Jakarta | Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil dan resilien. Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung ketika pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua dan menjelang akhir 2026, sehingga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memperoleh pembaruan mengenai keadaan ekonomi nasional.
Prabowo memanggil tim ekonomi untuk menerima informasi terkini mengenai kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu, Airlangga dan Suahasil menyampaikan gambaran ekonomi Indonesia sebagaimana dilaporkan kepada Presiden. Pokok keterangan yang disampaikan menegaskan bahwa perekonomian tetap berada dalam keadaan stabil serta memiliki daya tahan. Dengan demikian, pertemuan ini berfokus pada penyampaian kondisi ekonomi kepada kepala negara, bukan pada rincian agenda lain yang tidak disampaikan dalam keterangan.
Momentum menjelang akhir tahun membuat pembaruan tersebut relevan untuk melihat keadaan ekonomi pada periode berjalan. Selain itu, pertemuan berlangsung dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Penyebutan konteks waktu ini menjelaskan mengapa Presiden meminta laporan dari tim ekonomi, sementara keterangan tentang stabilitas dan resiliensi menjadi inti informasi yang diterima. Laporan itu juga memberi gambaran umum kepada publik bahwa kondisi ekonomi Indonesia, menurut para pejabat yang menyampaikan pembaruan, masih terjaga.
Informasi yang tersedia mencatat tiga unsur utama: siapa yang menyampaikan laporan, kepada siapa laporan diberikan, serta waktu dan tempat pertemuan. Airlangga Hartarto dan Suahasil Nazara menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 19 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta. Presiden memanggil tim ekonomi untuk memperoleh pembaruan menjelang akhir tahun sekaligus dalam rangka memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kesimpulan utama yang disampaikan tetap sama, yaitu ekonomi Indonesia dinilai stabil dan resilien. Keterangan tersebut menjadi inti laporan pertemuan, tanpa tambahan rincian mengenai agenda atau peserta lain.
Dalam pemaparannya kepada Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah indikator yang menjadi gambaran kondisi ekonomi Indonesia. Pembahasan mencakup pertumbuhan ekonomi, sasaran inflasi, serta keadaan makro perbankan. Ketiga aspek tersebut memberikan konteks bagi pemerintah dalam membaca perkembangan ekonomi dan menyiapkan langkah kebijakan. Airlangga juga menyampaikan perkembangan investasi yang sedang berjalan, sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang terus dipantau pemerintah. Paparan itu menempatkan kondisi terkini dan agenda ke depan dalam satu kerangka, tanpa memisahkan pertumbuhan, stabilitas harga, sektor keuangan, dan investasi dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi nasional.
Selain meninjau indikator makro, Airlangga menekankan pentingnya mendorong ekspor dari berbagai sektor. Pemerintah ingin memperluas kontribusi kegiatan usaha terhadap kinerja ekspor, dengan manufaktur disebut sebagai salah satu sektor penting sekaligus tulang punggung. Peran manufaktur dinilai strategis dalam agenda tersebut, sehingga peningkatan ekspor tidak hanya bertumpu pada satu bidang. Dorongan lintas sektor juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memanfaatkan beragam kapasitas ekonomi untuk memperkuat pasar luar negeri. Dalam paparan itu, peningkatan ekspor diposisikan sebagai salah satu langkah untuk mendukung aktivitas ekonomi, sejalan dengan perhatian terhadap pertumbuhan dan investasi.
Airlangga turut menyampaikan rencana pemerintah untuk menangani hambatan yang dapat mengganggu kelancaran ekspor. Untuk itu, pemerintah akan mendorong pembentukan atau penguatan satuan tugas khusus yang menangani persoalan terkait ekspor. Satgas tersebut direncanakan menjadi sarana koordinasi dalam mengurai kendala, tanpa mengabaikan kebutuhan pelaku usaha dari berbagai sektor. Rencana ini melengkapi dorongan peningkatan ekspor dan perhatian terhadap investasi yang sedang berjalan. Dengan memantau indikator makro, menjaga sasaran inflasi, memperhatikan kondisi perbankan, serta menyiapkan penanganan hambatan melalui satgas, pemerintah menyusun agenda yang menghubungkan stabilitas ekonomi dengan perluasan kegiatan usaha. Paparan kepada Prabowo itu menunjukkan bahwa peningkatan ekspor, termasuk dari manufaktur, menjadi bagian dari rangkaian kebijakan ekonomi yang disampaikan Airlangga.
