Jakarta | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penganggur di Indonesia mencapai 7,38 juta orang pada Agustus 2026. Angka tersebut berkurang sebanyak 77.000 orang dibandingkan kondisi pada Agustus 2025. Data itu disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026. Penyampaian data tersebut memberikan gambaran terbaru mengenai jumlah penduduk yang belum bekerja di Indonesia.
Perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah penganggur mengalami penurunan. Selisih sebanyak 77.000 orang merujuk pada perbandingan catatan Agustus 2026 dan Agustus 2025. Dengan demikian, angka 7,38 juta orang merupakan jumlah penganggur yang tercatat pada periode terbaru, bukan jumlah penurunan selama setahun. BPS menyampaikan angka tersebut sebagai bagian dari pemaparan kondisi ketenagakerjaan nasional dalam konferensi pers.
Data jumlah penganggur menjadi salah satu indikator untuk memahami perubahan di pasar kerja. Meski jumlahnya berkurang dibandingkan setahun sebelumnya, masih terdapat jutaan orang yang tercatat belum memiliki pekerjaan. Angka ini dapat dibaca bersama informasi ketenagakerjaan lainnya agar perkembangan pasar kerja terlihat lebih lengkap, termasuk komposisi penduduk bekerja dan kondisi pencari kerja. Namun, data jumlah penganggur saja tidak menjelaskan alasan setiap orang belum bekerja ataupun jenis pekerjaan yang tersedia. Karena itu, pembacaan atas angka tersebut perlu tetap berpegang pada informasi yang dirilis BPS dan tidak menarik kesimpulan yang melampaui cakupan data.
Komposisi penganggur menurut pendidikan pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa lulusan SMA merupakan kelompok terbesar. Jumlahnya mencapai 2,38 juta orang, setara dengan 32,31% dari keseluruhan penganggur. Artinya, hampir sepertiga penganggur dalam data tersebut berpendidikan terakhir SMA. Angka ini perlu dibaca dengan membedakan jumlah orang dan persentase: 2,38 juta adalah jumlah individu, sedangkan 32,31% menunjukkan porsinya dalam total penganggur.
Kelompok terbesar berikutnya adalah lulusan SMK, dengan 1,83 juta orang atau 24,85%. Setelah itu, terdapat lulusan SD ke bawah sebanyak 1,14 juta orang, yang mencakup 15,55% dari penganggur. Lulusan SMP tercatat sebanyak 987,4 ribu orang atau 13,38%. Dengan demikian, kategori pendidikan menengah, khususnya SMA dan SMK, menempati porsi besar dalam susunan penganggur, sementara lulusan SD ke bawah dan SMP juga menyumbang jumlah yang berarti.
Pada jenjang pendidikan tinggi, penganggur lulusan diploma IV hingga S3 berjumlah 880,43 ribu orang, dengan porsi 11,93%. Sementara itu, lulusan diploma I/II/III tercatat sebanyak 146,86 ribu orang atau 1,99%, sehingga menjadi kelompok dengan jumlah dan persentase terkecil di kategori yang disebutkan. Penyajian angka berdasarkan jenjang ini memberi gambaran bahwa pengangguran terdapat pada berbagai tingkat pendidikan, bukan hanya pada satu kelompok.
Perbandingan tersebut menggambarkan distribusi penganggur, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan risiko menganggur bagi setiap lulusan. Untuk menilai peluang kerja menurut pendidikan, jumlah penganggur perlu dibandingkan pula dengan jumlah angkatan kerja pada masing-masing jenjang. Meski demikian, dominasi lulusan SMA dalam komposisi Agustus 2026 menjadi informasi penting ketika membahas hubungan pendidikan dan pasar kerja. Data jumlah serta persentase juga membantu pembaca melihat skala masing-masing kelompok secara lebih jelas, tanpa mencampuradukkan ukuran absolut dengan proporsi. Dalam membaca komposisi ini, perhatian utama tetap pada besarnya kelompok SMA, disusul SMK, sebagaimana tercermin dalam angka yang tersedia.Perubahan porsi penganggur menurut pendidikan terakhir tidak bergerak seragam Agustus 2025 dan Agustus 2026. Pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), bagiannya menurun dari 25,78% menjadi 24,85%. Porsi penganggur dengan pendidikan SD ke bawah juga menyusut, dari 16,10% menjadi 15,55%. Sebaliknya, kelompok lulusan sekolah menengah pertama (SMP) mencatat kenaikan tipis, dari 13,30% menjadi 13,38%. Perbedaan arah ini menunjukkan bahwa perubahan komposisi penganggur perlu dibaca per jenjang, bukan hanya sebagai satu tren umum. Angka tersebut menggambarkan porsi dalam keseluruhan penganggur, sehingga tidak dengan sendirinya menjelaskan jumlah orang yang menganggur atau peluang kerja setiap kelompok.
