Bekasi | Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, meminta wartawan tidak hanya memberitakan pencapaian pemerintah. Pers juga perlu mengkritisi apabila terdapat kekeliruan dalam program pemerintah atau hal-hal yang masih tertinggal. Pesan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Sekolah Rakyat Terpadu, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026). Menurut Gus Ipul, pemberitaan yang menjalankan peran itu dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan program, termasuk bagian yang sudah berjalan dan bagian yang perlu diperhatikan.
Ia menekankan bahwa tugas pers tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai capaian. Wartawan juga diharapkan menyampaikan kritik ketika menemukan kekeliruan, serta mengangkat hal-hal yang belum terselesaikan. Dengan demikian, pemberitaan dapat memperlihatkan berbagai sisi pelaksanaan kebijakan kepada publik. Pesan tersebut menempatkan kritik sebagai bagian dari kerja jurnalistik, bukan sebagai hal yang perlu dihindari ketika membahas program pemerintah. Gus Ipul meminta pers menjalankan fungsi itu dengan memberi perhatian pada kenyataan yang dijumpai, termasuk persoalan yang mungkin belum mendapat sorotan atau belum menjadi bagian dari pemberitaan tentang keberhasilan.
Gus Ipul juga menyampaikan pandangannya tentang peran pers dalam membantu masyarakat melihat kelompok yang terabaikan. Wartawan, menurutnya, dapat menghadirkan cerita dan keadaan mereka yang kurang terdengar, sekaligus menyuarakan pihak yang belum memiliki suara. Perhatian terhadap kelompok-kelompok tersebut membuat pers berperan dalam memperluas ruang perhatian publik, sehingga pengalaman mereka tidak luput dari pandangan masyarakat. Dalam konteks itu, ia mengingatkan bahwa kerja jurnalistik mencakup penyampaian capaian pemerintah sekaligus pengungkapan kekeliruan dan hal yang tertinggal. Pesan itu disampaikannya kepada wartawan dalam acara Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Bekasi.
Perhatian terhadap persoalan sosial, menurut Gus Ipul, perlu menjadi dasar dalam merancang dan menjalankan program pemerintah. Urusan di Kementerian Sosial memiliki risiko tinggi karena kebijakan dan layanan yang diberikan menyangkut kehidupan manusia secara langsung. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, besarnya anggaran, atau capaian administratif. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan apakah bantuan benar-benar menjangkau orang yang membutuhkan, diberikan pada waktu yang tepat, dan mampu menjaga martabat penerimanya.
Gus Ipul menyebut terdapat 12 kelompok pemerlu atensi sosial yang membutuhkan perhatian khusus. Di antaranya adalah anak-anak dalam situasi rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia telantar, korban bencana, serta fakir miskin. Masing-masing kelompok menghadapi kebutuhan dan risiko yang berbeda, sehingga pendekatan yang seragam belum tentu memadai. Anak yang kehilangan pengasuhan, misalnya, memerlukan perlindungan yang tidak sama dengan warga lanjut usia yang hidup sendiri atau keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Penekanan tersebut mengingatkan bahwa angka dalam laporan sosial selalu mewakili kehidupan nyata. Di balik data penerima bantuan, terdapat manusia dengan pengalaman, persoalan, dan harapan yang perlu dijaga. Jika masyarakat hanya dipandang sebagai statistik, kebutuhan yang mendesak dapat luput dari perhatian, sementara kekeliruan dalam pelaksanaan program berisiko memperberat keadaan mereka. Oleh sebab itu, pendataan dan evaluasi perlu disertai pemahaman atas kondisi warga, termasuk hambatan yang membuat mereka sulit memperoleh layanan atau menyampaikan kebutuhan.
Landasan tanggung jawab negara tercermin dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Amanat ini menegaskan bahwa perlindungan sosial bukan semata kegiatan administratif, melainkan kewajiban untuk hadir bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah perlu mengenali kerentanan sejak awal, menanggapi laporan secara serius, dan memastikan bantuan tidak terlambat. Dengan perhatian yang peka terhadap manusia di balik persoalan, kebijakan dapat lebih tepat sasaran sekaligus menjaga harapan mereka yang berada dalam situasi sulit.