Suahasil menyampaikan penilaian yang senada mengenai ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. Dalam pemaparannya kepada Presiden Prabowo, ia menggambarkan kondisi ekonomi nasional yang masih mampu bertahan menghadapi dinamika eksternal. Penilaian tersebut bertumpu pada sejumlah indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga. Ketiga hal itu menjadi gambaran penting tentang kondisi ekonomi dan pengelolaan fiskal saat ini.
Pertumbuhan yang tetap solid menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional masih berlangsung dengan cukup kuat, meskipun situasi global bergerak dinamis. Sementara itu, inflasi yang terkendali mencerminkan bahwa tekanan terhadap harga masih berada dalam kondisi yang dapat dikelola. Pada sisi fiskal, defisit APBN yang terjaga menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan keseimbangan dan kehati-hatian. Suahasil menyampaikan indikator-indikator tersebut sebagai bagian dari penilaian atas daya tahan ekonomi, bukan sebagai tanda bahwa tantangan telah berakhir.
Gejolak global tetap menjadi konteks yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan ekonomi. Karena itu, kondisi yang relatif terjaga tidak menghilangkan kebutuhan untuk terus mencermati perubahan dan menyesuaikan langkah kebijakan. Penjelasan Suahasil menempatkan ketahanan ekonomi sebagai landasan untuk merespons situasi, seraya mempertahankan perhatian terhadap stabilitas. Dengan demikian, pesan utamanya bukan bahwa seluruh risiko telah hilang, melainkan bahwa sejumlah indikator penting masih menunjukkan kondisi yang terkendali dan mendukung kesinambungan kebijakan.
Arah kebijakan yang disampaikan berfokus pada dua tujuan yang berjalan beriringan: menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Stabilitas tetap diperlukan agar kondisi ekonomi dan fiskal dapat dikelola di tengah ketidakpastian, sementara dorongan terhadap pertumbuhan dibutuhkan agar kegiatan ekonomi terus berkembang. Keduanya menjadi bagian dari pendekatan pemerintah dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Penyampaian tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan upaya mempertahankan kondisi yang stabil dan langkah untuk mendukung pertumbuhan, tanpa mengabaikan tantangan yang masih dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Kementerian Keuangan akan terus menelaah pelaksanaan anggaran dan mengefisienkan belanja negara selama sisa tahun 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga penggunaan APBN tetap sesuai kebutuhan dan mendukung prioritas pemerintah. Suahasil menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menghentikan anggaran. Dengan demikian, peninjauan diarahkan pada pengelolaan belanja yang lebih cermat, bukan pada penghentian kegiatan yang dibiayai negara. Penyesuaian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan program yang berjalan serta kebutuhan masyarakat dan layanan publik. Keterangan ini penting untuk membedakan efisiensi belanja dari pemotongan atau penghentian seluruh pengeluaran pemerintah.
Dalam proyeksi yang disampaikan, belanja negara pada APBN untuk kuartal IV 2026 ditargetkan berada di sekitar Rp1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan belanja pada kuartal IV 2025, yang tercatat sekitar Rp1.200 triliun. Angka itu menggambarkan besaran belanja yang direncanakan pada penghujung tahun, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar pada periode tersebut. Target tersebut disampaikan sebagai rencana, sehingga pelaksanaannya akan bergantung pada proses pengelolaan dan realisasi anggaran sepanjang tahun. Kementerian Keuangan akan terus menelaah kebutuhan belanja agar anggaran dapat digunakan secara efisien tanpa mengabaikan program yang menjadi prioritas.
Menurut Suahasil, belanja pada kuartal IV diharapkan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlangsungan layanan publik. Anggaran juga diarahkan untuk menopang perlindungan sosial, termasuk bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV. Selain itu, belanja negara diharapkan dapat berkontribusi terhadap konsumsi dan belanja pemerintah pada periode tersebut. Pernyataan ini menjelaskan tujuan yang ingin didukung melalui anggaran, bukan memastikan bahwa dampak tertentu telah terukur atau pasti tercapai.
Baca juga: Kondisi Fiskal DIY Terus Stabil, Nuryadi Ingatkan Potensi Perubahan dari Jakarta | Pendidikan Gratis untuk Sekolah Negeri: Rencana Presiden Prabowo | Penghargaan Prabowo untuk PAN dalam Peringatan HUT ke-28
