Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau industri pusat data agar menghitung kebutuhan air dan dampak lingkungan secara cermat sebelum membangun fasilitas baru. Perencanaan, menurutnya, perlu memastikan bahwa ekspansi teknologi tidak mengabaikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat maupun kebutuhan pembangunan lainnya. Pusat data mendukung layanan digital yang terus berkembang, tetapi operasionalnya juga menuntut sumber daya penting, termasuk air untuk membantu sistem pendinginan dan menjaga peralatan tetap berfungsi dengan baik.
AHY menyampaikan hal tersebut setelah rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menyoroti perlunya menimbang kebutuhan fasilitas pusat data dalam konteks persaingan pemanfaatan air yang semakin luas. Permintaan dari rumah tangga, pertanian, dan berbagai kegiatan industri sama-sama meningkat, sementara ketersediaan air bersih tidak selalu bertambah secepat kebutuhan. Karena itu, keputusan mengenai lokasi dan skala pembangunan tidak semestinya hanya bertumpu pada kesiapan lahan, jaringan listrik, atau konektivitas digital.
Pusat data dapat memerlukan pasokan air dalam jumlah besar, bergantung pada teknologi pendinginan, kapasitas fasilitas, dan kondisi setempat. Apabila kebutuhan tersebut tidak dihitung sejak awal, proyek berisiko menambah tekanan terhadap sumber air dan infrastruktur penyediaan yang sudah digunakan warga serta pelaku usaha lain. Perhatian juga perlu diberikan pada dampak pengambilan air terhadap lingkungan sekitar, termasuk keberlanjutan sumber air dan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pada musim kering. Penilaian semacam ini membantu pemerintah dan pengembang mengenali risiko sebelum pembangunan dimulai, bukan setelah dampaknya dirasakan.
AHY menekankan bahwa pembangunan pusat data perlu didahului kalkulasi terperinci. Pengembang dan pemerintah perlu memperkirakan volume air yang dibutuhkan sepanjang operasi, menilai kapasitas pasokan lokal, serta mengidentifikasi cara mengurangi penggunaan air. Hasil perhitungan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang lebih sesuai, merancang teknologi yang efisien, dan menyusun langkah mitigasi. Dengan demikian, pertumbuhan infrastruktur digital dapat berjalan seiring dengan perlindungan akses air bersih. Pertimbangan ini penting agar manfaat investasi tidak dibayar dengan meningkatnya kesulitan masyarakat atau memburuknya kondisi lingkungan.Ketika pusat data berkembang, kebutuhan air untuk mendukung operasional dan sistem pendingin perlu diperhitungkan bersama kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan industri tidak mengurangi akses warga terhadap air bersih atau membebani sumber air yang juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Perizinan dan pengawasan perlu mempertimbangkan kondisi sumber air setempat, kemampuan layanan, serta dampak pengambilan air terhadap lingkungan. Dengan demikian, ekspansi ekonomi digital dapat berjalan tanpa menciptakan persaingan yang merugikan rumah tangga, khususnya di wilayah yang ketersediaan airnya terbatas.
Pembagian air yang bijak berangkat dari pemenuhan kebutuhan dasar secara adil dan proporsional. Rumah tangga memerlukan akses yang aman dan berkelanjutan untuk minum, memasak, sanitasi, serta keperluan harian lainnya. Pertanian dan peternakan juga bergantung pada pasokan air untuk menghasilkan pangan dan menjaga keberlangsungan usaha. Sementara itu, industri perlu memperoleh alokasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional, tetapi penggunaannya tidak semestinya mengabaikan hak masyarakat maupun sektor produktif lain. Penetapan prioritas, pemantauan pemakaian, dan koordinasi pemerintah, penyedia layanan, pelaku usaha, serta warga dapat membantu mencegah perebutan sumber air.
Tekanan terhadap ketersediaan air dapat meningkat seiring pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi digital. Bertambahnya penduduk mendorong kebutuhan domestik, sedangkan pembangunan pusat data menambah kebutuhan bagi kegiatan industri. Karena itu, perencanaan pasokan perlu melihat berbagai kebutuhan secara terpadu, bukan hanya kapasitas yang tersedia untuk satu proyek. Pemerintah dan pengelola pusat data dapat mendorong efisiensi penggunaan air, memilih sumber pasokan dengan cermat, serta mempertimbangkan pemanfaatan kembali air apabila sesuai dengan standar dan kondisi setempat. Transparansi mengenai kebutuhan dan pengelolaan air juga penting agar masyarakat memahami dampak kegiatan industri dan dapat menyampaikan kekhawatiran. Pendekatan proporsional menjaga akses warga, mendukung pangan, dan memungkinkan pertumbuhan industri berlangsung lebih bertanggung jawab.
