Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan operasi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan serta memberikan dasar bagi penentuan kebijakan dan tindakan selanjutnya.
Rapat evaluasi dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Pertemuan berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh perwakilan TNI/Polri, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memungkinkan perkembangan operasi dan kebutuhan penanganan di wilayah terdampak dibahas bersama.
Dalam rapat, para peserta meninjau pelaksanaan OMC untuk mengukur efektivitasnya dalam mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan operasi modifikasi cuaca. Dengan melihat kondisi dan kebutuhan setiap daerah, BNPB bersama para pemangku kepentingan dapat menentukan apakah operasi perlu diteruskan, disesuaikan, atau diikuti langkah penanganan lainnya.
Kristomei menyampaikan bahwa ia mengumpulkan para peserta untuk mendengar evaluasi sekaligus memberikan arahan mengenai pekerjaan berikutnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pertemuan tidak hanya membahas capaian pelaksanaan, tetapi juga memastikan tindak lanjut dapat disiapkan secara terkoordinasi. Masukan dari unsur pusat dan daerah menjadi bahan untuk menilai situasi serta merumuskan prioritas kerja ke depan.
Hasil evaluasi diharapkan membantu BNPB menentukan langkah yang relevan berdasarkan perkembangan di lapangan. Penetapan wilayah sasaran dan tindak lanjut yang terukur dapat mendukung penggunaan sumber daya secara lebih tepat. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar keputusan mengenai kelanjutan OMC sejalan dengan kebutuhan daerah dan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.
Memasuki musim hujan, kebutuhan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) perlu dipetakan kembali agar dukungan dapat ditempatkan sesuai perkembangan risiko di berbagai wilayah. Hujan mulai turun di sejumlah provinsi, termasuk Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Perubahan kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas operasi, karena kebutuhan penanganan dapat berbeda daerah yang telah menerima hujan dan kawasan yang masih menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemetaan berkala membantu pemerintah menyesuaikan dukungan dengan situasi lapangan, sekaligus menjaga kesiapan sumber daya untuk menghadapi perubahan cuaca maupun ancaman bencana.
Kristomei menyampaikan bahwa dukungan OMC dapat lebih dahulu diarahkan ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian dalam rencana penyesuaian prioritas, terutama selama masih terdapat daerah yang berpotensi mengalami karhutla. Penentuan sasaran tetap perlu mempertimbangkan kondisi cuaca, kebutuhan daerah, serta ketersediaan armada dan aset pendukung. Dengan memantau perkembangan hujan dan risiko secara berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi lokasi yang memerlukan dukungan lebih cepat. Langkah ini juga memungkinkan koordinasi dilakukan secara lebih terarah, tanpa mengabaikan kebutuhan penanganan banjir dan kesiagaan bencana hidrometeorologi di wilayah lain.
Untuk memperkuat dukungan, pemerintah menyiapkan kemungkinan penggeseran armada ke wilayah prioritas serta penambahan aset apabila memungkinkan. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga agar bantuan tersedia di daerah yang masih berpotensi mengalami karhutla, bukan tanda bahwa armada telah dipindahkan. Kesiapan untuk mengalihkan sumber daya perlu disesuaikan dengan situasi terkini, kapasitas operasional, dan koordinasi antarpihak. Pendekatan yang fleksibel penting karena kondisi cuaca dapat berubah dan kebutuhan setiap provinsi tidak selalu sama. Melalui pemetaan ulang dan kesiapan dukungan, pelaksanaan OMC diharapkan dapat mengikuti prioritas lapangan, sementara pemerintah terus memperkuat kewaspadaan terhadap potensi banjir maupun karhutla.
Selain meninjau pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, BNPB turut mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah yang dapat meningkat menjelang musim hujan. Ancaman seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor memerlukan persiapan sejak dini, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi. Langkah kesiapsiagaan menjadi penting agar pemerintah dan masyarakat dapat merespons perubahan cuaca serta dampaknya secara lebih terkoordinasi.
