Kota Paris | Pemerintah Prancis menyatakan bahwa 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi terluka dalam aksi protes nasional pada Sabtu, 17 Oktober. Demonstrasi yang awalnya menentang lonjakan inflasi dan meningkatnya biaya hidup itu berubah menjadi kekerasan jalanan setelah berminggu-minggu aksi mahasiswa. Ketegangan yang telah berlangsung tersebut terlihat di berbagai kota, ketika massa turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mengenai harga kebutuhan dan tekanan ekonomi. Aksi yang meluas itu kemudian diwarnai bentrokan sebagian peserta demonstrasi dan aparat keamanan, sehingga situasi semakin sulit dikendalikan.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyampaikan bahwa jumlah korban mungkin saja lebih tinggi saat mengunjungi petugas yang terluka di sebuah pusat layanan di Paris. Pernyataan itu disampaikan ketika aparat masih menghadapi dampak kerusuhan dan menangani mereka yang membutuhkan perawatan. Sepanjang hari, bentrokan, penjarahan, serta kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi. Kerusakan dan gangguan yang menyertai aksi tersebut menambah tekanan terhadap layanan darurat, sementara polisi berupaya menjaga keamanan di tengah kerumunan yang terus bergerak.
Dalam sejumlah insiden, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa serta merespons kekerasan. Sebagian peserta melemparkan benda ke arah petugas dan menembakkan kembang api, membuat konfrontasi semakin berbahaya. Tidak semua demonstran terlibat dalam tindakan tersebut, tetapi kerusuhan yang muncul mengubah suasana protes menjadi situasi darurat di jalan-jalan. Jumlah penangkapan dan polisi terluka menunjukkan skala bentrokan yang dihadapi aparat. Pemerintah juga menghadapi tuntutan publik terkait biaya hidup, sekaligus harus merespons kerusakan dan menjaga ketertiban. Aksi nasional itu memperlihatkan bagaimana keresahan ekonomi dapat berkembang menjadi konflik terbuka ketika demonstrasi berlanjut dan situasi di lapangan memanas.
Dampak kerusuhan terlihat jelas di kawasan perkotaan, ketika pembakaran kendaraan dan penjarahan menyebabkan kerusakan pada ruang publik maupun tempat usaha. Wali Kota Paris Emmanuel Grégoire mengatakan sejumlah ruas jalan di ibu kota mengalami kerusakan setelah kelompok pemuda bertopeng membakar mobil dan menjarah toko. Situasi tersebut mengganggu aktivitas warga serta menambah beban bagi pelaku usaha yang harus menghadapi kerusakan bangunan dan kehilangan barang dagangan. Api dari kendaraan yang dibakar juga menimbulkan risiko bagi lingkungan sekitar, sementara kerusakan fasilitas di jalan memperumit upaya pemulihan kawasan setelah kerusuhan.
Penjarahan dilaporkan terjadi di puluhan toko dengan beragam jenis usaha di berbagai kota. Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg termasuk wilayah yang terdampak. Sejumlah sasaran kerusakan juga merupakan fasilitas pemerintahan dan layanan publik. Balai kota Limoges mengalami kehancuran besar akibat kebakaran. Di Marseille dan Lille, balai kota dibobol serta dirusak, sedangkan kompleks kepolisian di Bordeaux turut menjadi sasaran perusakan. Di Lyon, kantor layanan pariwisata dibakar. Kerusakan pada fasilitas semacam ini dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat dan membutuhkan pemeriksaan serta perbaikan sebelum kegiatan normal dapat kembali berlangsung.
Kerusuhan itu juga menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan individu. Di Saint-Étienne, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya setelah terkena ledakan granat pengendali massa. Kasus tersebut menambah perhatian terhadap risiko yang dihadapi warga dan petugas ketika kekerasan meluas di ruang kota. Gabungan kerusakan toko, kendaraan, bangunan pemerintahan, fasilitas kepolisian, dan layanan pariwisata menunjukkan bahwa dampaknya tidak terbatas pada satu jenis lokasi. Berbagai kota harus menangani kerugian material sekaligus menjaga agar layanan publik tetap berjalan. Pemulihan kawasan perkotaan memerlukan pendataan kerusakan, penanganan fasilitas terdampak, dan dukungan bagi pihak yang kehilangan tempat usaha atau mengalami cedera. Besarnya dampak berbeda-beda di setiap kota, tetapi rentang sasaran menunjukkan luasnya gangguan terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi setempat.
