Kabupaten Ketapang | Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang pun memberikan perhatian terhadap pengabdian tersebut dan tengah menyiapkan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di desa-desa dan wilayah perhuluan. Mereka memiliki kompetensi medis, tetapi tidak selalu memiliki sarana yang memadai untuk memastikan proses rujukan berlangsung secara optimal.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Dedikasi tenaga kesehatan di pedalaman Ketapang patut diapresiasi. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi geografis yang sulit, mereka tetap hadir melayani masyarakat, bahkan harus menempuh jalur sungai ketika melakukan rujukan pasien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di pedalaman bukan sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan. Mereka harus beradaptasi dengan medan, sarana transportasi, dan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Dalam situasi tertentu, tenaga kesehatan bahkan harus memastikan pasien dapat mencapai fasilitas kesehatan berikutnya dengan sarana yang tidak secara khusus diperuntukkan sebagai kendaraan medis.
Namun, di balik apresiasi terhadap para nakes, ada persoalan yang jauh lebih mendasar untuk dipikirkan bersama: mengapa ketika seorang pasien membutuhkan pertolongan, perjalanan menuju fasilitas kesehatan masih harus mengandalkan perahu bermesin milik warga atau desa? Pengabdian tenaga kesehatan di wilayah pedalaman memang tidak mudah. Mereka bekerja bukan hanya menghadapi tantangan profesi, tetapi juga kondisi geografis yang membuat akses pelayanan kesehatan menjadi jauh lebih sulit dibandingkan wilayah perkotaan. Di Kecamatan Hulu Sungai, misalnya, proses rujukan dari Puskesmas Pembantu menuju puskesmas induk di Desa Menyumbung masih banyak dilakukan melalui jalur sungai. Sarana yang digunakan pun berupa perahu bermesin milik warga atau desa. Penghargaan dapat menjadi bentuk pengakuan terhadap pengabdian mereka yang bekerja di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, penggunaan perahu bermesin milik warga atau desa sebagai bagian dari proses rujukan menunjukkan bahwa sarana transportasi kesehatan belum sepenuhnya tersedia secara memadai. Bagi masyarakat di wilayah yang dekat dengan rumah sakit dan memiliki akses jalan yang baik, perjalanan menuju fasilitas kesehatan mungkin relatif mudah. Padahal, kebutuhan untuk memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengenal perbedaan masyarakat kota dan masyarakat pedalaman. Berita mengenai seorang ibu hamil di wilayah pedalaman Ketapang yang sebelumnya terpaksa melahirkan di atas perahu dalam perjalanan menuju Puskesmas Hulu Sungai semakin memperlihatkan beratnya persoalan tersebut. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit, medan lebih sulit, serta membutuhkan biaya pembangunan dan operasional lebih besar dapat menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh fasilitas publik yang setara. Pembangunan menjadi lebih mudah dipusatkan pada wilayah yang dianggap strategis, mudah dijangkau, dan memiliki konsentrasi penduduk serta aktivitas ekonomi yang tinggi. Sementara itu, wilayah terpencil membutuhkan biaya lebih besar untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, transportasi, jaringan komunikasi, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Jika pembangunan terlalu kuat mengikuti pertimbangan efisiensi ekonomi, masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau dapat menjadi pihak yang terus-menerus menerima keterbatasan. Pelayanan kesehatan seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa murah atau mudah negara menyediakan fasilitas di suatu wilayah. Ketika seorang warga jatuh sakit, yang dibutuhkan bukan pertanyaan apakah menyediakan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut menguntungkan secara ekonomi, tetapi bagaimana negara memastikan warga tersebut memperoleh pertolongan yang dibutuhkan. Mereka mungkin tinggal jauh dari pusat pemerintahan, memiliki akses transportasi yang terbatas, atau tinggal di wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak sebesar perkotaan. Konsekuensinya, wilayah pedalaman tidak boleh dipandang sekadar sebagai wilayah yang sulit dan mahal untuk dilayani. Justru karena wilayah tersebut sulit