penyebutan jumlah serta asal kelas tersebut menjadi bagian dari keterangan awal sekolah mengenai dugaan perundungan yang dilaporkan. Informasi itu belum memuat rincian identitas para siswi, alasan personal, maupun uraian mengenai bentuk kejadian. Pihak sekolah hanya menyampaikan bahwa terdapat 10 siswi dari kelas VII dan IX yang disebut terlibat, sesuai keterangan Rahmat Perdana.
Keterangan kepala sekolah diperlukan untuk memperjelas informasi mengenai pihak-pihak yang disebut dalam laporan tanpa memperluas isi berdasarkan asumsi. Karena itu, jumlah siswi dan tingkat kelas yang disebut tetap ditempatkan sebagai keterangan dari sekolah, bukan sebagai penambahan fakta di luar bahan yang tersedia. Rincian lain mengenai laporan tersebut tidak diuraikan dalam keterangan ini.
Pihak SMPN 1 Rappang menyampaikan bahwa peristiwa yang dilaporkan sebagai perundungan tersebut bermula dari kesalahpahaman di para siswa. Keterangan itu disampaikan Rahmat ketika menjelaskan konteks awal kejadian kepada pihak yang meminta penjelasan mengenai laporan yang melibatkan seorang siswi. Menurut penuturan tersebut, persoalan berkembang setelah muncul cerita yang saling direka atau disampaikan di siswa.
Namun, pihak sekolah tidak memerinci bentuk kesalahpahaman maupun isi cerita yang dimaksud. Karena itu, informasi yang tersedia belum memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana cerita tersebut muncul, siapa saja yang terlibat dalam penyampaiannya, atau rangkaian peristiwa yang kemudian terjadi. Keterbatasan penjelasan ini penting dicatat agar keterangan resmi sekolah tidak dicampuradukkan dengan dugaan yang berkembang di luar proses klarifikasi.
Pernyataan mengenai awal mula kejadian tersebut merupakan penjelasan dari pihak sekolah, bukan kesimpulan akhir mengenai penyebab perundungan ataupun penetapan kesalahan terhadap siswa tertentu. Istilah kesalahpahaman dan cerita yang saling direka hanya menggambarkan konteks sebagaimana disampaikan Rahmat, tanpa menjelaskan secara rinci substansi persoalan. Oleh sebab itu, setiap informasi tambahan tetap perlu merujuk pada hasil pemeriksaan dan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.
Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian diperlukan untuk mencegah munculnya tuduhan baru terhadap siswa, keluarga, maupun pihak sekolah. Penjelasan yang belum lengkap sebaiknya dipahami sebagai bagian dari informasi awal, sementara fakta mengenai urutan kejadian dan bentuk perlakuan yang dialami siswi masih menjadi hal yang perlu diklarifikasi melalui proses yang sesuai. Sikap tersebut juga membantu menjaga agar pembahasan kasus tetap berfokus pada perlindungan anak dan penyelesaian masalah berdasarkan bukti.
Penanganan perkara tersebut ditempuh keluarga korban melalui jalur hukum. Orang tua siswi SMPN 1 Rappang memilih melaporkan peristiwa yang dialami anaknya kepada pihak kepolisian. Langkah ini menjadi keputusan keluarga korban dalam merespons dugaan perundungan yang dilaporkan terjadi. Dengan pilihan tersebut, keluarga menyerahkan penanganan peristiwa kepada mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah.
Keputusan untuk menempuh jalur hukum merupakan hak keluarga korban. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pilihan tersebut diambil oleh orang tua korban, sehingga pihak sekolah menghormati langkah yang telah ditentukan keluarga. Pernyataan itu menegaskan bahwa arah penanganan perkara berdasarkan laporan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah, melainkan juga mengikuti keputusan keluarga korban untuk membawa persoalan itu kepada kepolisian.
Di sisi lain, sekolah telah mengadakan pertemuan lintas sektor untuk membahas penyelesaian kasus. Pertemuan tersebut melibatkan unsur kepolisian serta UPTD PPA. Forum lintas sektor itu menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak terkait dalam membahas perkara yang dilaporkan. Keterlibatan kepolisian dan UPTD PPA menunjukkan bahwa pembahasan kasus dilakukan melalui koordinasi antarlembaga sesuai peran masing-masing.
Pertemuan sekolah, kepolisian, dan UPTD PPA diarahkan untuk membahas penyelesaian kasus, sementara keluarga korban tetap memilih jalur hukum sebagai langkah penanganan. Kepala sekolah kembali menegaskan bahwa keputusan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi merupakan pilihan orang tua korban. Karena itu, perkembangan penanganan kasus ditempatkan dalam kerangka keputusan keluarga dan koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan sekolah bersama kepolisian serta UPTD PPA.