BMKG memprediksi musim hujan akan terjadi pada akhir 2026. Perkiraan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pengurangan risiko sebelum curah hujan meningkat. Meski waktu dan intensitas hujan dapat berbeda antardaerah, potensi dampaknya perlu diperhitungkan sesuai kondisi lokal, termasuk karakteristik wilayah, riwayat kejadian bencana, dan kesiapan layanan penanganan darurat.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah-langkah menghadapi musim hujan 2026/2027 pada 30 Oktober 2026. Surat edaran tersebut disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan adanya arahan kepada pimpinan daerah, upaya antisipasi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terencana, melibatkan perangkat daerah terkait, dan disesuaikan dengan potensi ancaman di masing-masing wilayah.
Melalui surat tersebut, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan bencana. Pemeriksaan terhadap sarana pendukung, jalur komunikasi, dan mekanisme koordinasi dapat membantu mempercepat tindakan apabila situasi darurat terjadi. Daerah juga perlu menilai kecukupan sumber daya yang tersedia dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan sebelum memasuki periode hujan yang lebih intens.
Kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kapasitas masyarakat juga perlu diperkuat melalui penyebaran informasi risiko, pemahaman mengenai tanda bahaya, dan pengetahuan tentang langkah evakuasi. Pemerintah daerah dapat mendorong koordinasi dengan relawan, komunitas setempat, serta lembaga terkait agar informasi menjangkau kelompok yang berisiko. Persiapan yang sesuai dengan ancaman lokal akan mendukung perlindungan warga dan membantu mengurangi dampak bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026/2027.
Kristomei mengimbau gubernur, bupati, serta seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir di wilayah masing-masing. Imbauan ini perlu ditindaklanjuti dengan mencermati kondisi setempat, terutama kawasan yang memiliki kerawanan terhadap genangan maupun luapan air. Setiap pemerintah daerah diharapkan memastikan informasi mengenai risiko dapat diterima oleh jajaran terkait dan masyarakat secara tepat waktu. Kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada langkah saat banjir terjadi, tetapi juga pada upaya mengenali kemungkinan ancaman lebih awal. Dengan perhatian yang terarah, pemerintah daerah dapat menyiapkan respons sesuai situasi dan kebutuhan wilayahnya, tanpa menunggu dampak berkembang lebih luas.
Kristomei juga menyampaikan bahwa sejumlah daerah telah mulai mengalami banjir. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca dapat membawa dampak nyata, sehingga perkembangan di lapangan perlu terus dipantau. Ia meminta semua pihak mencermati dinamika cuaca selama masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Periode ini dapat ditandai perubahan kondisi yang perlu diantisipasi secara cermat, termasuk kemungkinan meningkatnya curah hujan. Karena itu, koordinasi pemerintah daerah dan unsur terkait menjadi penting untuk memperbarui informasi, menilai potensi risiko, serta menyampaikan imbauan yang sesuai kepada masyarakat. Pemantauan yang berkelanjutan membantu setiap pihak menyesuaikan kesiapan dengan perkembangan cuaca dan keadaan setempat.
Dalam menghadapi kerawanan banjir, kewaspadaan perlu berjalan beriringan dengan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang konsisten. Kepala daerah dapat memastikan perangkat di wilayahnya siap mengikuti perkembangan, sementara masyarakat didorong memperhatikan informasi resmi dan arahan setempat. Langkah antisipasi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, karena tingkat risiko dan kebutuhan penanganan tidak selalu sama. Kristomei menempatkan perhatian terhadap banjir dalam konteks pergeseran tantangan kebencanaan yang sedang dihadapi pemerintah. Setelah melakukan penanganan karhutla, pemerintah kini perlu mengarahkan perhatian bersama untuk mengantisipasi banjir.
Baca juga: Harper Malioboro Yogyakarta Perkuat Kesiapan Staf Menghadapi Gempa | Hari Ke-21 Operasi KM Virgo Transport 8, Basarnas Ubah Fokus Pencarian 55 Korban | Jalin Silaturahmi Bersama Wartawan: Polda PBD Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
542 kunjungan
