Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Febrie Adriansyah bersama kuasa hukumnya akan diputus bersamaan dengan putusan akhir perkara. Keputusan tersebut disampaikan dalam agenda putusan sela pada Senin, 26 Oktober 2026. Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno menyampaikan bahwa majelis belum menentukan hasil eksepsi pada tahap ini. Dengan demikian, belum ada keterangan bahwa keberatan tersebut diterima ataupun ditolak.
Penentuan waktu putusan itu membuat pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap pembuktian. Pada tahap tersebut, proses persidangan akan berfokus pada pemeriksaan bukti yang diajukan dalam perkara, sesuai agenda yang telah ditetapkan. Penggabungan penilaian eksepsi dengan putusan akhir berarti majelis akan menyampaikan sikap terhadap keberatan terdakwa dan kuasa hukumnya ketika perkara mencapai tahap akhir. Sampai saat itu, substansi serta dasar pengajuan eksepsi tetap menjadi bagian dari hal yang akan dipertimbangkan majelis hakim.
Eksepsi biasanya berisi keberatan terhadap aspek tertentu dalam perkara, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan surat dakwaan atau kewenangan pengadilan. Namun, keputusan majelis dalam sidang ini hanya mengatur kapan keberatan tersebut akan diputus, bukan memberikan penilaian atas pokok keberatannya. Karena itu, kelanjutan sidang ke pembuktian tidak dapat dimaknai sebagai tanda bahwa eksepsi Febrie telah kalah atau tidak dipertimbangkan. Majelis masih akan menilai keseluruhan perkara sebelum mengeluarkan putusan akhir. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada jalannya pemeriksaan bukti dan tahapan persidangan selanjutnya. Para pihak dapat menyampaikan bukti dan keterangan dalam proses pembuktian, sementara majelis menguji materi yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Putusan mengenai eksepsi akan disampaikan bersama putusan akhir, sebagaimana dinyatakan ketua majelis dalam agenda putusan sela tersebut.
Setelah majelis hakim menunda pemeriksaan eksepsi hingga putusan akhir, perkara yang menjerat Febrie Adriansyah berlanjut ke tahap pembuktian. Keputusan sela tersebut berarti persidangan tidak berhenti pada keberatan yang diajukan terhadap dakwaan. Proses pemeriksaan perkara tetap berjalan, sehingga jaksa penuntut umum diperintahkan melanjutkan penanganan perkara di hadapan majelis hakim.
Perkara bernomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst itu berkaitan dengan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Statusnya masih berupa dugaan yang harus diuji melalui proses peradilan. Dengan berlanjutnya sidang, penilaian atas perkara akan memasuki tahapan pemeriksaan bukti, tanpa mengubah prinsip bahwa terdakwa berhak memperoleh proses hukum yang adil dan praduga tidak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan berkekuatan hukum.
Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Febrie Adriansyah. Perintah itu menjadi konsekuensi langsung dari keputusan sela: keberatan yang disampaikan melalui eksepsi tidak menghentikan jalannya persidangan pada tahap ini. Pokok perkara tetap akan diperiksa, sementara keberatan tersebut akan dipertimbangkan bersama keseluruhan perkara saat majelis menyusun putusan akhir.
Masuknya perkara ke tahap pembuktian menandai kelanjutan prosedur persidangan, bukan penetapan bahwa dakwaan telah terbukti. Dalam proses tersebut, pengadilan akan menilai perkara berdasarkan hal-hal yang diajukan dan diperiksa secara resmi di persidangan. Informasi mengenai jadwal lanjutan maupun rincian materi pembuktian belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia, sehingga belum dapat dipastikan bagaimana pemeriksaan berikutnya akan berlangsung. Untuk saat ini, fokusnya adalah pelaksanaan perintah hakim agar jaksa meneruskan pemeriksaan perkara sesuai tahapan hukum acara pidana. Keputusan sela tersebut menjaga proses tetap bergerak menuju pemeriksaan pokok perkara, sedangkan penilaian akhir atas dakwaan dan eksepsi tetap berada pada majelis hakim.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026, jaksa membacakan dakwaan terhadap Febrie Adriansyah. Salah satu pokok dakwaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian. Jaksa mengaitkan dugaan itu dengan penanganan perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Uraian tersebut merupakan bagian dari tuduhan yang disampaikan penuntut umum di persidangan, bukan kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti.
