Jakarta | Portal terpadu digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) ditargetkan meluncur pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam agenda itu, pembahasan berfokus pada persiapan sistem yang akan mengintegrasikan layanan dan data terkait perlindungan sosial.
Luhut mengatakan Presiden Prabowo akan meluncurkan portal tersebut. Menurutnya, program Perlinsos telah diuji cobakan di seluruh daerah, dengan cakupan uji coba mencapai 514 daerah. Pelaksanaan di berbagai wilayah itu menjadi bagian dari persiapan sebelum sistem diperkenalkan secara nasional. Dengan demikian, peluncuran yang direncanakan pada November akan dilakukan setelah portal melewati tahap uji coba di lapangan.
Perlinsos dirancang sebagai portal terpadu untuk mendukung digitalisasi perlindungan sosial. Pengembangan sistem ini diarahkan agar pengelolaan program perlindungan sosial dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi. Namun, Luhut menekankan bahwa tujuan yang hendak dicapai tidak sebatas penerapan teknologi. Ia menyatakan bahwa Perlinsos dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat.
Pernyataan tersebut menempatkan pemerataan manfaat sebagai salah satu tujuan utama program. Melalui portal terpadu, pemerintah berupaya menyiapkan landasan digital bagi pelaksanaan perlindungan sosial di berbagai daerah. Uji coba yang telah menjangkau wilayah secara luas juga memberi ruang untuk melihat kesiapan sistem sebelum peluncuran yang direncanakan. Meski demikian, tanggal 10 November 2026 masih merupakan target yang disampaikan setelah rapat terbatas tersebut.
Rencana peluncuran ini menandai tahapan penting dalam upaya pemerintah mengembangkan sistem digital untuk perlindungan sosial. Setelah Presiden meresmikannya, portal Perlinsos diharapkan menjadi bagian dari penguatan layanan yang berorientasi pada keadilan. Informasi mengenai hasil uji coba maupun rincian pelaksanaan selanjutnya dapat menjadi perhatian menjelang tanggal peluncuran. Untuk saat ini, pemerintah menyatakan bahwa uji coba telah dilakukan di seluruh daerah dan Presiden dijadwalkan meluncurkan portal pada 10 November 2026.
Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial berkaitan dengan perubahan dalam proses penentuan penerima. Keputusan mengenai siapa yang memperoleh bantuan nantinya akan bertumpu pada data dan studi. Dengan dasar tersebut, pemerintah menargetkan agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang lebih berhak menerimanya. Penjelasan ini menempatkan data dan kajian sebagai landasan keputusan, bukan sekadar pelengkap dalam proses penyaluran.
Arah perubahan tersebut menekankan penetapan penerima berdasarkan informasi yang digunakan pemerintah serta hasil studi. Luhut menyampaikan tujuan kebijakan itu secara langsung: bantuan diharapkan sampai kepada orang yang memang lebih berhak. Dengan demikian, proses menentukan penerima menjadi bagian utama dari pembaruan bantuan sosial yang ia jelaskan. Pernyataannya tidak merinci jenis data maupun metode studi yang akan dipakai, sehingga rincian tersebut belum dapat disimpulkan dari informasi yang disampaikan.
Luhut juga menyatakan bahwa bantuan sosial nantinya akan diberikan dalam bentuk transfer tunai. Keterangan mengenai bentuk bantuan ini menjadi bagian dari perubahan yang ia paparkan, bersama penggunaan data dan studi untuk menentukan penerima. Ia turut menyebut arah kebijakan pemerintah pada akhirnya, yakni tidak lagi memberikan subsidi kepada produk. Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan bentuk dukungan yang disebutkan, tanpa merinci produk tertentu, tahapan pelaksanaan, atau waktu penerapannya.
Dalam konteks digitalisasi portal bantuan sosial, penjelasan Luhut berfokus pada sasaran penyaluran dan bentuk bantuan. Penentuan penerima diharapkan menggunakan data dan studi, dengan tujuan menyasar warga yang lebih berhak; sementara bantuan nantinya disampaikan sebagai transfer tunai. Pada akhirnya, menurut pernyataannya, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada produk. Ketiga pokok itu merupakan hal yang disampaikan Luhut mengenai arah perubahan, dan tidak menunjukkan rincian operasional lain di luar uraian tersebut.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochamad Firman Hidayat, menyampaikan bahwa uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) telah dilakukan di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Jangkauan ini menjadi bagian dari upaya menguji penerapan sistem pendataan digital di berbagai wilayah, sekaligus memberi gambaran tentang kesiapan proses pendaftaran bagi masyarakat. Pelaksanaan yang mencakup seluruh daerah tersebut juga memungkinkan sistem digunakan dalam kondisi dan kebutuhan lokal yang beragam.
