Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang datang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti rapat. Kebijakan tersebut menetapkan ketepatan waktu sebagai syarat bagi peserta untuk hadir dalam forum kerja. Dengan aturan ini, ASN diharapkan memperhatikan jadwal rapat dan mengatur waktu kedatangan agar dapat mengikuti pembahasan sejak awal. Pramono menyampaikan penegasan itu di Jakarta Timur pada Minggu, 25 Oktober. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan cara kerja yang ingin diterapkan di lingkungan pemerintah daerah, bukan sekadar tata tertib kehadiran dalam satu pertemuan.
Aturan bagi pegawai yang terlambat itu menjadi bagian dari penerapan budaya korporat di Pemprov DKI. Dalam budaya kerja tersebut, kedisiplinan waktu dipandang sebagai unsur penting dalam menjalankan tugas dan berkoordinasi. Rapat merupakan salah satu ruang bagi ASN untuk bertukar informasi, membahas pekerjaan, serta menyelaraskan langkah antarunit. Karena itu, kehadiran tepat waktu mendukung proses pembahasan agar dapat berlangsung sesuai agenda. Penegasan Pramono juga memperlihatkan bahwa budaya korporat yang dimaksud perlu tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari. ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan tugas, tetapi juga mengikuti tata kerja dan jadwal yang telah ditentukan.
Melalui ketentuan tersebut, Pramono berupaya memperkuat disiplin kerja di lingkungan Pemprov DKI. Larangan mengikuti rapat bagi peserta yang terlambat menjadi pesan bahwa waktu dan kesiapan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Penerapan aturan ini juga mendorong setiap pegawai untuk memperhitungkan waktu perjalanan dan hadir sesuai jadwal, sehingga tidak kehilangan bagian dari pembahasan. Pramono menyampaikan kebijakan itu dalam konteks pembentukan pola kerja yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penegasan mengenai keterlambatan tidak hanya menyasar kehadiran dalam rapat, tetapi juga menekankan pentingnya konsistensi ASN dalam menjalankan budaya kerja yang disiplin.
Pramono menegaskan bahwa aturan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlambat datang tidak diperbolehkan mengikuti rapat dimaksudkan untuk membangun budaya kerja yang lebih disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketepatan waktu, dalam konteks ini, bukan sekadar urusan hadir sesuai jadwal, melainkan bagian dari tanggung jawab setiap pegawai terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Rapat pemerintahan melibatkan agenda, persiapan, serta waktu banyak pihak. Karena itu, keterlambatan seorang peserta dapat mengganggu jalannya pembahasan dan mengurangi kesempatan untuk menggunakan waktu secara efektif. Penegasan aturan tersebut diarahkan agar jadwal rapat diperlakukan sebagai komitmen kerja yang perlu dihormati. Dengan disiplin waktu, setiap peserta diharapkan hadir dalam keadaan siap mengikuti pembahasan, memahami agenda, dan memberikan kontribusi sesuai tugasnya.
Pramono juga mengaitkan kebijakan itu dengan upaya menerapkan budaya korporat dalam cara kerja birokrasi. Penerapan budaya tersebut diharapkan mendorong ASN untuk lebih menghargai waktu, bekerja dengan tertib, dan memiliki kesadaran atas standar profesional yang berlaku. Budaya kerja yang teratur dapat menjadi landasan bagi koordinasi yang lebih baik, sebab keputusan dan tindak lanjut pemerintahan sering kali memerlukan keterlibatan sejumlah perangkat daerah. Namun, harapan terhadap perubahan perilaku ini tidak berarti bahwa peningkatan disiplin atau kinerja telah otomatis tercapai. Kebijakan dan aturan perlu dijalankan secara konsisten, disertai pemahaman mengenai tanggung jawab masing-masing pegawai. Penegakan ketentuan kehadiran rapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan bahwa profesionalisme juga tercermin dari kepatuhan terhadap waktu dan tata kerja bersama.
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, ASN diharapkan membawa sikap disiplin tersebut ke berbagai kegiatan, bukan hanya saat menghadiri rapat. Ketepatan waktu dan kesiapan bekerja dapat mendukung proses koordinasi, pelaksanaan program, serta respons terhadap kebutuhan warga. Pada akhirnya, pelayanan kepada masyarakat menuntut aparatur yang bertanggung jawab, terorganisasi, dan mampu menjalankan tugas dengan standar profesional. Pramono berharap budaya korporat membantu membentuk kebiasaan kerja yang mendukung hal tersebut, sekaligus memperkuat penghargaan terhadap waktu sebagai sumber daya bersama. Harapan itu tetap bergantung pada pelaksanaan yang berkelanjutan dan perilaku sehari-hari para pegawai. Dengan demikian, aturan mengenai peserta rapat yang terlambat diposisikan sebagai bagian dari dorongan untuk membangun disiplin kerja, bukan sebagai bukti bahwa perubahan budaya maupun mutu pelayanan telah terwujud sepenuhnya.