Menurut isi dakwaan, Febrie diduga meminta atau menerima uang sebesar 5 juta dolar Singapura dari Tan Kian. Nilai tersebut disebut setara dengan sekitar Rp55 miliar. Jaksa mendalilkan bahwa permintaan uang itu berkaitan dengan proses penanganan perkara Jiwasraya, yang ketika itu menyangkut dugaan tindak pidana korupsi. Besaran uang dan hubungan yang dituduhkan pembayaran dengan perkara tersebut masih harus diperiksa melalui proses pembuktian di pengadilan.
Dalam perkara pidana, pembacaan dakwaan menjelaskan versi dan dasar tuduhan jaksa kepada terdakwa. Dakwaan bukan putusan, sehingga uraian mengenai dugaan pemerasan maupun keterkaitannya dengan penanganan perkara Jiwasraya perlu dipahami sebagai klaim penuntut umum. Febrie tetap memiliki hak untuk mengajukan bantahan dan menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum. Majelis hakim nantinya akan menilai keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak sebelum menentukan apakah unsur tindak pidana yang dituduhkan terpenuhi.
Dengan demikian, informasi tentang dugaan pemerasan senilai 5 juta dolar Singapura, atau sekitar Rp55 miliar, bersumber pada dakwaan yang dibacakan dalam sidang tersebut. Penyebutan Tan Kian dan perkara Jiwasraya menunjukkan konteks tuduhan sebagaimana dipaparkan jaksa, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemerasan. Penilaian akhir atas peristiwa dan tanggung jawab terdakwa berada pada majelis hakim setelah seluruh tahapan persidangan, termasuk pemeriksaan bukti dan argumentasi dari pihak penuntut maupun pembela, dijalani sesuai hukum yang berlaku.Selain dakwaan yang menjadi pokok perkara, jaksa juga mengajukan dakwaan terpisah mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Febrie Adriansyah. Dalam dakwaan tersebut, Febrie diduga melakukan pencucian uang dengan nilai lebih dari Rp350 miliar. Angka yang disebut jaksa itu belum mencakup aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diduga diterimanya.
Pemisahan dakwaan TPPU menjadi bagian penting dari perkara karena jaksa perlu membuktikan tuduhan tersebut melalui proses persidangan. Nilai yang tercantum dalam dakwaan merupakan uraian mengenai dugaan yang diajukan penuntut umum, bukan penetapan bahwa tindak pidana telah terbukti. Demikian pula, penyebutan aset tanah dan/atau bangunan menunjukkan bahwa jaksa menyatakan adanya aset di luar nilai lebih dari Rp350 miliar, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan status hukum aset tersebut.
Dalam perkara pidana, dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di pengadilan. Setelah eksepsi ditunda untuk dipertimbangkan bersama putusan akhir dan persidangan memasuki tahap pembuktian, jaksa akan menyampaikan alat bukti untuk mendukung uraian dakwaannya. Pihak terdakwa juga memperoleh kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pembelaan sesuai tahapan persidangan. Karena itu, angka maupun dugaan yang tertulis dalam dakwaan masih harus diuji di hadapan majelis hakim.
Besaran yang disebutkan jaksa tidak sepatutnya diperlakukan sebagai jumlah kerugian atau nilai aset yang telah diputus pengadilan. Informasi mengenai aset tanah dan/atau bangunan juga perlu dibatasi pada keterangan yang tersedia dalam dakwaan, tanpa menambahkan rincian mengenai jenis, lokasi, jumlah, ataupun kepemilikannya. Pembedaan ini penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan tuduhan penuntut umum dengan fakta yang telah dinyatakan terbukti.
Dengan demikian, dakwaan TPPU memuat dugaan pencucian uang bernilai lebih dari Rp350 miliar, di luar aset tanah dan/atau bangunan yang disebut jaksa. Namun, seluruh unsur dakwaan, termasuk nilai dan kaitannya dengan Febrie, masih menjadi materi pemeriksaan. Penilaian akhir berada pada majelis hakim setelah seluruh bukti dan keterangan diperiksa; hingga putusan dijatuhkan, tuduhan tersebut tetap merupakan dakwaan jaksa, bukan kesimpulan pengadilan.