Dalam uji coba itu, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar di dalam sistem. Angka tersebut menggambarkan skala data yang sudah dihimpun melalui proses digitalisasi Perlinsos. Data pendaftaran menjadi unsur penting bagi pengembangan basis data digital, karena informasi yang tercatat dapat membantu pemerintah mengelola informasi calon penerima perlindungan sosial secara lebih terstruktur. Namun, pendaftaran merupakan bagian dari proses pendataan dan tidak dengan sendirinya berarti setiap keluarga otomatis memperoleh bantuan.
Untuk membantu warga mengikuti proses tersebut, sebanyak 775.000 agen Perlinsos turut mendampingi masyarakat mendaftar agar dapat masuk ke basis data digital. Keberadaan agen menjadi dukungan bagi warga yang membutuhkan bantuan saat mengakses layanan atau mengisi pendaftaran. Dengan pendampingan di berbagai daerah, proses registrasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, serta membantu mengurangi kendala ketika mereka memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam sistem.
Firman juga menyebutkan bahwa data harian menunjukkan lebih dari 600.000 pendaftar mengakses pendaftaran melalui portal Perlinsos setiap hari. Tingginya aktivitas tersebut memberikan gambaran mengenai penggunaan portal selama uji coba berlangsung. Angka akses harian ini berbeda dari jumlah kepala keluarga yang telah terdaftar: akses menggambarkan aktivitas pendaftar pada portal, sementara 11,5 juta merupakan jumlah keluarga yang sudah tercatat dalam sistem. Kedua data tersebut menjadi indikator yang dipantau dalam pelaksanaan digitalisasi Perlinsos di 514 kabupaten dan kota. Pengujian di seluruh daerah, dukungan agen, dan pemantauan aktivitas portal memberikan masukan untuk menilai alur layanan serta kebutuhan pengguna. Keterangan Firman itu menegaskan skala uji coba dan partisipasi yang telah tercatat, tanpa mengubah pendaftaran menjadi jaminan penerimaan bantuan sosial.
Menurut Firman, hasil program piloting di Bali menunjukkan bahwa pemutakhiran dan pengelolaan data melalui pendekatan digital dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan sosial. Temuan tersebut menjadi salah satu gambaran awal mengenai upaya memperbaiki kualitas data sebelum portal digital perlindungan sosial diterapkan lebih luas. Dalam penjelasannya, ia menyebut adanya penurunan pada dua jenis kesalahan data yang kerap memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan, yakni exclusion error dan inclusion error. Perubahan itu dinilai penting karena data yang lebih akurat dapat membantu proses identifikasi calon penerima dilakukan secara lebih sesuai dengan kondisi yang tercatat.
Firman menyampaikan bahwa exclusion error di Bali turun hingga 24,1 persen. Kesalahan ini berkaitan dengan warga yang seharusnya memenuhi kriteria penerima, tetapi tidak tercatat atau tidak terjangkau dalam pendataan. Ia juga menyebut inclusion error turun dari 4,1 persen. Jenis kesalahan tersebut merujuk pada kondisi ketika bantuan tercatat atau disalurkan kepada pihak yang tidak seharusnya masuk dalam kelompok penerima berdasarkan kriteria yang berlaku. Angka-angka yang disampaikan itu menggambarkan perubahan hasil piloting, sekaligus menunjukkan bahwa pembenahan data dapat berkaitan langsung dengan proses menentukan siapa yang menerima bantuan. Firman tidak merinci dalam keterangan tersebut seluruh metode pengukuran maupun periode pembanding untuk angka-angka itu.
Hasil dari Bali menjadi bagian dari pembahasan mengenai penerapan portal digital bansos dan perluasan uji coba ke berbagai daerah. Pengalaman piloting ini memberikan contoh mengenai bagaimana perbaikan data dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Transformasi Digital Telkom: Peluncuran Kerangka Kerja Scale
28 kunjungan
