KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 14 September 2026, Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Selatan yang diorganisir oleh aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) terjadi sebagai respon terhadap masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram yang semakin terasa di masyarakat. Kelangkaan ini menjadi persoalan yang krusial, karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk mahasiswa yang merupakan bagian dari komunitas tersebut.
Demonstrasi ini melibatkan banyak mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Universitas Indonesia Timur, yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu pasokan energi. Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir, harga dan ketersediaan BBM serta LPG menjadi sorotan utama karena ada perbedaan yang signifikan harga yang ditetapkan pemerintah dan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Ketidaksesuaian ini memicu keresahan di kalangan mahasiswa, yang merasa perlu mengadvokasi nasib masyarakat yang terpinggirkan. Aksi berlangsung di Makassar pada sore hari dengan nuansa yang penuh semangat, menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan isu-isu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup rakyat. Baik hadirnya media maupun respon publik semakin menambah dinamika dalam aksi tersebut, di mana mahasiswa tidak hanya mengekspresikan kekecewaan mereka tetapi juga mencoba untuk mendorong dialog terbuka pemerintah dan masyarakat.
Pada saat aksi demonstrasi berlangsung, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka dengan harapan dapat menarik perhatian pemangku kebijakan. Melalui kegiatan ini, mereka berharap agar pemerintah lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah pasokan energi yang ada. Hasil dari demonstrasi ini akan menjadi penting untuk langkah selanjutnya dalam pengelolaan isu energi yang semakin kompleks di Sulawesi Selatan.
Ketegangan yang terjadi di pintu masuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mulai meningkat saat demonstran berusaha menerobos area tersebut. Dalam upaya mereka untuk menyampaikan aspirasi, para demonstran menghadapi resistensi dari pihak keamanan dan staf yang bertugas di lokasi. Nandar, seorang staf Ketua DPRD Sulsel, berusaha untuk mencegah massa agar tidak memasuki gedung. Tindakan ini memicu reaksi dari para demonstran yang semakin frustrasi dengan situasi yang ada.
Ketika demonstran melakukan tindakan dorong-dorongan, Nandar mencoba untuk menegaskan posisinya dan mencegah terjadinya akses masuk yang tidak diinginkan. Namun, suasana semakin tegang ketika salah satu demonstran secara langsung mendorong Nandar. Dalam situasi yang panas ini, Nandar membalas dengan tindakan yang lebih agresif, hingga terjadilah insiden pemukulan. Situasi yang awalnya hanya sekedar demonstrasi damai mulai berubah menjadi konflik fisik ketika Nandar dan para demonstran terlibat dalam pertikaian.
Kericuhan tersebut melibatkan lebih banyak orang di area teras gedung. Kerumunan massa terlihat semakin tidak teratur, sementara pihak keamanan berusaha untuk mengontrol situasi yang semakin memburuk. Hal ini menciptakan suasana tidak nyaman, baik bagi demonstran yang terlibat maupun masyarakat sekitar yang menyaksikan insiden tersebut. Sungguh disayangkan bahwa dialog konstruktif yang mungkin dapat terjadi justru terhambat oleh ketegangan yang meningkat ini.
Pada akhirnya, insiden ini menggambarkan bagaimana situasi demonstrasi bahan bakar minyak (BBM) di Makassar dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali. Penting untuk dipertimbangkan bahwa komunikasi dan pendekatan yang lebih manusiawi dari kedua belah pihak dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Dalam situasi kericuhan yang terjadi akibat demonstrasi BBM di Makassar, upaya mediasi oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat krusial. Politisi Andi Rachmatika Dewi, dikenal sebagai Cicu, mengambil langkah proaktif berada di lokasi demonstrasi untuk mengendalikan situasi. Walaupun Cicu sempat terhalang oleh pihak keamanan yang bertugas menjaga ketertiban, dia berhasil mencapai demonstran dan membagikan pesannya.
Cicu menekankan pentingnya sikap tenang dan penyampaian aspirasi yang teratur dari para demonstran. Dalam diskusi yang berlangsung, dia berharap bahwa komunikasi yang baik masyarakat dan pemerintah dapat berlangsung. Komunikasi tersebut sangat relevan, mengingat permasalahan berkaitan dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) yang menjadi penyebab utama dari demonstrasi ini.
Sebagai bagian dari proses mediasi, Cicu menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkatan yang terjadi. Termasuk di dalamnya adalah pengiriman surat permohonan tambahan kuota bahan bakar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Upaya tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat terkait dengan kebutuhan energi yang semakin meningkat.
Dengan penjelasan tersebut, Cicu berharap dapat meredakan ketegangan masyarakat dan pemerintah. Mediasi yang dilakukan oleh DPRD diharapkan bukan hanya dapat membantu menyelesaikan masalah kelangkaan BBM dan LPG, tetapi juga menjaga hubungan baik publik dan institusi pemerintahan. Melalui pendekatan yang kolaboratif, diharapkan solusi yang saling menguntungkan dapat ditemukan, sehingga dapat menghindari situasi kericuhan yang lebih besar di masa depan.
Dalam menghadapi situasi terkini mengenai kericuhan dalam demonstrasi BBM di Makassar, Cicu, seorang anggota DPRD, menekankan pentingnya pemahaman bahwa pembatasan pengisian BBM bersubsidi yang sedang diterapkan bersifat sementara. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap tantangan pasokan yang dihadapi. Menurutnya, seiring dengan perbaikan situasi pasokan BBM, pembatasan ini akan segera dicabut sehingga akses masyarakat terhadap BBM dapat kembali normal. Cicu menegaskan bahwa langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM di Sulawesi Selatan. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta seputar masalah distribusi yang mungkin menyumbang pada ketidaktertiban ini. Cicu mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam pengawasan distribusi energi. Ia berharap partisipasi dari kalangan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, demi mencapai tujuan bersama dalam memastikan keadilan dan keterbukaan dalam distribusi BBM.
Cicu juga mengungkapkan harapannya agar dialog yang konstruktif pihak-pihak terkait dapat terus terjalin. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan segala bentuk perselisihan dan ketidakpuasan dapat diselesaikan dengan cara yang efektif. Ia percaya, dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam pengawasan, kita dapat menciptakan sistem distribusi energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Harapan ini menandakan komitmen DPRD untuk mendengarkan suara rakyat dan untuk berupaya keras dalam meningkatkan transparansi dalam distribusi energi yang vital ini.