Pengalaman Pramono memimpin rapat di Balai Kota menggambarkan perubahan disiplin yang diterapkan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum ia memimpin langsung, rapat kerap dimulai terlambat, bahkan hingga sekitar setengah jam dari waktu yang dijadwalkan. Kondisi tersebut, menurut gambaran yang disampaikan, lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang dapat dimaklumi oleh peserta. Jadwal rapat pun tidak selalu diperlakukan sebagai batas waktu yang harus dipatuhi bersama.
Setelah Pramono mengambil alih kepemimpinan rapat, toleransi terhadap keterlambatan berubah. ASN yang datang terlambat satu atau dua menit saja dapat menerima teguran. Mereka juga tidak diizinkan mengikuti rapat yang sudah dimulai. Aturan ini menempatkan ketepatan waktu sebagai bagian dari tata tertib, bukan sekadar harapan yang bisa diabaikan tanpa konsekuensi. Perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa waktu peserta lain perlu dihargai dan agenda yang telah disusun harus dijalankan sesuai jadwal.
Pramono menyampaikan bahwa ia akan menegur dengan cara yang halus. Pesan yang ingin disampaikan bukan untuk mempermalukan pegawai, melainkan menegaskan bahwa keterlambatan seorang peserta tidak seharusnya menghambat seluruh jalannya rapat. Ia menyatakan lebih baik ASN yang terlambat tidak mengikuti rapat daripada membuat rapat terlambat. Dengan pendekatan itu, penegakan aturan tetap disertai penyampaian yang santun, tetapi batas waktunya jelas.
Perbedaan kebiasaan sebelumnya dan aturan baru tampak pada konsistensi pelaksanaan. Jika dulu keterlambatan hingga puluhan menit masih dianggap biasa, kini keterlambatan singkat pun dapat berujung pada teguran dan larangan masuk ke ruang rapat. Peserta diharapkan hadir sebelum rapat dimulai agar pembahasan berjalan tanpa menunggu. Kebijakan tersebut memberi isyarat bahwa kedisiplinan berlaku bagi seluruh ASN yang diundang, termasuk mereka yang memiliki tugas penting dalam agenda. Pengalaman memimpin rapat itu menjadi contoh konkret perubahan budaya kerja yang ditekankan Pramono: jadwal harus dihormati, keputusan berlaku konsisten, dan rapat dapat dimulai tepat waktu tanpa menunggu peserta yang terlambat.Pramono juga menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui forum rapat. Menurut keterangannya, keputusan tidak ditetapkan begitu saja oleh dirinya secara pribadi, melainkan dibahas dalam forum yang menjadi tempat penyampaian pandangan dan pertimbangan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa rapat merupakan bagian dari mekanisme yang ia gunakan sebelum suatu keputusan diambil.
Ia menyatakan tidak pernah menetapkan kebijakan secara sepihak. Dengan demikian, keputusan yang diambil, menurut Pramono, bukan hasil dari kehendak pribadi yang langsung diberlakukan tanpa melalui pembahasan. Ia menggambarkan proses itu sebagai keputusan bersama dalam forum rapat, bukan tindakan individual. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menerangkan cara kebijakan ditentukan di Pemprov DKI, sekaligus menekankan bahwa pembahasan menjadi bagian dari proses sebelum keputusan ditetapkan.
Pramono juga menyebut bahwa keputusan dibuat secara terbuka. Keterangan ini melengkapi penjelasannya mengenai penggunaan forum rapat dan penolakannya terhadap anggapan bahwa ia menetapkan kebijakan sendiri. Ia menegaskan bahwa keputusan dibicarakan melalui rapat, bukan diputuskan secara sepihak ataupun secara pribadi. Dengan demikian, uraian Pramono tentang proses tersebut bertumpu pada tiga hal yang ia nyatakan: adanya forum rapat, tidak adanya keputusan sepihak, dan pengambilan keputusan yang terbuka. Penjelasan ini merupakan keterangan Pramono mengenai mekanisme yang ia sebut digunakan dalam pengambilan keputusan di Pemprov DKI.
Baca juga: Sinergi Pemprov DKI dan NYU untuk Pendidikan dan Olahraga | TNI Tegaskan Pengamanan BMN di Jl. Teuku Umar Sesuai Ketentuan | Dukungan Pemprov DKI Jakarta Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Kacang Tanah
106 kunjungan