dijangkau, negara perlu merancang pelayanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Menyediakan transportasi rujukan yang layak, memperkuat fasilitas kesehatan di desa, memastikan ketersediaan obat dan tenaga kesehatan, serta membangun akses infrastruktur merupakan bentuk penghargaan yang jauh lebih bermakna. Dedikasi semacam ini tentu layak mendapatkan penghargaan karena mereka tetap berusaha memberikan pelayanan di tengah berbagai keterbatasan. Apresiasi terhadap tenaga kesehatan tentu merupakan hal positif. Akan tetapi, penghargaan tidak seharusnya menjadi titik akhir perhatian pemerintah. Jangan sampai keberanian dan ketulusan para nakes justru menutupi persoalan sistem pelayanan kesehatan yang membuat mereka harus bekerja dengan keterbatasan. Sebab, yang perlu dipertanyakan bukan hanya seberapa kuat para nakes bertahan, tetapi juga mengapa mereka harus bertahan dalam kondisi seperti itu. Ketika Rujukan Pasien Bergantung pada Perahu Warga Persoalan menjadi lebih serius ketika keterbatasan fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Rujukan medis bukanlah perjalanan biasa yang dapat dilakukan kapan saja tanpa mempertimbangkan kondisi pasien. Pasien yang membutuhkan rujukan biasanya justru berada dalam kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan membutuhkan perjalanan yang cepat serta aman. Dalam kondisi geografis yang sulit, jalur sungai memang dapat menjadi pilihan transportasi yang paling memungkinkan. Ketika kondisi pasien memburuk di perjalanan, tenaga kesehatan harus menghadapi keterbatasan yang bukan berada dalam kendali mereka. Lebih jauh, persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun bagi masyarakat pedalaman, mendapatkan pelayanan kesehatan dapat berarti menempuh sungai, menggunakan perahu, berpindah kendaraan, dan menempuh jarak yang panjang. Ibu dan bayinya memang akhirnya selamat, tetapi kejadian itu semestinya tidak hanya dilihat sebagai kisah heroik seorang tenaga kesehatan atau keberuntungan seorang pasien. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius tentang bagaimana negara memastikan ibu hamil dan pasien lainnya memperoleh pelayanan kesehatan yang aman sejak dari tempat tinggal hingga fasilitas rujukan. Pelayanan Publik Tidak Boleh Hanya Berhitung Efisiensi Persoalan pelayanan kesehatan di pedalaman tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan bagaimana pembangunan dan pelayanan publik dirancang serta diprioritaskan. Dalam paradigma kapitalisme, penyelenggaraan berbagai urusan publik kerap dipengaruhi pertimbangan efisiensi, kemampuan anggaran, prioritas pembangunan, dan perhitungan biaya-manfaat. Cara pandang semacam ini berpotensi melahirkan kesenjangan pelayanan. Sebab, kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Masyarakat pedalaman juga merupakan bagian yang utuh dari rakyat yang harus dilayani. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Justru kesulitan geografis seharusnya menjadi alasan negara memberikan perhatian lebih besar, bukan menjadi alasan untuk menerima standar pelayanan yang lebih rendah. Islam Memandang Kesehatan sebagai Kebutuhan Dasar Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus berbagai kebutuhan rakyat. Kesehatan termasuk kebutuhan yang sangat penting karena berkaitan dengan penjagaan jiwa. Negara tidak cukup hanya membuat aturan atau menyerahkan pelayanan kepada mekanisme pasar, tetapi harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Makna hadis tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Dengan demikian, ketika terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena faktor geografis, persoalan tersebut semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk diselesaikan. Dalam kerangka pemikiran Islam, negara harus memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Negara juga harus menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, obat-obatan, pembiayaan, sarana transportasi rujukan, serta infrastruktur yang mendukung pelayanan kesehatan. Semua itu harus diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan tanpa dibatasi oleh tempat tinggal dan tingkat kemampuan ekonominya. Jika jalur sungai menjadi akses utama, negara harus memastikan tersedianya sarana transportasi kesehatan yang layak.