Besarnya aksi nasional di Prancis diperkirakan berbeda oleh pemerintah dan serikat pekerja. Kementerian Dalam Negeri menyebut sekitar 550 ribu orang turun ke jalan, sementara CGT, salah satu serikat pekerja terbesar di negara itu, memperkirakan jumlah peserta mencapai 800 ribu. Perbedaan angka tersebut mencerminkan skala mobilisasi yang luas sekaligus sulit dihitung secara seragam di berbagai kota. Di balik kerumunan, tuntutan peserta juga beragam, meski tekanan biaya hidup menjadi keluhan utama yang menyatukan banyak demonstran.
Harga kebutuhan yang meningkat telah membebani rumah tangga, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam bahan mengenai aksi ini, kenaikan biaya hidup disebut sebagian dipicu perang di Timur Tengah, yang turut mendorong inflasi di Eropa dan wilayah lain. Situasi tersebut memperkuat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Gerakan Rompi Kuning, yang sebelumnya menggelar aksi menentang biaya hidup dan kebijakan pemerintah, menyerukan demonstrasi bersama kaum muda. Seruan itu mempertemukan kelompok dengan latar belakang dan kepentingan berbeda dalam unjuk rasa nasional.
Di Paris, puluhan ribu orang berpawai melewati kawasan timur dan utara kota. Sebagian peserta membawa tuntutan politik yang lebih luas, termasuk seruan agar Presiden Emmanuel Macron mundur, serta slogan anti-polisi. Kamil Alahyan, siswa berusia 18 tahun yang ikut berunjuk rasa, menjelaskan bahwa pemilu mendatang pada 2027 menjadi salah satu alasan keterlibatannya. Ia juga menyuarakan kekecewaan terhadap politisi yang menurutnya berbohong dan kelompok ultra-kaya yang terus menambah kekayaan. Baginya, ketimpangan dan sikap para pemimpin membuat persoalan ekonomi terasa lebih mendesak. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana aksi tidak hanya berkaitan dengan harga kebutuhan, tetapi juga kepercayaan terhadap politik dan distribusi kekayaan. Meski jumlah peserta diperdebatkan, beragam suara di jalanan menunjukkan bahwa tuntutan demonstran melampaui satu isu dan mencerminkan keresahan sosial yang lebih luas di Prancis.
Kerusuhan yang meluas menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis dan memperbesar ketidakpastian politik menjelang pemilihan umum enam bulan mendatang. Pemungutan suara itu akan menjadi momentum untuk menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron. Dalam situasi tersebut, pemerintah menghadapi dua tuntutan sekaligus: memulihkan keamanan di berbagai kota dan merespons keresahan masyarakat tanpa memperburuk ketegangan. Skala kerusuhan, jumlah penangkapan, serta laporan mengenai ratusan polisi yang terluka membuat perhatian publik tertuju pada kemampuan negara menjaga ketertiban.
Macron menyampaikan sikap tegas melalui platform X. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, maupun menjarah akan dituntut dan dihukum. Pernyataan itu menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan tidak akan diperlakukan sebagai bagian yang dapat diterima dari aksi protes. Pada saat yang sama, penegakan hukum menjadi isu sensitif karena langkah aparat dapat memengaruhi perdebatan politik tentang keamanan, tanggung jawab pemerintah, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Menjelang pemilu, perkembangan di jalanan berpotensi membentuk penilaian pemilih terhadap pemerintah maupun para pesaing politik. Ketidakpastian bukan hanya berkaitan dengan kapan kerusuhan mereda, tetapi juga dengan dampaknya terhadap hubungan warga dan lembaga negara. Seruan untuk menjaga ketertiban hadir berdampingan dengan kemarahan terhadap aparat dan otoritas. Karena itu, pernyataan Macron mengenai penuntutan dapat dibaca sebagai upaya menunjukkan ketegasan, sekaligus menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai cara menangani krisis.
Di sejumlah lokasi, sebagian demonstran juga menghubungkan aksi mereka dengan Revolusi Prancis 1789. Di Marseille, seruan untuk merebut Bastille terdengar ketika sebagian orang menerobos kantor wali kota. Sementara itu, peserta pawai di La Rochelle membawa poster bertuliskan “revolusi atau mati”, dan di Montpellier sebuah spanduk bertuliskan “rakyat akan menang” dibentangkan. Simbol-simbol sejarah tersebut memperlihatkan bagaimana sebagian peserta memberi makna politik yang lebih luas pada demonstrasi.
Baca juga: Penggerebekan KPK di Bogor: 17 Terduga Suap Ditangkap | Penggerebekan KPK: 17 Pejabat Diamankan dengan Uang Ratusan Miliar
