batu | batu : enteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membidik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara sebesar Rp165 triliun pada 2026. Angka tersebut berada di atas target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Rp133,63 triliun. Selisihnya mencapai Rp31,37 triliun, sehingga sasaran yang disampaikan Bahlil berpotensi melampaui pagu anggaran lebih dari Rp30 triliun.
Perbandingan itu menunjukkan pemerintah memasang sasaran penerimaan batu bara yang lebih tinggi daripada asumsi dalam APBN. Namun, Rp165 triliun merupakan target atau proyeksi yang disampaikan oleh Bahlil, bukan angka penerimaan yang sudah terealisasi. Pencapaian akhirnya baru dapat diketahui setelah tahun anggaran 2026 berjalan dan seluruh penerimaan tercatat. Karena itu, angka tersebut sebaiknya dipahami sebagai sasaran pemerintah, bukan kepastian bahwa PNBP batu bara akan mencapai nilai tersebut.
PNBP batu bara merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipengaruhi kegiatan pertambangan dan kondisi pasar. Besarnya penerimaan dapat berubah mengikuti sejumlah faktor, termasuk volume produksi dan penjualan, harga komoditas, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat membuat realisasi berbeda dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, selisih sasaran Rp165 triliun dan target APBN Rp133,63 triliun menggambarkan ambisi penerimaan yang lebih besar, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin tambahan penerimaan akan tercapai.
Perkembangan realisasi sepanjang 2026 akan menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana sasaran itu dapat didekati. Pemerintah perlu membandingkan penerimaan aktual dengan target APBN maupun angka yang disampaikan Bahlil, agar kemajuan dan selisihnya terlihat jelas. Jika realisasi mendekati Rp165 triliun, penerimaan sektor batu bara akan berada jauh di atas patokan anggaran. Sebaliknya, hasil di bawah sasaran tersebut tetap perlu dibaca berdasarkan kondisi produksi, harga, dan setoran yang tercatat selama periode berjalan. Untuk saat ini, inti pernyataannya adalah adanya target Rp165 triliun, sementara realisasi akhir tahun belum diketahui.
Dalam sidang kabinet paripurna, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparan pada Rabu, 21 Oktober, Bahlil menyampaikan bahwa realisasi PNBP batu bara hingga Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun. Nilai tersebut setara dengan 98,42 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Angka realisasi itu menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor batu bara telah mendekati sasaran anggaran untuk tahun berjalan. Capaian hampir 100 persen tersebut menjadi dasar bagi proyeksi penerimaan yang lebih tinggi, yakni Rp165 triliun. Proyeksi itu melampaui target APBN, sebagaimana disampaikan Bahlil dalam paparannya kepada Presiden dan jajaran kabinet. Dengan demikian, laporan tersebut menyoroti baik posisi realisasi sampai Oktober maupun perkiraan jumlah penerimaan yang dapat dicapai.
Sebagai pembanding, PNBP batu bara pada periode yang sama tahun 2025 tercatat sebesar Rp94,98 triliun. Dibandingkan angka tersebut, realisasi hingga Oktober 2026 lebih tinggi Rp32,76 triliun. Kenaikan ini memberikan gambaran bahwa penerimaan yang dibukukan pada periode berjalan jauh lebih besar daripada capaian pada rentang waktu sepadan tahun sebelumnya. Perbandingan tahunan itu membantu menempatkan angka Rp127,74 triliun dalam konteks perkembangan penerimaan, bukan sekadar melihatnya sebagai persentase terhadap target anggaran.
Meski realisasi Oktober telah mendekati target APBN, nilai Rp165 triliun tetap merupakan proyeksi penerimaan, bukan angka realisasi yang sudah tercatat. Pembedaan keduanya penting agar capaian yang telah dibukukan tidak tercampur dengan perkiraan untuk keseluruhan tahun. Laporan Bahlil menyajikan dua ukuran tersebut: realisasi sebesar Rp127,74 triliun hingga Oktober dan proyeksi sebesar Rp165 triliun. Sementara itu, capaian pada Oktober 2025 sebesar Rp94,98 triliun menjadi titik pembanding untuk menilai perubahan penerimaan secara tahunan. Informasi tersebut menggambarkan kuatnya kontribusi batu bara terhadap PNBP dan posisi penerimaan sektor ini terhadap sasaran APBN.