Gus Ipul menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya memperbaiki fondasi perlindungan sosial. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan data yang akurat sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Menurutnya, kualitas data berkaitan langsung dengan kemampuan negara mengenali warga yang membutuhkan dan menyalurkan dukungan secara tepat sasaran. Karena itu, pembenahan data dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial.
Ia mengingatkan bahwa kekeliruan data dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Warga miskin yang semestinya berhak menerima bantuan bisa kehilangan hak apabila tidak tercatat dengan benar. Sebaliknya, keluarga yang membutuhkan juga dapat belum terjangkau oleh negara ketika informasi mengenai keadaan mereka tidak masuk atau tidak sesuai dalam pendataan. Gambaran tersebut, sebagaimana disampaikan Gus Ipul, menunjukkan bahwa ketepatan informasi bukan sekadar urusan administrasi. Data yang keliru berisiko membuat bantuan tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan, sementara kebutuhan sebagian keluarga belum terlihat dalam sistem.
Dalam konteks tersebut, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial dapat diarahkan kepada penerima yang sesuai. Penekanan pada data yang lebih akurat juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Gus Ipul menyampaikan pentingnya menghindari kesalahan pencatatan agar hak warga miskin tidak terabaikan dan keluarga yang membutuhkan dapat dikenali. Keterangan ini menempatkan pembenahan data sebagai salah satu unsur dalam memperbaiki fondasi perlindungan sosial di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain membahas bantuan sosial, Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Ia mengaitkan program tersebut dengan upaya membuka akses pendidikan bagi kelompok yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa terdapat 182 titik Sekolah Rakyat di Indonesia. Informasi mengenai jumlah titik itu memberi gambaran tentang sebaran program yang ia sampaikan, tanpa mengubah inti pesannya mengenai peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan. Dengan demikian, dua hal yang ditekankan Gus Ipul adalah perlunya data yang akurat agar bantuan tepat sasaran, serta Sekolah Rakyat sebagai jalan yang ditujukan untuk memutus kemiskinan.
Dalam pesannya kepada insan pers, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan pers yang merdeka, kritis, dan bertanggung jawab. Ia mengajak wartawan untuk tidak ragu mengkritik kekeliruan dalam program maupun kebijakan pemerintah, sekaligus mengingatkan apabila ada persoalan atau kebutuhan masyarakat yang masih tertinggal. Menurutnya, pujian dapat memberi semangat kepada pemerintah untuk bekerja lebih baik, sedangkan kritik yang jujur membantu menjaga arah agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Gus Ipul juga memandang anugerah jurnalistik sebagai bentuk penghormatan kepada insan pers yang teguh mengungkap fakta, menulis dengan nurani, dan berpihak pada kemanusiaan. Penghargaan tersebut bukan sekadar perayaan atas karya yang terpilih, melainkan pengakuan terhadap kerja jurnalistik yang dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, wartawan turut membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan serta mendorong penyelenggara negara memperbaiki kekurangan.
Penghargaan diserahkan oleh Gus Ipul bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang juga dikenal sebagai Gus Imin. Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada para pemenang atas karya dan dedikasi mereka. Ia turut memberikan pesan kepada peserta yang belum memperoleh penghargaan agar tidak menjadikan hasil kompetisi sebagai ukuran tunggal nilai kerja jurnalistik. Tidak semua karya yang penting mendapatkan piala, tetapi setiap upaya melaporkan fakta dan menyuarakan kepentingan masyarakat tetap memiliki arti.
Dedikasi jurnalistik, menurut pesan tersebut, juga diukur dari kebenaran yang diperjuangkan, keteguhan menjaga nurani, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Karena itu, wartawan diharapkan terus bekerja secara independen dan profesional, baik ketika menyampaikan kritik maupun saat mengabarkan capaian.
Baca juga: Program Poliran, Aiptu Mukhsodin Dorong Warga Sukadamai Tingkatkan Keterampilan dan Jaga Kamtibmas | Program POLIRAN, Aiptu Rukmono Sambangi Warga Budimulya Perkuat Kamtibmas | Inisiatif Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Sampah di Indonesia
