Jakarta | Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan tersebut mengakhiri pemberian izin yang sebelumnya menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan pemanfaatan hutan pada areal kerja yang tercakup dalam perizinan. RAPP dikenal sebagai perusahaan pulp dan kertas, sementara wilayah kerja yang terkait dengan izin tersebut memiliki luas sekitar 338.536 hektare. Angka itu menunjukkan skala kawasan yang menjadi bagian dari keputusan pemerintah, bukan luas yang dapat disimpulkan berada dalam satu bentuk penggunaan tertentu. Pencabutan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, tertanggal 19 November 2026. Dengan demikian, nomor dan tanggal surat keputusan tersebut menjadi rujukan resmi bagi tindakan pemerintah terhadap PBPH RAPP.
Melalui keputusan itu, pemerintah menghentikan seluruh kegiatan yang terkait dengan perizinan tersebut. Penghentian berlaku bagi seluruh kegiatan, bukan hanya sebagian aktivitas atau bagian tertentu dari areal kerja. Pemerintah juga mengambil kembali penguasaan kawasan yang sebelumnya berada dalam cakupan izin. Kedua tindakan tersebut merupakan inti dari keputusan: izin PBPH RAPP dicabut, kegiatan dihentikan, dan penguasaan kawasan diambil kembali oleh pemerintah. Informasi mengenai keputusan ini dapat dipahami berdasarkan isi tindakan yang disebutkan, tanpa perlu menambahkan dugaan mengenai alasan pencabutan, tahapan yang mendahuluinya, ataupun perubahan operasional lain yang tidak tercantum dalam bahan yang tersedia. Karena itu, uraian mengenai peristiwa ini berfokus pada status izin, luas areal kerja, dasar keputusan, serta tindakan pemerintah yang dinyatakan secara jelas.
Dalam konteks perizinan kehutanan, pencabutan PBPH menandai berakhirnya dasar perizinan bagi RAPP untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan terkait. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 memberikan landasan administratif yang disebutkan untuk pencabutan tersebut. Sejak keputusan itu, pemerintah menyatakan penghentian seluruh kegiatan dan pengambilan kembali penguasaan kawasan. Dengan demikian, peristiwa ini mencakup dua hal pokok yang saling berkaitan: perubahan status perizinan perusahaan dan tindakan pemerintah atas kawasan yang berada dalam cakupan izin. Luas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau memberi gambaran mengenai jangkauan areal kerja yang disebutkan dalam informasi pencabutan, sedangkan tanggal 19 November 2026 menandai waktu penetapan keputusan. Penjelasan tersebut membatasi uraian pada fakta inti yang tersedia tentang pencabutan PBPH RAPP.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyampaikan sejumlah temuan pelanggaran di area kerja perusahaan yang menjadi bagian dari alasan pencabutan izin RAPP. Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin, serta kerusakan pada kawasan lindung. Rangkaian masalah itu menggambarkan bahwa persoalan yang diperiksa tidak terbatas pada satu jenis penggunaan lahan, melainkan meliputi aktivitas dan dampak yang berbeda di dalam kawasan yang menjadi perhatian pemerintah. Seluruh temuan ini perlu dipahami sebagai keterangan yang diatribusikan kepada Satgas PKH, bukan sebagai kesimpulan terpisah tanpa sumber.
Dalam pemaparan Satgas PKH, perkebunan kelapa sawit yang teridentifikasi mencakup sekitar 18.362,74 hektare. Luasan tersebut merupakan angka yang tercatat dalam temuan mengenai pemanfaatan lahan di area kerja perusahaan. Satgas juga menyebut adanya bukaan tambang tanpa izin dengan luas sekitar 541,46 hektare. Temuan ini menyoroti kegiatan pertambangan yang disebut berlangsung tanpa izin, berbeda dari temuan perkebunan yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk kelapa sawit. Penyebutan jenis kegiatan dan luasnya memberi gambaran mengenai skala area yang menjadi objek pemeriksaan, namun tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh riwayat maupun pihak yang terlibat pada setiap lokasi.