Pemerintah menyebut proyeksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara sebesar Rp165 triliun sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan anggaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penerimaan tersebut diarahkan untuk membantu Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadapi defisit pada anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan demikian, angka Rp165 triliun yang disampaikan merujuk pada target penerimaan, sekaligus tujuan penggunaannya dalam membantu kebutuhan fiskal pemerintah.
Bahlil menyatakan, “target kita nanti untuk membantu menteri keuangan (suahasil nazara) dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi bbm, itu kita akan mencapai rp165 triliun”. Pernyataan itu menggambarkan harapan pemerintah terhadap kontribusi PNBP batu bara, bukan keterangan bahwa defisit subsidi telah tertutup. Penerimaan yang ditargetkan dapat menjadi dukungan bagi pembiayaan negara, tetapi capaian akhirnya tetap bergantung pada realisasi penerimaan serta kebutuhan belanja subsidi selama periode anggaran berjalan.
Defisit subsidi BBM muncul ketika kebutuhan belanja untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar tidak sepenuhnya seimbang dengan anggaran yang telah disediakan. Karena itu, tambahan penerimaan negara berpotensi membantu pemerintah mengelola tekanan tersebut. Namun, penjelasan Bahlil tidak merinci mekanisme penyaluran PNBP batu bara ke pos subsidi, ataupun memastikan bahwa seluruh target akan dialokasikan khusus untuk menutup kekurangan anggaran BBM. Besaran kebutuhan subsidi dan realisasi penerimaan dapat berubah mengikuti kondisi pasar, kebijakan harga, konsumsi, serta kinerja sektor pertambangan.
Target Rp165 triliun juga perlu dipahami dalam konteks proyeksi dan bukan sebagai dana yang sudah terkumpul. Pemerintah perlu mencatat penerimaan secara bertahap, lalu mengelola keseluruhan anggaran sesuai ketentuan fiskal dan prioritas belanja. Dengan membedakan target, realisasi, dan penggunaan anggaran, publik dapat menilai pernyataan tersebut secara tepat. Inti yang disampaikan Bahlil ialah bahwa PNBP batu bara diharapkan membantu Suahasil Nazara menambal defisit subsidi BBM; belum ada kepastian dalam pernyataan itu bahwa defisit telah tertutup atau seluruhnya dapat dipenuhi dari penerimaan tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa penerimaan negara dari batu bara meningkat ketika volume ekspornya justru menurun. Pada Januari–September 2025, Indonesia mengekspor 374 juta ton batu bara. Untuk periode yang sama pada 2026, jumlah tersebut tercatat sebesar 343 juta ton. Dengan demikian, volume ekspor berkurang sekitar 30 juta ton secara tahunan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa besaran tonase yang dikirim ke luar negeri tidak bergerak searah dengan nilai perdagangan ekspor dalam periode yang disebutkan.
Di sisi lain, nilai ekspor batu bara meningkat. Pada Januari–September 2025, nilai ekspor tercatat sebesar US$21 miliar, sedangkan pada Januari–September 2026 mencapai US$23,71 miliar. Angka tersebut memperlihatkan kenaikan nilai ekspor sekitar US$2,71 miliar, meskipun volume pengiriman turun dari 374 juta ton menjadi 343 juta ton. Bahlil menggunakan data tersebut untuk menegaskan perbedaan jumlah batu bara yang diekspor dan nilai yang dicatat dari perdagangan ekspornya.
Karena itu, kedua indikator perlu dibaca secara terpisah. Volume ekspor menyatakan jumlah batu bara dalam satuan ton, sementara nilai ekspor menyatakan besaran perdagangan dalam satuan mata uang. Dalam perbandingan Januari–September 2025 dan Januari–September 2026, indikator pertama menunjukkan penurunan, sedangkan indikator kedua menunjukkan kenaikan. Penyebutan keduanya secara berdampingan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan ekspor batu bara pada periode tersebut. Data yang disampaikan Bahlil juga menjadi konteks bagi pembahasan penerimaan negara dari komoditas ini, tanpa mengubah perbedaan makna angka volume dan angka nilai ekspor.
Baca juga: Proyeksi Insentif Pajak Indonesia 2026: Mencapai Rp 576 Triliun