AHY menempatkan kebutuhan air dan energi pusat data sebagai perhatian yang melampaui batas Indonesia. Menurutnya, besarnya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fasilitas tersebut juga menjadi pembahasan di negara-negara maju. Pernyataan ini memberi konteks bahwa pertumbuhan infrastruktur digital membawa konsekuensi fisik, meskipun layanan digital sering dipandang berlangsung di ruang virtual. Di balik penyimpanan data, komputasi awan, dan berbagai aplikasi daring, terdapat pusat data yang memerlukan pasokan listrik berkelanjutan serta sistem pendinginan. Pada sebagian fasilitas, pendinginan tersebut melibatkan penggunaan air, sehingga kebutuhan operasionalnya berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya alam.
Perhatian internasional terhadap persoalan ini tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan komputasi, termasuk untuk kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, layanan keuangan, dan komunikasi. Pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat di berbagai negara membahas cara menyeimbangkan perluasan kapasitas digital dengan penggunaan energi dan air yang lebih efisien. Perdebatan dapat mencakup pilihan teknologi pendinginan, pemanfaatan energi rendah emisi, transparansi pelaporan konsumsi sumber daya, dan penempatan fasilitas. Isu tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan investasi, tetapi juga dengan dampak infrastruktur terhadap lingkungan serta kebutuhan masyarakat sekitar.
Namun, pengakuan bahwa isu ini dibicarakan secara global tidak berarti keadaan setiap negara serupa. Ketersediaan air, kondisi iklim, bauran energi, tata kelola, kepadatan penduduk, dan kapasitas jaringan berbeda-beda. Karena itu, perhatian yang muncul di negara maju dapat menjadi bahan untuk memahami dimensi umum persoalan, bukan dasar untuk menganggap kebijakan atau tantangannya identik dengan Indonesia. Pernyataan AHY lebih tepat dibaca sebagai pengingat bahwa kebutuhan pusat data perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan digital. Setiap negara tetap memerlukan penilaian sesuai konteksnya, termasuk mempertimbangkan sumber air setempat, tekanan terhadap layanan air bersih, dan kemampuan pasokan energi. Dengan demikian, pembicaraan global memberi latar yang relevan, sementara keputusan mengenai ekspansi di Indonesia perlu bertumpu pada kondisi dan prioritas nasional maupun daerah.
Kebutuhan air pusat data tidak dapat disamaratakan karena konsumsi setiap fasilitas bergantung pada kapasitas, rancangan, sistem pendinginan, dan tingkat pemanfaatannya. Pusat data berskala besar dengan beban komputasi tinggi dapat memerlukan sumber daya lebih besar daripada fasilitas yang kapasitasnya terbatas. Perbedaan teknologi pendinginan dan kondisi operasional juga memengaruhi jumlah air yang digunakan. Karena itu, perkiraan kebutuhan air perlu disusun berdasarkan karakteristik proyek, bukan hanya memakai angka umum yang berisiko menutupi dampak nyata di suatu wilayah.
Perencanaan sejak tahap awal memungkinkan pengembang dan pemerintah menilai ketersediaan air bersih sebelum lokasi serta skala pembangunan ditetapkan. Penilaian tersebut dapat mencakup kondisi sumber air setempat, kebutuhan rumah tangga dan sektor lain, serta perubahan permintaan pada masa mendatang. Rencana pengelolaan juga perlu mempertimbangkan pilihan teknologi yang lebih hemat air, penggunaan kembali air yang telah diolah jika sesuai, dan pemantauan konsumsi selama fasilitas beroperasi. Langkah-langkah ini membantu mengidentifikasi risiko lebih dini dan mencegah persaingan pemanfaatan sumber daya yang dapat membebani masyarakat.
AHY menekankan bahwa pembangunan harus direncanakan dengan mempertimbangkan lingkungan sejak awal, bukan setelah dampaknya muncul. Percepatan industri digital perlu berjalan seiring dengan perlindungan ketersediaan air bersih dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini penting karena transformasi digital, termasuk perkembangan ekonomi dan keuangan digital, diperkirakan menjadi arus utama ekonomi Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.
Baca juga: Di tengah antrean yang terjadi di sejumlah SPBU, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di Makassar tetap aman | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tegaskan Komitmen untuk Peradilan Bersih dan Berintegritas | Ekspansi Pariwisata NTT Melalui Pertemuan Bisnis di Makassar