Selain itu, Satgas PKH mencatat kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Keberadaan kerusakan di kawasan yang memiliki fungsi perlindungan menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian terhadap kondisi area kerja tersebut. Satgas turut mengaitkan temuan kebakaran gambut yang terjadi berulang dengan persoalan pengelolaan dan pengawasan kawasan. Kebakaran berulang dapat memperburuk tekanan terhadap ekosistem gambut, sementara kerusakan kawasan lindung menunjukkan adanya dampak pada area yang seharusnya dijaga. Bersama data luas perkebunan dan bukaan tambang, temuan-temuan ini menjadi dasar yang disampaikan dalam konteks penertiban kawasan hutan dan pencabutan izin. Angka tersebut mencerminkan luas yang dicatat dalam temuan Satgas PKH; penjelasan mengenai dasar administratif, batas lokasi, serta tindak lanjut setiap pelanggaran merupakan bagian tersendiri dari proses penanganan pemerintah.
Dalam pemberitaan mengenai pencabutan izin RAPP, salah satu perhatian yang muncul adalah dugaan bahwa aktivitas perusahaan mengganggu kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan penyangga berperan sebagai wilayah di sekitar taman nasional, sehingga perubahan atau gangguan di dalamnya dapat menjadi persoalan bagi upaya menjaga kawasan konservasi. Namun, informasi yang tersedia hanya menyebut adanya gangguan terhadap kawasan penyangga; tidak ada rincian yang cukup untuk menjelaskan bentuk kegiatan, luas area yang terdampak, ataupun tingkat kerusakannya.
Isu tersebut juga dikaitkan dengan habitat gajah Sumatra. Penyebutan dampak terhadap habitat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya dipahami dalam kaitannya dengan batas administratif kawasan, tetapi juga dengan lingkungan hidup satwa yang bergantung pada ruang tersebut. Meski demikian, keterangan yang tersedia tidak menyebut jumlah gajah, perubahan kondisi habitat secara terukur, maupun bentuk dampak lain terhadap satwa. Karena itu, uraian mengenai konsekuensi ekologis perlu tetap dibatasi pada hubungan yang disebutkan, tanpa menarik kesimpulan lebih jauh.
Dalam konteks itu, pemerintah disebut mengambil langkah menghentikan kegiatan dan mengambil kembali penguasaan kawasan. Langkah tersebut dapat dipahami sebagai respons atas persoalan yang dikaitkan dengan gangguan kawasan penyangga serta habitat gajah Sumatra. Informasi yang ada tidak memberikan rincian mengenai tahapan pelaksanaan, batas wilayah yang diambil kembali, ataupun tindakan lanjutan yang dilakukan setelah penghentian kegiatan. Dengan demikian, hubungan temuan dan keputusan pemerintah dapat disampaikan sebatas bahwa isu gangguan kawasan menjadi bagian dari konteks tindakan tersebut.
Pembatasan informasi ini penting agar pembahasan tetap akurat dan tidak mencampurkan keterangan yang tersedia dengan dugaan. Dalam menilai persoalan di sekitar Tesso Nilo, perhatian dapat diarahkan pada dua hal yang memang disebut: kawasan penyangga yang dinilai terganggu dan habitat gajah Sumatra yang terdampak. Keputusan menghentikan kegiatan serta mengambil kembali penguasaan kawasan menandai respons pemerintah terhadap persoalan tersebut, sementara rincian mengenai skala, lokasi spesifik, dan hasil pemulihan belum dapat dipastikan dari keterangan yang ada.
Dalam struktur usaha yang dibahas, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan unit operasional Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group. APRIL berada di bawah Royal Golden Eagle (RGE), grup usaha milik konglomerat Sukanto Tanoto. Dengan demikian, RAPP terkait dengan jaringan perusahaan yang bergerak di sejumlah sektor, bukan hanya kegiatan produksi di satu lokasi. RAPP beroperasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, dan menjalankan kegiatan di industri pulp dan kertas. Lokasi tersebut menjadi basis operasional perusahaan dalam rantai bisnis APRIL, sementara hubungan dengan RGE menunjukkan posisi RAPP dalam struktur korporasi yang lebih luas. Penjelasan mengenai susunan ini membantu menempatkan kegiatan RAPP dalam konteks pemilik dan kelompok usaha yang menaunginya.
Profil RGE menyebut Sukanto Tanoto memulai usahanya lebih dari 50 tahun lalu dengan memasok suku cadang mesin kepada perusahaan minyak. Dari awal tersebut, kelompok usaha berkembang menjadi perusahaan dengan beragam bidang kegiatan dan operasi lintas negara.
548 views