Pada jenjang pendidikan tinggi, porsi lulusan diploma IV, sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) turun dari 12,12% pada Agustus 2025 menjadi 11,93% pada Agustus 2026. Sementara itu, kelompok diploma I, II, dan III mengalami peningkatan kecil, dari 1,96% menjadi 1,99%. Besarnya perubahan berbeda-beda: penurunan pada kelompok SMK dan SD ke bawah lebih terlihat dibandingkan perubahan tipis pada lulusan SMP maupun diploma. Namun, angka porsi saja belum menjelaskan penyebab pergeseran. Perubahan jumlah angkatan kerja, ketersediaan lowongan, kesesuaian keterampilan, serta perpindahan antarpekerjaan dapat menjadi konteks yang perlu ditelaah melalui data tambahan.
Data untuk lulusan sekolah menengah atas (SMA) memerlukan perhatian khusus. Sumber mencantumkan porsi 32,31% pada Agustus 2026 dan angka yang sama, 32,31%, pada Agustus 2025, walaupun narasinya menyebut terjadi kenaikan. Karena kedua angka yang ditampilkan tidak berubah, kenaikan tersebut tidak dapat dipastikan berdasarkan perbandingan angka dalam sumber; kemungkinan terdapat ketidaksesuaian tabel atau angka dan narasi, tetapi penyebabnya tidak dapat disimpulkan dari informasi yang tersedia. Dengan demikian, 32,31% tetap merupakan porsi terbesar di jenjang yang disebut untuk Agustus 2026, tetapi klaim bahwa porsinya meningkat perlu dikonfirmasi. Pembaca sebaiknya membedakan angka yang tercantum dari uraian naratif agar perubahan komposisi penganggur dapat dipahami secara akurat.
Program Maganghub dapat memengaruhi penghitungan pengangguran terbuka karena status peserta ditentukan berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan, bukan semata-mata berdasarkan apakah mereka telah memperoleh pekerjaan tetap. Menurut pandangan Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan baru yang mengikuti program magang pemerintah dan menerima bayaran secara konsep dapat masuk dalam kategori penduduk bekerja. Karena itu, selama memenuhi kriteria statistik yang berlaku, peserta tidak lagi dihitung sebagai penganggur terbuka pada periode pengamatan tersebut. Penjelasan ini berkaitan dengan definisi status bekerja dalam survei ketenagakerjaan, bukan penilaian bahwa magang selalu setara dengan pekerjaan permanen.
BPS mendefinisikan penduduk bekerja sebagai orang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan, dengan waktu kerja minimal satu jam dalam seminggu. Kegiatan berbayar dalam program magang dapat memenuhi unsur memperoleh penghasilan dan ambang waktu tersebut. Dengan dasar itu, peserta Maganghub yang merupakan lulusan baru berpotensi tercatat sebagai bekerja ketika data ketenagakerjaan dikumpulkan. Namun, klasifikasi statistik ini tidak menjelaskan dengan sendirinya kualitas pekerjaan, kepastian penghasilan setelah program berakhir, ataupun peluang peserta mendapatkan pekerjaan lanjutan. Perubahan status dalam data juga perlu dibaca sesuai periode survei dan cakupan program.
Besarnya pengaruh terhadap angka pengangguran terbuka bergantung pada jumlah lulusan baru yang mengikuti program, serta apakah mereka memenuhi definisi bekerja pada waktu pengukuran. Sumber mencatat sekitar 46.000 tenaga kerja terserap pada kelompok pertama Maganghub pada Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan skala peserta atau tenaga kerja yang tercatat dalam kelompok itu, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pengangguran turun sebesar jumlah yang sama. Sebagian peserta mungkin sebelumnya tidak termasuk angkatan kerja, sementara angka pengangguran dipengaruhi pula oleh kondisi peserta sebelum program dan dinamika pasar kerja lainnya. Edy menyatakan bahwa semakin banyak peserta, semakin besar pula kemungkinan dampaknya terhadap penghitungan pengangguran.
607 kunjungan
